Perempuan dalam Gerakan Lintas Iman : Agen Perdamaian di Kota Manado

Today, various inter-faith communities have been born with massive efforts to build peace and harmony, starting at the national and regional levels under government and independent institutions. However, there is something important to note again: not many communities across Indonesia pay attention to the involvement of women as the main actors in the peace-building process. This study aims to analyse the involvement of women in interfaith communities as part of gender justice, especially in the city of Manado. The research process was carried out using descriptive and qualitative methods through library research. Data were obtained through various scientific literature, journals, and books, as well as supporting documents, to write information related to the research. From this research, it was found that there are still a few interfaith communities that accommodate women, but for the context of Manado City itself, this community has not yet been found. The availability of spaces such as interfaith communities for women is an effort to encourage women's active involvement in building peace based on their strategies and approaches. [Dewasa ini lahir berbagai komunitas lintas iman dengan upaya membangun perdamaian dan kerukunan sangat masif dilakukan mulai dari taraf nasional dan daerah, di bawah lembaga pemerintah maupun yang bersifat independen. Namun ada yang penting untuk diperhatikan kembali, bahwa tidak banyak dari komunitas lintas di Indonesia yang memberi perhatian pada keterlibatan perempuan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam komunitas lintas iman sebagai bagian dari keadilan gender, khususnya yang ada di Kota Manado. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Data yang didapat melalui berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku dan juga dokumen pendukung hingga informasi tertulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut. Dari penelitian ini ditemukan bahwa masih sedikit komunitas lintas iman yang mengakomodir perempuan, untuk konteks Kota Manado sendiri belum ditemukan komunitas tersebut. Ketersediaan ruang seperti komunitas lintas iman bagi perempuan menjadi satu upaya dalam mendorong keterlibatan aktif perempuan untuk membangun perdamaian berdasarkan strategi dan pendekatan nya sendiri.

HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap  penyalahgunaan psikotropika  menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan bagaimanakah kajian terhadap pertanggungjawaban pidana menurut KUHP yang denganmetode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.  Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997    Tentang  Psikotropika  sesuai  dengan Pasal 59  dapat  dijatuhkan  pidana pokok  dan   pidana  kumulatif   atau   pidana   tambahan.  Pidana pokok meliputi   penjara   20  tahun,   pidana   seumur  hidup  dan pidana mati,                 sedangkan   pidana  kumulatifmya adalah berupa pencabutan izin usaha                  yang   dijatuhkan   pada   Korporasi   dan   orang   asing  sesuai  dengan                  kualifikasi    perbuatan   yang   dilarang   yaitu,   memiliki,   membawa,                 mengedarkan, menggunakan Psokotropika. 2. Bertanggungjawab  atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan atau pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (schuld) dan melawan hukum  (wederechtelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); b, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, c. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan d. tidak ada alasan pemaaf.Kata kunci: psikotropika

PENGATURAN HUKUM PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, khsususnya obat dan bagaimana penegakan hukum dalam mengamankan penggunaan sediaan farmasi khususnya obat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Pengaturan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, keterangan, surat dan/atau dokumen lain dan orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidik melakukan penyitaan bahan atau barang bukti dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. dipidana dengan pidana penjara dan denda. Bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Kata kunci:  Pengaturan hukum, pengamanan, penggunaan, farmasi

MAPALUS DALAM KONTEKS HUBUNGAN KRISTEN-MUSLIM : STUDI PERDAMAIAN DI KOTA MANADO

Mapalus sebagai salah kearifan lokal dalam budaya Minahasa yang mengandung makna kerja sama atau gotong royong telah mengalami perluasan makna dan cakupan pada tataran praktisnya hari ini. Kerja Mapalus juga akan mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kota Manado yang memiliki keberagaman agama, budaya, etnis,dll. Namun, dibalik keberagaman tersebut sering terjadi pergesekan dalam bentuk sentimen agama di antara masyarakat Kota Manado, khususnya kelompok Kristen dan Muslim. Berangkat dari hal itu, maka penelitian ini bertujuan ingin memperjumpakan Mapalus yang adalah kearifan lokal masyarakat Minahasa, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi agama tua leluhur Minahasa zaman dahulu dalam konteks hubungan antar agama Kristen dan Muslim di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Data akan diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai hasil penelitian, jurnal, dokumen, buku, dan berita yang dapat menjadi data pendukung. Dengan adanya Mapalus dari tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat, dapat membantu dalam mendorong terciptanya perdamaian dan kerukunan di Kota Manado. Membangun perdamaian termasuk didalamnya yaitu, mendorong tercapainya keadilan bagi setiap masyarakat dari aspek sosial, ekonomi hingga keagamaan. Makna kerja sama yang ada dalam Mapalus diharapkan dapat menjadi basis common values bagi masyarakat lintas agama di Kota Manado dalam mendukung adanya penerimaan dan terbangun sikap inklusif juga moderat

The Tyrosinemia Type I

Tyrosinemia type 1 is an autosomal recessive disorder which can be detected as early as possible after birth so that it may be treated or alleviated immediately. If untreated, the disorder can cause dysfunctions of liver, kidney, or neurological disease. There are 3 kinds of tyrosinemia; that is, tyrosinemia type 1, 2, and 3. Tyrosinemia type 1 is the most severe of these disorders. To treat or alleviate the disorder, it can be performed using nitisinone drug along with diet management and liver transplantation. Other methods, which may be used to reduce tyrosinemia type 1, are gene therapy, and, of course, genetic counseling

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Layanan BNI New Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka Model Penerimaan Teknologi (TAM) (Studi Empiris Terhadap Nasabah BNI Kantor Cabang Utama Manado)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat menggunakan layanan BNI New Internet Banking oleh penggunanya dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM) dan menguji kembali model yang dikembangkan oleh Maharsi et. al. (2007) pada kasus layanan BNI New Internet Banking terhadap nasabah BNI Kantor Cabang Utama Manado.Dalam melakukan perhitungan untuk menguji model dan hipotesis yang telah diajukan diolah dengan menggunakan software SPSS dan Lisrel.Dari hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Perceived of Usefulness, Perceived Ease of Use dan Perceived Credibility berpengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention. Perceived Ease of Use juga secara tidak langsung juga mempengaruhi Behavioral Intention melalui Perceived of Usefulness dan Perceived of Credibility, sedangkan Perceived of Credibility secara tidak langsung mempengaruhi Behavioral Intention melalui Perceived of Usefulness. Selain itu hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini dibuktikan bahwa Computer Self Efficacy juga memiliki pengaruh terhadap Behavioral Intention melalui Perceived Ease of Use. Kata Kunci:     TAM, Afisasi diri komputer, kegunaan yang diterima, kemudahaan Penggunaan yang diterima, Kredibilitas yang diterima, Perilaku Mengulan

Academic Standards and Cultural Reproduction in Accounting Education

The purpose of this research paper is to explore the association between academic standards and cultural background.  Particularly, it is to answer the question of whether the Australian educational culture is being reproduced in the accounting education in Australia.  The research method for this study is focus groups of domestic and international undergraduate Accounting students of the Australian National University.  The results show that in certain aspects the academic standards are biased towards domestic students.  There is evidence that the Australian educational culture has been reproduced in the accounting education through the imposition of academic standards.  Several studies have been conducted to examine the impact of academic standards in accounting education, but little attention has been paid regarding cultural reproduction in the Australian education system, particularly within the scope of accounting education.  This study contributes to provide better understanding concerning this topic and the findings give input to the standard setters to develop academic standards which facilitate participation of more diverse culture.&nbsp