PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN SPM HIV: STUDI KASUS DI PUSKESMAS KOTA X TAHUN 2022

HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan hampir di seluruh dunia. Di Indonesia HIV/AIDS menginfeksi masyarakat usia produktif yang dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi bagi penderitanya. Pemerintah berkomitmen untuk mengeliminasi HIV/AIDS pada Tahun 2030 dengan berbagai strategi Fast track, 3 Zero’s, STOP dan Standar Pelayanan Minimal. Namun pada pelaksanaannya, pemenuhan SPM HIV di daerah masih terkendala dengan ketersediaan anggaran untuk menjangkau populasi kunci maupun untuk promosi dan sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS. Capaian SPM HIV di Kota X selama tahun 2019-2021 masih dibawah standar yang ditetapkan yaitu sebesar 11%, 7,2%, dan 5,2% dari target sebesar 100%. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pengelolaan keuangan publik (public financial management) dengan capaian kinerja SPM HIV. Pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dan kualitatif menggunakan data primer yaitu wawancara mendalam. Lokasi penelitian dan informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling) dengan mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian dengan metode telaah dokumen dan wawancara mendalam. Hasil wawancara lalu dianalisis dengan melakukan content analysis. Untuk menjaga keabsahan digunakan triangulasi metode dan sumber. Perbandingan alokasi anggaran total dengan alokasi untuk deteksi dini HIV sebesar PKM A (3,2%), PKM B (0,24%) dan PKM C (1,08%). Pencapaian kinerja keuangan dan kinerja program masing-masing PKM A (46,67% dan 38%), PKM B (100% dan 50%), PKM C (81,67% dan 24%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik di Puskesmas Kota X sudah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa kelemahan terkait perumusan anggaran, pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran

DETERMINAN SOSIO DEMOGRAFI PEMANFAATAN PUSKESMAS UNTUK RAWAT JALAN PADA ERA JKN DI DKI JAKARTA: ANALISIS DATA SUSENAS 2021

Pada tahun 2021 40 dari 100 penduduk Indonesia yang mempunyai keluahan kesehatan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir, sedangkan di DKI Jakarta ada sebanyak 56 orang dari 100 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir tetapi tidak rawat jalan, 44 orang dari 100 penduduk DKI Jakarta melakukan rawat jalan dengan presentase pemanfaatan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan bagi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dalam sebulan terkahir sebesar 68,24%. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah individu di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan rawat jalan sejumlah 1.695 yang diambil dari data Susenas 2021. Model logit digunakan untuk Analisa data dengan pendekatan ekonometrika Binary Regression. Model yang terbentuk dari uji dalam analisis ini tersebut memiliki nilai signifikansi p-value 0,000 yang menunjukan semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pemodelan akhir dalam analisis ini juga mampu menjelaskan data sebesar 16,57 persen. Individu dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional 4,5 kali lebih tinggi untuk memanfaatkan puskesmas untuk rawat jalan dengan demikian skema Jaminan Kesehatan Nasional secara potensial dapat mendorong pencapaian UHC di Indonesia. Sedangkan faktor lain seperti usia, jenis kelamin, status pendidikan, status pekerjaan dan status ekonomi juga berpengaruh bagi individu untuk memanfaatkan puskesmas untuk rawat jalan

HUBUNGAN PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK ; TINJAUAN LITERATUR

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan inovasi teknologi guna mendukung integrasi sistem informasi dalam manajemen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, efektif dan aman sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi RME tidak semudah membalikkan telapak tangan, penelitian di negara-negara yang sudah menerapkan RME menyebutkan penerapan RME menghadapi tantangan dari organisasi maupun pengguna. Studi literatur ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan profesional kesehatan terhadap keberhasilan implementasi RME sehingga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menerapkan dan mengembangkan RME di kemudian hari. Pencarian artikel dilakukan melalui database Scopus, Sciencedirect, Proquest dan GoogleScholar. Dari kata kunci dan boolean operator yang digunakan diperoleh sebanyak 173 artikel, berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi serta penilaian eligibilitas didapatkan 12 artikel yang sesuai. Hal utama yang terindentifikasi adalah persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan penerimaan individu yang bisa dipengaruhi oleh variabel eksternal yaitu karakteristik individu dan faktor organisasi. Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis profesi, masa kerja, serta departemen/unit kerja tidak berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Dukungan organisasi berupa pelatihan dan simulasi yang tepat sasaran, serta kebijakan dan standar prosedur yang jelas berpangaruh terhadap persepsi pengguna dalam menerima dan menerapkan RME dipekerjaannya sehari-hari. Penting bagi rumah sakit untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan implementasi RME, salah satunya adalah faktor pengguna yang menjadi kunci keberhasilan penerapan rekam medis elektronik karena berkaitan dengan mengubah kebiasaan, dibutuhkan pemikiran terbuka untuk mau menerima dan beradaptasi dengan perubahan budaya kerja

SUPERVISION OF TRADITIONAL MEDICINES CONTAINING UNDECLARED SUBSTANCE: ANALYSIS OF INDONESIAN FDA MONITORING DATA FOR 2012 - 2021

