Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan dengan Pencegahan Korupsi Politik

Given the importance of the elections in a democracy, the principle of keeping the elections in accordance Luber Jurdil, especially of political corruption. Then on January 23, 2014 the Constitutional Court passed a decision in a judicial review of Law No. 42 of 2008 on General Election of President and Vice President of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, by decision No. 14 / PUU-XI /2013 decided elections simultaneously at in 2019 and beyond. Concurrent elections is one of the prevention of political corruption. Political corruption is an act of power holders in order to take advantage of the power. For example: the financing of political parties, the purchase "ticket" or "boat" in local elections, as well as imaging and campaign costs. Constitutional Court decisions on the implementation of simultaneous elections in the year 2019 is one of the prevention of political corruption. The method used in this study using sociological juridical approach, specification of descriptive analysis. Identification of problems regarding (1) the background of the political corruption in the electoral operations, (2) the potential for problems in the implementation of elections simultaneously in 2019 can save and prevention of corruption of political, (3) attempts to resolve any potential problems in the elections simultaneously 2019 against the corruption of political purpose of this study is to know about the background of the political corruption, potential problems in the implementation of simultaneous elections and the efforts of its completion. The method used in this study is juridical sociological analysis with descriptive specification. The research result that the background of the political corruption is the ambition to achieve dynastic power, while the verdict was handed down too lightly, and the efforts made by the political financing system and raising the parliamentary threshold

PROYEKSI GEMPABUMI TASIKMALAYA 2 SEPTEMBER 2009 TERHADAP POTENSI BAHAYA KEGEMPAAN DAERAH GARUT DAN SEKITARNYA

ABSTRAK Kejadian gempabumi tektonik di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 2 September 2009 berdampak pada rusaknya infrastruktur dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Dari hasil penelusuran terdapat lima wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempabumi tektonik tersebut, yaitu meliputi Kecamatan Pemeungpeuk, Cisompet, Cikelet, Peundeuy dan Banjarwangi. Dari kejadian ini perlu kiranya dibuat peta daerah rawan bahaya sebagai acuan bagi pembangunan infrastruktur pasca gempabumi. Peta daerah bahaya disusun berdasarkan perhitungan percepatan pergerakan tanah maksimum dengan menggunakan informasi kecepatan gelombang seismik S dangkal (Vs30). Peta tersebut kemudian ditumpangtindihkan dengan peta  zona longsoran. Hasil pemetaan tersebut kemudian dibandingkan dengan lokasi  bencana akibat gempabumi pada tanggal 2 September 2009 yang lalu. Tampak bahwa daerah bencana memang terletak pada wilayah dengan bahaya kegempaan yang tinggi- sedang

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kegiatan Mengedarkan Produk Segar Hortikultura Impor Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Mutu Dan/atau Keamanan Pangan Menurut UU No.13 Tahun 2013 Tentang Hortikultura

Distributing Imported Horticultural Fresh Products to consumers takes a long time or days so that they have to meet the quality standard and/or food security so that they will be safe to be consumed and will not harm consumers health and social welfare. Article 88 Paragraph 1 and 4 of law No.13/2010 on Horticulture regulate responsibility that everyone who distributing imported horticultural fresh products have to meet quality standard and/or food security. Criminal provision expressly stated in the article 128 and 129 of law No.13/2010 on Horticulture, anyone who distributing imported horticultural fresh products that do not meet the quality standard and/or food security required criminally accountable for his actions because it is very harmful to human health both present and future generations. The Criteria of quality standard and/or food security is stipulated in PP No.28/2004 on Food, Quality and Nutrition. Criminal responsibility, applied to perpetrators in criminal act and implemented in the principle of “no crime without any fault”. Fault aspects can be in the form of taking responsibility, willfulness or negligence and excusing liability. The three aspects cannot be separated since they depend on one to another consecutively, an indispensable element for legal subject to be accountable committing the criminal act distributing imported horticultural fresh products that do not meet the quality standard and/or food security. Legal subjects that anyone can be responsible consist of Individuals,Official Empowered to have autority in giving permit, supervision in distributing imported horticultural fresh products, and corporate comprising legal entity and is not a legal entity

Pengembangan Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif dengan Pendekatan Supply Chain Management

Rasio biaya logistik terhadap nilai tambah di Indonesia relatif lebih tinggi dibanding dengan negara pesaing, sehingga diperlukan satu pendekatan yang komprehensif untuk dapat mengurangi biaya logistik. Pendekatan supply chain management diyakini mampu mengintegrasikan setiap mata rantai distribusi sehingga dapat diperoleh sistem logistik yang terintegrasi efisien dan efektif untuk meningkatkan daya saing nasional. Dalam penerapannya perlu dukungan pemerintah baik berupa peraturan dan Perundangan dan infrastruktur maupun dalam perkembangan sumber daya manusianya

