Applying Value Creation Framework to Offer Public Transport Improvement

Public Transportation in urban areas is expected to be main choice for people's mobility. The aim of this research is apply value creation framework based on S-D Logic and Trans Jogja from Yogyakarta and Värmlandstrafik AB Sweden are the case study. This research use direct observation and interview to the related person/ company as the primary data, and to support them use group discussion with the users. This research also use secondary data from some journals, reports, documentations, etc. From the analysis and discussion Värmlandstrafik AB is address the value creation service and opportunity more than Trans Jogja. From conclusion, the need of applying value creation framework in Trans Jogja is to offer public transport improvement as has been illustrated by Trans Jogja. Although the achievement of value creation opportunities are not as high as that achieved by Värmlandstrafik AB, but Trans Jogja should learn about what needs should be improved

Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum Internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya.The alleged of human rights violations against Rohingya tribe in Myanmar have been the concern of the International public. Rohingya tribe who has lived a few generations in the territory of Myanmar, is not admitted as citizens by the government of Myanmar. Moreover, there have also been several violent acts are indicated to eliminate the identity of Rohingya as one of the tribes in Myanmar. As a sovereign country, Myanmar has an obligation to provide legal protection to its citizens. The settlement of alleged cases of human rights violations against Rohingya citizens must be immediately taken by the government of Myanmar for respect and protection of human rights. If there are no effective measures taken by the government of Myanmar to provide protection to the Rohingya tribe, then the mechanism of International law is an alternative that must be taken to provide protection for human rights for the Rohingya tribe

Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama

Increasing awarenes of the existing rights and factual social condition which is exactly manacling rights, especially women's rights, has promoted cultural and moral struggle for activists who protect women's rights. The wrong intepretations to the religion teaching and the strong pratilineal culture has degraded the women's rights either in social life or positive norms of the law

The Effect of Rhizobium Origins and Nitrogen Dossages to Growth and Production of Soybean (Glycine Max L.)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pemberian berbagai asal Rhizobium dengan berbagai dosis pemberian nitrogen yang tepat pada kedelai untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam, dari bulan April sampai dengan November 2015. Tanaman kedelai yang digunakan adalah varietas kipas merah, sedangkan Rhizobium yang digunakan adalah jenis Bradyrhizobium dimana untuk Rhizobium lokal berasal dari lahan bekas sawah yang terdapat di kota Lhokseumawe, sedangkan untuk Rhizobium introduksi diperoleh dari Laboratorium Biologi tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tanaman ditanam pada petakan berukuran 250 cm x 150 cm, dan disusun berdasarkan rancangan acak kelompok lengkap pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, dan terhadap yang menunjukkan pengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pupuk N tetap diperlukan pada budidaya tanaman kedelai walaupun ada rhizobium di rhizosfir dan perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam pada rhizobium lokal terkait perannya dalam pertumbuhan dan hasil kedelai. Kata Kunci: Rhizobium, nitrogen, Glycine max PENDAHULUANKedelai (Glycine max L.) adalah salah satu komoditas utama kacang-kacangan yang menjadi andalan nasional karena merupakan sumber protein nabati penting untuk diversifikasi pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional (Hasanuddin, et al., 2005). Sementara itu produksi kedelai di Indonesia ternyata masih rendah, sedangkan kebutuhan terhadap tanaman kedelai semakin hari semakin tinggi sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Indonesia termasuk produsen utama kedelai, namun masih mengimpor biji, bungkil, dan minyak kedelai.Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai. Ini terjadi karena kebutuhan kedelai yang tinggi. Produksi kedelai pada tahun 2008 diperkirakan dapat ditingkat sekitar 200 ribu ton yang tadinya produksi 600 ribu ton menjadi 800 juta ribu to

Jurnalisme Warga Di Indonesia, Prospek Dan Tantangannya

This paper examines the experience of Radio Elshinta in Jakarta with people-initiated journalism long before the descriptor "citizen journalism" emerged as a topic of research in academic level. Elshinta has 100,000 listeners, most with no formal training in journalism, contributing to its news broadcast since 2000. This study compares Elshinta's experience with a popular online citizen media portal Ohmynews in South Korea and attempts to identify the catalysts of 'citizen journalism' in the two countries. The case study is complemented by interviews with journalists from Ohmynews and Elshinta. The study concludes that despite the low penetration of internet in Indonesia, the predominantly oral culture and low level of education, the main factors for Elshinta's productive engagement with its listeners are (a) the predominantly oral culture in Indonesia; (b) low literacy, thus they rely on radio as the primary source of information and entertainment; and (c) the popularity of mobile phones for interpersonal communication. However, Indonesian television and printed media have been slow in catching up with people-initiated journalism because of: (a) fear over losing its reputation as credible media organizations, and thus commercial trust; and (b) conflict between unedited reports by untrained reporters with the professional code of ethics and Press Law. Other obstacles in broadering people-initiated journalism in Indonesian mainstream media are the slow uptake of amateur handy-cam images by TV stations, slow internet access, lack of writing skills, and lack of interactivity in existing online news sites

Pencegahan Kejahatan Carding sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional

Perkembangan teknologi dan internet tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kejahatan carding (pencurian kartu kredit) yang merupakan salah satu jenis kejahatan di dunia cybercrime. Hilangnya batas ruang dan waktu di dunia maya mengubah banyak hal. Seorang carder dapat masuk ke sebuah server tanpa izin (unauthorized access). Tujuannya mungkin untuk mendapatkan barang tanpa membayar atau untuk mendapatkan dana yang tidak sah dari akun kartu kredit yang didapat.Permasalahan yang muncul adalah penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak dapat dipergunakan secara meluas dengan paksaan atau kehendak dari Indonesia.Penelitian ini merupakan legal research yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yang akan menelaah asas-asas hukum internasional yang terdapat di dalam Convention on Cybercrime dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui kejahatan carding merupakan kejahatan transnasional dan untuk mencegahnya diperlukan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang didampingi dengan perjanjian internasional yaitu Convention on Cybercrime dan menambah beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut

Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)

Based on the assumption default is debt, the settlement of default case in contract law by using mechanisms of the law of Bankruptcys has become a new phenomenon in Indonesian business world. Though it is not infrequently the defendant of bankruptcy intentionally default to reply the counterparty that had already been in default (exceptio inadimpleti contractus situation). So the research problem of this thesis is: Is the concept of default on the law of treaties can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law? This research used normative legal research methods by using statue approach, case-based approach, comparative approach and the conceptual approach. Analysis of legal materials is done with a qualitative approach to the exploratory nature of interpretive techniques, systematic, evaluative, constructive and argumentative. The results showed that not all defaults can be expressed as a debt in bankruptcy Law, except if the intended achievement is an achievement in the field of business activity (accounts payable). Default is determined from the agreement, regardless of whether there has been an exchange of rights and obligations or not, while the concept of debt has to be determined from the exchange between the rights and obligations which just happens sided (unilateral halt) though it is not preceded by a written agreement. Beside that, in contract law, tort only accountable to the creditors who have made a covenant only, but in bankruptcy law, the settlement will involve and affect a whole other creditors as well