MEMAHAMI ETNOGRAFI PAPUA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN TUR STUDI

Penelitian yang mengkaji antara metode pembelajaran tur studi dan etnografi relatif sangat terbatas khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap etnografi Papua dan tantangan melakukan tur studi etnografi berdasarkan refleksi terhadap model pembelajaran ini. Partisipan dalam penelitian adalah mahasiswa Universitas Yapis Papua, Jayapura, yang berpartisipasi dalam program tur studi ke Museum Lokabudaya, Universitas Cenderawasih. Penelitian mengadopsi penelitian kualitatif dengan metode grounded theory. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean dengan pendekatan induktif dan dengan bantuan software NVivo (12). Hasil dari analisis data membentuk beberapa kategori di antaranya budaya dan konteks (pemahaman budaya lokal), eksplorasi budaya dan keterhubungan, serta melihat budaya dalam perspektif berbeda. Hasil penelitian juga memberi gambaran tantangan tur studi berdasarkan refleksi partisipan. Kesimpulan, partisipan menunjukkan transformasi pemahaman budaya dan nilai-nilai yang lebih luas dengan tidak hanya berfokus pada budaya dan suku yang ditampilkan di museum, tetapi juga menghubungkan dengan budaya yang dibawa dan melekat pada diri partisipan. Meskipun demikian, fungsi kontrol dalam tur studi merupakan kelemahan terbesar dan dapat memberi pengaruh terhadap hasil dan tujuan pembelajaran

Legal Protection of Customary Law Communities Over Ulayat Land Forests

This study aims to analyze the concept of customary land customary law, as well as to examine the protection of indigenous peoples in a customary land forest. The type of research in this writing is a normative juridical research method. The approach used in this study is a Statute Approach and a case approach. The results showed customary forests, sometimes referred to as customary forests, are forests within the territory of customary law communities. To be designated as customary Forest, local customary law communities can apply to the Minister of Environment and Forestry. Customary Forests, before Indonesian law is, protected as the legal protection of customary land. This legal protection is a form of concrete action from the state in implementing the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Constitution of 1945 contained in Article 18b. Moreover, in this case, the government has issued a decree of the Minister of Environment and Forestry to establish customary forest areas and the rights and obligations of Indigenous Peoples