PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA DAERAH PANGANDARAN, JAWA BARAT

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di daerah Pangandaran, seolah hal ini sudah menjadi biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Timbulnya perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu kehamilan, perjodohan, dan hal lainnya. Sehingga sering ditemukan bahwa pasangan-pasangan yang menikah belum mencukupi umurnya tidak siap secara ekonomi, mental, dan pola pikir. Hal tersebut lah yang membuat tingkat perceraian menjadi tinggi, salah satu faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak dapat Memahami bahwa pentingnya menikah memiliki kesiapan.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif, dan pembahasan ini menghasilkan bahwa pandangan masyarakat Pangandaran terhadap perkawinan dini merupakan salah satu penyelesaian masalah atau upaya untuk menghindari halt idak diinginkan dan budaya perjodohan tidak dapat dipisahkan

SIMILARITAS HUKUM ADAT DENGAN MAZHAB HUKUM KODRAT DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Hukum adat berawal dari kebiasaan-kebiasaan berupa tingkah laku berkesinambungan, tingkah laku  dengan nilai sakral dan kebaikan berpola sistematis dan teratur, adanya peran serta dari kepala adat dalam memutuskan sebagai pola perilaku yang harus dilakukan, ada sanksi bagi yang melanggarnya. Berprinsip pada nilai-nilai universal dan abadi yaitu asas keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan pola yang dipahami hukum kodrat. Hukum kodrat aliran irasional melahirkan asas keadilan, sedangkan hukum kodrat aliran rasional menciptakan asas kebenaran. Tujuan penelitian guna mencari kesamaan dari hukum adat dan hukum kodrat dalam memberikan sumbangsih dalam pembentukan hukum nasional. Metode penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif. Sistem hukum dalam pembentukan hukum nasional bermuatan prinsip keadilan dan kebenaran yang khusus maupun bersifat universal sehingga dalam berbagai hukum nasional dapat saling menunjang dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. Keadilan yang diterapkan dalam pembentukan hukum nasional adalah keadilan bermakna legalitas. Keadilan dan kebenaran yang universal sifatnya merupakan kesamaan dari hukum alam dan hukum adat. Keadilan yang dianut  hukum adat berpangkal dari Pancasila dengan bersumber pada Bhinneka Tunggal Ika dalam membentuk hukum nasional Indonesia.

KONSEP KEABSAHAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN IZIN DARI PENETAPAN PENGADILAN

Indonesia yang masyarakatnya heterogen tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang terjadi antara masyarakat yang berbeda agama. Perkawinan beda agama dinilai tidak selaras dengan undang-undang yang berlaku karena dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan nyatalah bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun dengan kehadiran Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan yang mengatur perihal tata cara pencatatan perkawinan, memberi peluang terhadap perkawinan beda agama agar mampu dicatatkan dengan syarat adanya penetapan dari pengadilan. Sehingga membuat banyak pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar dapat mencatatkan perkawinan mereka. Dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep keabsahan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif serta didukung pula oleh data dari tinjauan pustaka untuk memperkuat hasil penelitian. Hasilnya adalah perkawinan beda agama tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan dianggap sah

National and International Dimension in Indonesia's Exclusive Economic Zone

With both national and International dimensions influencing the utilization of marine fisheries resources in Indonesia's Exclusive Economic Zone, a comprehensive regulation is needed. Hence the importance of making sure that National Regulations are in accordance with International Regulations, while still maintaining the best of interests for the people and accommodating for the people's welfare. In reality, International community depends heavily on natural marine fisheries resources for their people's nutrients need

Seeking And Evaluating The Regulations Of Indonesia's Exclusive Economic Zone

Regulation is the cornerstone for utilizing marine fisheries resources, and thus Indonesian Government had implemented its Constitution as basic laws and rules. Those regulations need further elaboration. Therefore, Indonesian Government established sets of laws related to the utilization of marine fisheries resources, and in its implementation, those laws and regulations should never deviate from the Constitution of the Republic of Indonesia. The utilization of marine fisheries resources in Indonesia's Exclusive Economic Zone enables the possibility of cooperation and colaboration with other countries. Therefore, Indonesia is required to seek by evaluating and complementing the laws in accordance with its Constitution. Pengaturan merupakan landasan utama pemanfaatan sumber daya perikanan, Indonesia telah menyiapkan aturan dasar yaitu Landasan Konstitusional. Pengaturan tersebut perlu penjabaran lebih lanjut. Oleh karena itu Indonesia membentuk aturan-aturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan dan dalam implementasinya aturan tersebut tidak boleh menyimpang dari aturan yang paling dasar. Pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif adalah pemanfaatan yang memungkinkan adanya pemanfaatan berbagi dengan negara lain maka Indonesia dituntut untuk segera dapat mencari dengan cara mengevaluasi dan melengkapi aturan sesuai dengan Landasan Konstitusional

