The Religious Court in Indonesia: A Preliminary Overview of Mahkamah Syar’iyah Aceh

An Act to regulate the Religious Court (PA) as one of the judicial institutions in Indonesia experienced changes in its history. One of the factors that influenced these changes was political and social circumstances that occurred in both government and society. This paper discusses the social and political influences on the existence of religious courts in Indonesia.

Syariat Islam Pada Dinasti di Asia Telaah Kritis Tipologi Mujtahid dan Geneologi Intelektual

Implementation of Islamic law in Aceh is inseparable from its historical context in the history of Islam. Struggle of ideas between religion and state, the influence of the power system and outside the Islamic tradition and social conditions into one format forming Islamic law itself. In addition, the existence of a mujtahid in the struggle also gives an important role. This article will explore specifically about the existence of a mujtahid and their intellectual genealogy in dynasty in Asia, especially the Ottoman and Mughal. This study aims to describe the trip codification of Islamic law in some Muslim region. By doing so, there is the exposure of the expected phases of the codification of Islamic law that can be used as input in the process of implementation of Islamic law in Aceh. Kata kunci: syariat Islam, tipologi, geneologi mujitahi

Community's role in preventing child marriage: An analysis of models and community compliance with village policies

The presence of regulations that regulate the increase in the age of children fails to prevent child marriage. However, the existence of a community with an adequate child protection system has been able to prevent child marriage. This study aims to analyse the model developed by the community and the background to the emergence of community initiatives in efforts to prevent child marriage. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data was obtained by interviewing Reje Kampung, community facilitators, and NGO program officers. The research was conducted in Bener Meriah Regency. Data analysis was carried out qualitatively by selecting relevant data and then describing it systematically. The results showed that the model for preventing child marriage was carried out by forming a Cadre of Friends of Women and Children (SAPA), which is responsible for disseminating child protection issues. Second, establish a children's forum at the gampong level as a pioneer and reporter for child protection that continues to report on any incidents that affect children. Third, formulate regulations and policies in the village as guidelines for the community. The emergence of a child marriage prevention community was due to support from PKPM Aceh on the basis of support from UNICEF, which strengthened the issue of child protection from the roots (community) from 2022–2023. The community is strengthened by the issue of child protection and trains SAPA Cadres as the spearhead of fulfilling the rights of women and children in the village

Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslims in Aceh's Jinayat Law [Minoritas di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh]

Abstract: Qanun Hukum Jinayat only applies to Muslims in Aceh. This conception specifically adopts the principles of personality and territoriality. However, when examined more deeply, it can be seen that the adoption of these two principles was not applicable. The impact that arises is that the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) still applies to Muslims and non-Muslims, although with some conditions. This is where the problems start to emerge. This paper is based on an analysis of the contents of the articles of the Qanun on the Jinayat Law, showing that the existence of this Qanun specifically regulates the position of non-Muslims in Aceh. The primary data in this paper are articles in the Jinayat Law Qanun and added with other written sources. It was found that the adoption of the two principles in the Qanun Hukum Jinayat should not eliminate the fundamental principles of Islam which uphold justice and respect human rights. An in-depth and comprehensive study is necessary to produce fairer regulations. Abstrak: Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di Aceh. Konsepsi ini secara spesifik mengadopsi asas personalitas dan teritorial. Namun bila dikaji lebih mendalam, dapat dilihat bahwa pengadopsian kedua asas tersebut ternyata tidak secara total berlaku. Dampak yang muncul bahwa Qanun Hukum Jinayat (QHJ) tetap berlaku bagi umat Islam dan bukan Islam meskipun dengan beberapa persyaratan. Dari sinilah masalah mulai muncul. Tulisan ini atas dasar analisis isi pasal-pasal Qanun Hukum Jinayat menunjukkan bahwa eksistensi Qanun ini khususnya yang mengatur tentang kedudukan non-muslim di Aceh. Data primer dalam tulisan ini adalah pasal-pasal dalam Qanun Hukum Jinayat dan ditambah dengan sumber-sumber tulisan lainnya. Ditemukan bahwa pengadopsian kedua asas dalam Qanun Hukum Jinayat seyogyanya tidak menghilangkan prinsip fundamental Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan menghargai hak asasi manusia. Kajian mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan untuk menghasilkan peraturan yang lebih adil

POLITIK HUKUM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah dalam proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024 terdapat di dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, dan Kedua, dan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengangkatan Penjabat kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data (library research). Hasil penelitian menunjukan, ketentuan pelaksana tersebut sangatlah kurang lengkap dan tidak lagi relevan karena masih mengalami tumpang tindih. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, karena undang-undang dan aturan pelaksananya memuat ketentuan yang berbeda dan berlawanan. Adanya pertentangan tersebut membuktikan bahwa regulasi dari pengangkatan penjabat kepala daerah masih cacat dan tidak lengkap. Dalam pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait pengisian jabatan tertentu maka islam memandang penting atas terjadi kekosongan pimpinan dalam suatu daerah karna hal tersebut akan berdampak langsung dengan keberlangsungan pemerintahan suatu Negara dan juga terkait kemaslahatan ummat. Dalam konteks hukum tata negara Islam pejabat (Pj) kepala daerah dapat dikatakan sebagai gubernur umum yang pengangkatannya dengan akad atas dasar suka rela (gubernur mustakfi) yakni mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula

Perempuan Aceh dan Human Security

Tulisan ini bertujuan untuk membari gambaran tentang qanun syariat Islam di Aceh memberi perlindungan kepada perempuan dan peran negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Aceh serta solusi yang diberikan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak perempuan.Istilah human security sebelumnya lebih mengarah membicarakan tentang hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan atau ancaman pihak lain khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Namun belakangan human security sudah menjadi isu penting di era globalisasi artinya tidak lagi hanya menekankan pada keamanan negara, tetapi sudah berkaitan dengan manusia.Human security sudah terfokus pada bidang kekerasan fisik serta pelanggaran HAM ketika konflik terjadi dan semua bentuk ancaman lain seperti bencana alam atau kemiskinan. Infomasi dikumpulkan melalui pendekatan kulitatif dengan observasi, telaah dokumentasi dan wawancara mendalam data lapangan diperoleh Banda Aceh dan Langsa, sebagai analisis ditambah juga informasi di kabupaten lain. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya negara sudah memberi perlindungan kepada warganya seperti yang tertera dalam Undang-undang namun dengan lahirnya qanun syariat Islam dalam pelaksanaaannya lebih banyak perempuan yang mendapat kekerasan, seperti razia busana muslim dan penjelasan dalam khalwat dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda tentang kapan berdua-duan menjadi tindak pelanggaran hukum

Politics of Law Legislation of Qanun Sharia Islam in the Province of Aceh, Indonesia

AbstractThis paper discusses the regulation in The Province of Aceh, which is related to the Islamic sharia law regarding the prohibition of seclusion, the so-called Qanun Khalwat. This writing looks at the initial socio-political conditions underlying the Qanun legal process as well as the effects of external pressure arising during this legislating process. This study aims to understand to what extent the Qanun Khalwat legislating process refers to the prevailing legal standards in Indonesia. The data in this paper were collected from interviews with several informants such as civil servants of the Aceh Islamic Sharia Department, Legal Bureau, and academics. Some information is also obtained through archive review. It found that the Qanun Khalwat legal process does not follow the standard formulation of national law because several conditions are not implemented in the legislating process, such as the lack of public participation during the process. Besides, there are still some texts in the qanun that are not standardized and are not suitable for use as formulations in qanuns.Keywords: Politics of law, Legisltaion, Qanun Khalwat, Ace

Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh

This paper discusses the influence of the implementation of Islamic law on the legal culture of society in Aceh. This question arises because in the last few years after the enactment of the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) in 2015 the number of cases of sharia violations in several districts /cities in Aceh shows a fluctuating trend and tends to increase. The implementation of QHJ, with the increasing number of lashes, should be able to reduce the occurrence of violations. Why hasn't QHJ been able to reduce the number of violations? This study uses a political science approach to law with data collection techniques through observation, interviews with open-ended questionare and review of documentation. The results showed that the QHJ was not optimal in creating the legal culture of the Acehnese people. This is because (1) the legal politics of the Aceh Government are not serious in implementing QHJ, (2) there are still many Acehnese people who do not fully understand the contents of the QHJ. It can be concluded that in general the QHJ has not been maximally implemented by the Government of Aceh, especially Aceh Tamiang District and Sabang City due to several constraints including budget, human resource management and policy dissemination. This paper has implications for the change in the orientation of the Aceh Government's political and legal policies to be more comprehensive in implementing Islamic law in the future.Tulisan ini mendiskusikan pengaruh pelaksanaan syariat Islam terhadap budaya hukum masyarakat di Aceh. Pertanyaan ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir setelah diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat (QHJ) tahun 2015 angka kasus-kasus pelanggaran syariat di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pemberlakuan QHJ, dengan semakin bertambahnya jumlah cambuk, seharusnya mampu menekan terjadinya pelanggaran. Mengapa QHJ belum mampu menekan angka pelanggaran tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik hukum dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan open-ended questionare dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QHJ tidak maksimal dalam menciptakan budaya hukum masyarakat Aceh. Hal ini karena (1) politik hukum Pemerintah Aceh tidak serius dalam menjalankan QHJ, (2) masih banyak masyarakat Aceh yang tidak memahami secara menyeluruh isi QHJ tersebut. Dapat disimpulkan bahwa secara umum QHJ belum secara maksimal diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang karena beberapa kendala baik anggaran, manajemen SDM dan sosialisasi kebijakan. Tulisan ini berimplikasi terhadap perubahan orientasi kebijakan politik hukum Pemerintah Aceh untuk lebih komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam ke depan