Innovation Fungsi Perguruan Tinggi Ditengah Pusaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

The function of higher education as a learning forum for students and the community, a forum for the education of prospective leaders of the nation, as a center for the development of science and technology, as a center for policy studies and moral power tp find and discover national development centers. Progress of a nation's civilization. Specifically in the context of local democracy in the election of regional heads (PILKADA) of provinces/cities in 2018 as part of the implementation of local democracy.Based on this, to facilitate the limitation in making this paper, the identification of the problem consists of: How is the role of higher education in the implementation of the 2018 election? Thus the tertiary institution must be able to take part in correcting the problem of regulation, the system of administration and the quality of human resource needed in a local political contest or the Regional Election Committe, especially the 2018 regional election

MANAJEMEN MITIGASI BENCANA

Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana, salah satu indikasinya Indonesia berada di Kawasan geologis Cincin Asia Pasifik (Pasifik Ring Of Fire) yakni rangkaian gunung api paling aktif di dunia yang membentang sepanjang lempeng pasifik. Gempa bumi menjadi potensi bencana yang ada di Indonesia, sedangkan bencana geologis yang berasal dari erupsi gunung berapi merupakan potensi bencana lain di Indonesia. Mengingat tercatat ada 140 gunung api di Indonesia dan berdasarka riset yang ada Indonesia berada di posisi 36 dengan indeks resiko 10,36 di bawah India dan Islandia Negara paling rentang terjadinya bencana alam. Selain itu Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, sehingga kondisi dataran tinggi yang lahannya kurang stabil dapat mengalami kelongsoran sedangkan dataran rendah berpotensi mengalami kebanjiran. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)sepanjang tahun 2019, terjadi 3.721 bencana alam yang menghantam wilayah Indonesia baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Dengan total 477 korban jiwa akibat semua bencana alam yang terjadi, 3.415 jiwa luka-luka, dan 6,1 juta orang lainnya turut terdampak, tercatat 72.992 unit rumah rusak mulai dari berat hingga ringan dan, 2.011 unit fasilitas umum, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga peribadatan mengalami kerusakan. Berdasar pada kenyataan ini, segala potensi bencana bisa saja terjadi. Sehingga masyarakat harus siap dengan segala potensi bencana apapun. Saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi covid 19 atau virus corona, Indonesia menjadi salah satu Negara yang merasakan pandemi ini. Bahkan saat ini Pemerintah telah menetapkan Wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai Bencana Nasional hal ini sesuai dengan undang-undang bencana nomor 24 tahun 2007 menyatakan 3 jenis bencana, Bencana Alam, Non Alam dan Sosial. Pandemi Covid 19 ini sudah memakan banyak korban baik di Indonesia maupun di dunia, sehingga pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional. Buku manajemen mitigasi bencana ini, diharapkan dapat memberikan informasi atau upaya sosialisasi terhadap masyarakat secara khusus pada lembaga pendidikan terkait masalah potensi bencana di Indonesia. Hadirnya Buku ini diharapkan dapat berkontribusi mendukung usaha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memberikan sosialisasi kebencanaan, mengingat sudah banyak teknologi yang dilahirkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi bencana. Sehingga masyarakat mendapat informasi terkait segala teknologi yang dilahirkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta mengapresiasi, mendukung dan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

KEPEMIMPINAN & PRILAKU ORGANISASI (KONSEP DAN PERKEMBANGAN)

Dalam pembentukan perilaku organisasi yang baik, banyak hal yang dilakukan oleh manajemen organisasi mulai dari mendiagnosa masalah SDM, menanamkan secara kuat budaya organisasi, shaping behavior (pembentukan perilaku), menerapkan percepatan organisasi ke AGILE, dan lain sebagainya. Kajian perilaku organisasi ditujukan dalam rangka meningkatkan keahlian individu dan pemberdayaan karyawan atau anggota organisasi, yang bertujuan untuk memberikan stimulus dan upaya inovasi dalam rangka menciptakan perubahan, memperluas jaringan organisasi, membantu karyawan menyeimbangkan antar kehidupan pribadi dengan lingkungan kerja, dan meningkatkan prilaku positif yang sesuai dengan standar etika organisasi atau profesi. Sedangkan kajian kepemimpinan organisasi salah satunya adalah bagaimana mewujudkan hal-hal tersebut