KEABSAHAN KLAUSULA PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Dalam praktek terdapat perkara tentang perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga yang didasarkan pada klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian tersebut, antara lain perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Dalam perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat antara hakim Pengadilan Niaga dengan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dimana hakim Pengadilan Niaga  menyatakan klausula perubahan dalam perjanjian perdamaian adalah sah, sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan klausula perubahan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian dan penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan ditinjau dari hukum perjanjian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula perubahan terhadap perjanjian perdamaian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 merupakan klausula yang sah. Apabila ditinjau dari hukum perjanjian, maka penerapan azas keseimbangan dalam hukum kepailitan untuk menentukan keabsahan klausula perubahan tersebut tidak tepat

Should Indonesia Block ChatGPT?

The development of ChatGPT has raised so many concerns that several countries have banned it in their respective countries. Italy was the first Western country to deny it, albeit temporarily. Italy’s action has prompted OpenAI to improve the ChatGPT technology to ensure that it meets the standards of consumer protection, data protection, privacy, and public security standards, as set out in the General Data Protection Regulation for European Union countries. This move by Italy raises the question of whether Indonesia should also block ChatGPT. The authors answer this question by examining data on Internet usage, its penetration of Indonesian citizens, and recent developments in regulatory provision and implementation. From the bibliographic research, the authors state that Indonesia is in a different bargaining position than Italy, even though the number of Internet users in Indonesia is far greater. The authors conclude that Indonesia will only benefit from blocking ChatGPT by first improving digital literacy levels and building regional cooperation. Keywords: artificial intelligence, ChatGPT, personal data protection

NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSION IN INDONESIA’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

With both national and international dimensions influencing the utilization of marine fisheries resources in Indonesia’s Exclusive Economic Zone, a comprehensive regulation is needed. Hence the importance of making sure that National Regulations are in accordance with International Regulations, while still maintaining the best of interests for the people and accommodating for the people’s welfare. In reality, international community depends heavily on natural marine fisheries resources for their people’s nutrients need

ELECTRONIC AGREEMENTS FROM THE LENS OF THE LEGAL PERSPECTIVE “LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING” PROPOSED BY ROSCOE POUND

The purpose of this research is to provide a juridical analysis of electronic agreements from the legal perspective of “Law as A Tool Of Social Engineering” coined by Roscoe Pound. This article emphasizes on a normative juridical research with a statutory approach, empirical approach, and case study approach to comprehend electronic agreements and the law that regulates it as norms implemented in society. The type of data analyzed in this article are primarily secondary data from books, previous studies, journals related to electronic agreements, and Indonesian laws concerning electronic agreements. Previous survey found that more than 660 thousand electronic agreements were signed in early 2018, which is 159 percent higher than the previous period, indicating that the use of electronic agreements continue to increase and expand to various sectors in Indonesia. Therefore, the Indonesian law system must have an explanatory approach regarding this phenomena of technological advancement, specifically about electronic agreements. Several regulations researched and analyzed in this research disclose the importance of law related to electronic agreements, one of which is providing legal protection for the interests of the parties in electronic agreements. Supported by the legal perspective of “Law as A Tool Of Social Engineering” coined by Roscoe Pound, the existence of laws or regulations, in this case specifically regarding electronic agreements, functions as a law that can maintain the stability and balance of conflicting interests in society. Furthermore, the legal perspective of “Law as A Tool Of Social Engineering” sees the laws related to electronic agreements direct human attitudes to react to changes in society, in this case related to the technological advances that offers electronic agreements, so that people understand that agreements signed electronically have the same validity and binding force as conventional agreements signed physically. Keywords: electronic agreement; law as a tool of social engineering; Roscoe Pound

Implikasi sistemis akibat pergeseran tafsir makna status anak luar kawin

Hal 267-28