THE HEALTHCARE SERVICE SYSTEM OF BPJS PARTICIPANTS IN TANGERANG REGENCY

Healthcare service has become the main priority of executors as it is one of the basic rights of the people, and that its service must be established by the government. As mentioned in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3), the government has the obligation to provide proper and worthy healthcare services which suit the needs of the people.   A state is an instrument which may give protection for all its citizens through a system built by that state. Economic gaps tend to bring out problems such as poverty and social gaps. Both of them are the central issues of social policies and of the welfare development.  In early 2014, right on January 1 st  the government of Indonesia through the Ministry of Health has operated the National Healthcare Security Program (Program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN). The JKN program has also been applied in Tangerang. One of the focuses of the regional government and the BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Social Security Administering Body) in Tangerang Regency is establishing social welfare for its citizens and to start a system of Healthcare Social Security

Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Asuransi syariah (takâful) berdasar pada prinsip saling berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab tersebut melalui premi yang dimiliki oleh masing-masing orang.  Dalam prinsip hukum Islam, asuransi merupakan konsep saling membantu antara satu orang dengan yang lainnya tanpa ghurûr dan maysir. Prinsip berbagi tanggung jawab dalam asuransi syariah merupakan tolong menolong dengan dasar-dasar sistem sebagaimana telah ditentukan dalam al-Qur’an dan hadits. Asuransi syariah di Indonesia diatur bersama-sama asuransi konvensional dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kondisi perundang-undangan tentang asuransi syariah yang diintegrasikan dengan asuransi konvensional merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil di antara keduanya. Penerapan asuransi syariah (takâful) tidak semata-mata membutuhkan payung hukum tetapi juga aturan yang jelas dan khas. Selain membahas kedudukan asuransi syariah dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, kajian ini juga membahas asuransi dalam persepktif hukum Islam.(Sharia insurance (takâful) is based on the principle of sharing responsibility. It is done through premiums owned by each party. In the Islamic law principle, insurance constitutes the concept of mutual help between one person and another without ghurûr (deceiving) and maysir (gambling). The principle of sharing responsibility in the sharia insurance is helping each other on the basis of a system as defined in the Qur'an and hadith. Sharia insurance in Indonesia as well as conventional insurance are regulated in Law No. 40/2014 on insurance. The legislation of sharia insurance which is integrated with conventional insurance can be seen as a condition that is not ideal considering the principal differences between the two. The Implementation of sharia insurance (takâful) does not merely require a legal footing but also clear and specific rules. In addition to discussing the status of takâful in the Law No. 40/2014 on insurance, this paper also discusses the insurance in the perspective of Islamic law

Asuransi Sosial Syariah bagi Muslim Indonesia

The basic concept of the insurance is because people need protection against any incident that occurs in the community such as illness and natural disasters. The article 14 In Law No. 2 of 1992 on  Insurance, that social insurance is a type of insurance to the implemented by the government for public welfare.  The current population is Moslem Indonesia reached 80%, therefore, the Indonesian Muslim community needs the systema syariah  social insurance.   The system of syariah social insurance where there are 2 (two) products, where there are participants and savings accounts tabarru’ and as managers by the BUMN (state corporation) in law No. 2 of 1992 on Insurance.DOI: 10.15408/ajis.v15i1.2854</p

Kesiapan User Usaha Coffe Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Untuk Mendukung Pengelolaan Royalti Hak Cipta di Kota Serang

Musik merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah usaha kafe, khususnya di Kota Serang. Namun walaupun telah ada pengaturannya, masih banyak usaha coffe yang memutar musik tanpa membayar royalti kepada pencipta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan user usaha coffe atas penggunaan lagu dan musik di Kota Serang kemudian untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan studi keberlakuan hukum. Sumber  data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha kafe di Kota Serang belum siap memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kurangnya pemahaman pengguna, pengelolaan musik yang melibatkan pemutaran musik tanpa membayar royalti, dan pandangan tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar royalti semuanya menunjukkan adanya ketidaksiapan user. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diberikan kendali dan pengaturan terhadap proses penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Besaran royalti yang dibatasi, menurut LMKN, diperuntukkan bagi kafe yang ingin memutar musik

