Kajian kepustakaan mengenai produk hukum dan kelembagaan: studi kasus mengenai undang-undang pendidikan dan pelaksanaannya khususnya mengenai pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga

Pendidikan Nasional merupakan sesuatu yang sangat vital karena bersifat menentukan masa depan bangsa dan negara. Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan , ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan Cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta b ersama-sama bertanggung jawab pembangunan bangsa. Arah pendidikan nasional tersebut adalah modernisasi berlandaskan kebudayaan bangsa dan intregasi nasional berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika

Budaya masyarakat di lingkungan kawasan industri: kasus Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Perkembangan sebuah kawasan industri selain merubah lingkungan fisik juga merubah lingkungan sosial. Jumlah penduduk segera bertambah akibat adanya pendatang yang menetap baik sebagai tenaga kerja industri, maupun sebagai pelaku di sektor informal dan marginalnya. Dengan demik.ian perhatian terhadap masyarakat di suatu kawasan industri selain ditujukan kepada masyarakat setempat atau penduduk aslinya juga perlu memperhatikan keberadaan penduduk pendatang. Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman adalah merupakan salah satu daerah sebagai pilihan untuk mendirikan industri Garmen. Namun demikian Desa Donoharjo sejak dahulu masyarakatnya hidup dari sektor pertanian, maka kehidupan warganya didominasi oleh kebudayaan pertanian atau kebudayaan agraris. Dengan berdirinya industri garmen berarti masuknya kehidupan industri yang mempunyai kebudayaan industri yang sangat berbeda dengan kebudayaan agraris. Dengan demikian sudah barang tentu akan timbul banyak permasalahan di dalam kehidupan masyarakat ini

Corak dan pola kehidupan sosial budaya di daerah perbatasan suatu studi tentang: pelestarian batas batas etnik di Gilimanuk

Berangkat dari kondisi di atas Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Penggalian ini mencakup aspek-aspek kebudayaan daerah dengan tujuan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dilakukan penerbitan hasilhasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pencetakan naskah yang berjudul Corak dan Pola Kehidupan Sosial Budaya di Daerah Perbatasan Suatu Studi Tentang : Pelestarian Batas-batas Etnik di Gilimanuk, adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Kajian mitos dan nilai budaya dalam Tantu Panggelaran

Tantu Panggelaran adalah merupakan satu di antara berbagai hasil karya sastra Jawa yang cukup terkenal dalam lingkup khasanah sastra Jawa. Karya tersebut ditulis pada tahun 1557 dalam bahasa Jawa Tengahan dalam bentuk prosa. Bahasa Jawa Tengahan adalah bahasa Jawa yang ada di antara bahasa Jawa-Kuna dan bahasa Jawa Dewasa ini. Adapun tumbuhnya pada jaman membubungnya kerajaan Majapahit (Poerbatjaraka, 1952: 57). Dalam bukunya Denys Lombard disebutkan bahwa Tantu Panggelaran merupakan semacam "buku panduan" tentang semua dharma atau bangunan suci di Pulau Jawa. Isi Tantu Panggelaran cukup menarik karena dalam buku itu tidak ada penggambaran tentang adanya kekuasaan raja, akan tetapi berbagai komunitas (beserta tradisi lisan dan dongengnya) digambarkan sebagai wilayah yang merdeka dari segala kekuasaan pusat (Denys Lombard, 1996 : 29)

Serat angger pradata awal dan pradata akhir di Kraton Yogyakarta: kajian filologis historis

Serat Angger merupakan salah satu naskah kuna yang dihasilkan di masa lalu. Naskah ini berisi tentang aturan perundang-undangan yang mengatur hukum di masa lalu. Serat Angger ditulis ketika masa Hamengkubuwana VI. Tentunya ada maksud tertentu mengapa kemudian Sultan Hamengkubuwana VI menganggap penting untuk menulis kembali Serat Angger ini. Pasti ada alasan-alasan tertentu yang ingin diungkapkannya dalam serat tersebut. Apalagi di masa itu aturan perundang-undangan yang berlaku adalah hukum kerajaan dan hukum kolonial

Serat angger pradata awal dan pradata akir di Kraton Yogyakarta: kajian filologis historis

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta kemudian pecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, begitu juga kerajaan yang berada di Yogyakarta, akhirnya menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Keempat swapraja tersebut mengembangkan sistem hukum atau peradilan sendiri, walaupun swapraja tersebut memiliki induk yang sama yakni yang berasal dari masa Kerajaan Mataram Islam

Akulturasi lintas zaman di lasem: perspektif sejarah dan budaya (kurun niaga-sekarang)

Buku tentang “Akulturasi Lintas Zaman di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)”, tulisan Dwi Ratna Nurhajarini, dkk meng uraikan tentang persoalan akulturasi yang terjadi di Lasem. Buku ini mendeskripsikan bagaimana persoalan akulturasi antara tiga etnis (Jawa, Arab, Tionghoa) di Lasem, ternyata bisa berlangsung secara harmoni. Wujud akulturasi ini bisa membentuk sebuah konfigurasi budaya yang sangat manis dan dinamis tanpa harus memunculkan persoalan. Harmoni ini tentunya patut untuk dijaga. Hal menarik dari isi buku ini adalah penulis bisa menggambarkan bentuk keharmonisan tersebut baik dalam wujud bahasa, arsitektur, batik, tradisi dan ritual

Kajian budaya naskah kuna cariyos dewi sri

Penelitian ini ingin mengkaji mitos padi yang tarkandung dalam Serat Cariyos Dewi Sri dengan mengembil judul "Mitos Padi dalam Serat Cariyos Dewi Sri" Perlu dikemukakan bahwa cerita mengenai mitos asal mula adanya padi ini terdapat banyak versi yang terkandung dalam berbagai sumber. Salah satu di antaranya adalah yang terkandung dalam Serat Cariyos Dewi Sri yang dipilih dan diangkat sebagai sumber dalam penelitian ini

A sustainable delivery approach for peri-urban and rural areas.

Thesis (M.Sc.)-University of KwaZulu-Natal, Durban, 2004.Challenges of implementing Integrated Development programmes can be seen in the difficulty in aligning different departmental budgets and processes in the implementation phase of projects. This has had many implications for development. However, the use of conventional and single sector approaches to meet development needs has been more apparent. The need to respond to a lack of basic services and poverty in rural and periurban has been growing. Absence of appropriate rural and peri-urban development approaches, and non-alignment of policy and budgets across government structures have resulted in the use of urban based models. This has culminated in the creation of settlements that are unable sustain themselves over time. The dissertation puts forward the hypothesis that "community development through the housing approach is not an appropriate development mechanism for rural and peri-urban areas". It also highlights problems faced in attempting peri-urban and rural areas. This is illustrated by a case study - Intathakusa Integrated Development Programme. This is a peri-urban and rural development programme located within the boundaries of eThekwini Metropolitan Area and is used to illustrate problems faced by a number of areas of similar nature. This project attempted to deliver integrated programmes within the urban edge and the peripheral parts of the city. Qualitative research methods facilitated an in-depth exploration of relevant issues in this dissertation. Development practitioners and community representatives were interviewed to elicit information on the challenges facing peri-urban and rural development and to explore possible alternatives. The dissertation concludes with suggestions for sustainable livelihoods approaches for rural and peri-urban areas. The research also acknowledges that the housing package is perhaps a basic requirement for rural and peri-urban areas. It acknowledges that housing offers a means through which a bundle of basic services (over and above a house) can be delivered. The research concludes by arguing that if this funding mechanism is to be used in rural and peri-urban areas, it should be repackaged to include bigger site sizes and agriculture