ORIENTASI PARIWISATA DAN LOCAL WISDOM DI PROV. BANTEN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah merupakan ciri dari konsep Negara kesatuan, dengan dasar kepada pembagian urusan diantara seluruh tingkatan-tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan otonomi daerah, maka salah satu sector pengelolaan yang menjadi pembagian urusan diantara seluruh tingkatan tersebut pada sector pariwisata. Dimana pariwisata merupakan bagian sumber pendapatan daerah baik itu pada tingkat pemerintah pusat atau pada pemerintah daerah. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya pariwisata yang banyak, salah satunya adalah Prov. Banten yang merupakan wilayah yang mempunyai sector pariwisata baik dalam bentuk parawisata yang bersifat moderen, parawisata alam dan parawisata relegi. Dengan adanya otonomi daerah dan pembagian urusan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025, daerah dapat mengelola potensi parawisata untuk peningkatan PAD (Penghasilan Asli Daerah) dan menjaga kearifan lokal. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan normative dan bahan-bahan sekunder sebagai analisis

Synergy of Government and Regional Government Authority in Providing Health Guarantee for Communities in Indonesia

The main idea of the government was to form a special institution to handle social security for the community in 2004, which was through the Social Security System Act. With the provisions of this law, in 2011, the Republic of Indonesia Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS) and implementing regulations. On another aspect, the social security system is certainly diffcult to implement if the system is not integrated between the central government and regional governments. With an integrated system, a social security system in the health sector will be built, this is in line with Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, where one of the concurrent affairs in the health sector. The purpose of this research is to analyze the synergy of the authority of the government and regional governments in implementing social security in the health sector by using qualitative methods and normative juridical approaches

Analysis of Overmacht Credit Agreements During Pandemic (Case Study of Loss Claims Rejections By Judges)

The purpose of this research is to identify and analyze Covid-19 as a form of comparative advantage and the consequences of the advantage method in loan agreements and loan termination policies due to the Covid-19 pandemic. The research method is norm-law. It is a legal research method that examines and studies the provisions of legislation as a basis for subsequent analysis of the issues discussed. The research uses primary and secondary legal material for analysis through the study of relevant documents and literature. The analysis is a qualitative analysis that addresses the question in question. According to the research, Covid-19 is an unnatural disaster and thus can be classified as a measure of superiority. As a priority relationship, the laws governing the spread of Covid-19 result in a priority relationship with the loan agreement, which means that the debtor must continue to meet his obligations to the debtor even after Covid-19 is over. When it was implemented following POJK 11/2020, the debtor obtained credit relief through restructuring in the form of interest rate cuts, extension of maturity, reduction of funds owed, and interest reduction in arrears according to the restructuring table issued by the bank. After verification and analysis by the bank, the affected debtor Covid- 1

Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia

The legal framework for ASEAN cooperation in combating the crime of trafficking in persons, particularly women and children, led to the establishment of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). This convention recognises that trafficking constitutes a violation of human rights and a crime against human dignity. However, the implementation of ACTIP faces numerous challenges that require strategic solutions. This research aims to examine the implementation of the ACTIP policy concerning human trafficking, assess ASEAN's efforts in tackling trafficking in women and children in the Southeast Asian region, and criticise the implementation of ACTIP. The research adopts a descriptive-normative method. The ACTIP Convention regulates provisions for dealing with trafficking problems, both prevention and handling, which are the responsibility of the central and local governments as well as the community by establishing various task forces in the implementation of prevention and control of human trafficking that occurs. ASEAN has taken several steps in the fight against human trafficking. Many obstacles must be faced to eradicate the criminal act of trafficking in persons. So. it is necessary to take several actions in implementing the ACTIP. ASEAN Members must cooperate either bilaterally or multilaterally so that the ACTIP arrangement can be implemented effectively