Background: At a time when people believe in the efficacy and minimal risk of traditional medicines, government agencies that oversee traditional medicines often find chemicals that are intentionally added to traditional medicines. The purpose of this study is to present the findings of Undeclared Substance that have been added to traditional medicines for ten years, to analyze their relevance to the real situation related to diseases or health problems in Indonesia, and to examine the violations of related policies. Methods: This study used an observational design based on quantitative and qualitative data and analyzed descriptively. Quantitative data based on Traditional Medicines Monitoring data are published through the website (www.pom.go.id) in the category of public warning OT-BKO in 2012-2021. Further analysis, conducted in-depth interviews to explore the root cause of the problem at the level of policy makers. Documents and literature review were conducted to analyze the findings. Interviews with policy makers were also conducted to confirm findings and explore problems that were not obtained from documents and literature. Results: For ten years, Paracetamol was the most common type of Undeclared Substance found every year in traditional medicines. This is relevant to the high number of complaints related to indications for the use of Paracetamol, both from reports from health facilities and results from household surveys. Meanwhile, the findings of the Ephedrine Undeclared Substance - with indications for reducing respiratory disorders - only appeared in 2021. These findings are not only relevant to the COVID-19 pandemic and the entry of traditional medicines from foreign aid, which also contain Ephedra sinica. The Undeclared Substance' findings are inconsistent with the objectives of a number of regulations ranging from those related to traditional medicine to consumer protection. Conclusion: The findings of Undeclared Substance on traditional medicine were relevant to public health problems at that time. The emergence of traditional medicines with Ephedra shows that domestic producers do not understand the safety of traditional medicines. In addition, the existing policies and violations of these policies have not been understood by traditional medicine manufacturers

Quality of life among Methadone Maintenance Treatment (MMT) patients with higher education

Latar belakang: Salah satu penilaian keberhasilan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang merupakanprogram rehabilitasi terhadap pengguna narkoba -- khususnya pengguna narkotika suntik -- adalah kualitashidup klien. Oleh karena itu perlu diidentifikasi beberapa faktor yang dominan mempengaruhinya. Metode: Penelitian dilakukan dengan desain potong lintang yang dilakukan di Puskesmas Kedung Badakdan Bogor Timur di Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesionerWHOQOL-BREF pada April-Juni 2018. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier multivariabel. Hasil: Responden dalam penelitian ini berjumlah 62 orang. Hasil penelitian menunjukkan rerata skor kualitashidup klien PTRM di Kota Bogor pada domain fisik sebesar 57,6; domain psikologis sebesar 57,5; domain sosialsebesar 63,6; dan domain lingkungan 63,9. Dibandingkan rerata skor populasi sehat di Indonesia, domain fisikdan psikologis lebih rendah daripada populasi tersebut, sedangkan domain psikologis tidak berbeda denganpopulasi tersebut. Adapun skor domain lingkungan lebih tinggi dibandingkan populasi sehat Indonesia. Faktoryang dominan dalam menentukan kualitas hidup pada domain fisik dan lingkungan adalah tingkat pendidikan,sedangkan domain psikologis adalah dosis metadon. Faktor yang dominan dalam menentukan kualitas hidupdomain sosial adalah adanya seseorang yang dapat diajak bicara. Kesimpulan: Semakin tinggi tingkat pendidikan klien, maka kualitas hidup klien pada seluruh domain akansemakin baik. Klien PTRM dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah harus dipantau untuk meningkatkankualitas hidupnya. Penanganan klien dengan pendekatan individual dan dukungan sosial dari keluarga danteman diperlukan untuk meningkatkan motivasi serta kepatuhan klien dalam menjalani terapi metadon. (HealthScience Journal of Indonesia 2018;9(2):93-9) Kata kunci: Kualitas hidup, metadon Abstract Background: One of the objective in Methadone Maintenance Therapy (MMT) which is a rehabilitationprogram for injecting drug users is quality of life. The purpose of this study was to determine quality oflife among MMT patients. Methods: The cross sectional study was conducted in Kedung Badak Primary Health Care and BogorTimur in Bogor. Data were collected from interview and filling out WHOQOL-BREF questionnaire fromApril-June 2018. Analysis was performed using multiple linier regression. Results: Total subjects in this study was 62 subjects. The results showed mean scores for physical domainwas 57.6; psychological domain was 57.5; social domain was 63.6; and environmental domain was 63.9.Compared with Indonesian, MMT patient scores were higher in environmental domain and lower inphysical and psychological domain while social domain had no different with it. The dominant factor indetermining physical and environmental domain was level of education, while the psychological domainwas methadone dose, and the existence of someones to talk to was dominant factor for social domain. Conclusion: The higher level of education, will produce better quality of life in all domains. MMTpatients with lower level education must be monitored to improve their quality of life. It is suggested totreat patients based on individual approaches and support from family and friends is needed to motivateclients and adherence to the therapy. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):93-9) Keywords: Methadone, quality of lif

DETERMINAN SOSIAL DEMOGRAFI PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA: ANALISIS DATA SUSENAS TAHUN 2019

Penduduk Provinsi Sumatera Utara yang berobat jalan terkait adanya keluhan kesehatan dari tahun 2016 , 2017, dan 2018 mengalami peningkatan, yaitu 22,88%, 23,50%, dan 48,33%. Angka ini cenderung lebih rendah dari rata-rata persentase secara nasional dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosial demografi pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di provinsi Sumatera Utara. Penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019. Analisis data menggunakan pendekatan ekonometrika dengan metode Binary Regression dengan model logit. Hasil regresi logit menunjukkan model mampu menjelaskan data sebesar 3,17%, dengan variabel gender, usia, pendidikan, status pernikahan, kepemilikan asuransi, wilayah tempat tinggal menunjukkan p-value dibawah 0,05. Faktor gender, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, kepemilikan asuransi, dan wilayah tinggal berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan berobat rawat jalan di Sumatera Utara

THE ROLES AND POLICIES FOR THE USE OF TELEMEDICINE IN HANDLING COVID-19 SELF-ISOLATION: LITERATURE REVIEW

The current COVID-19 pandemic has had various impacts on the world. The unpredictable spike in cases led to an explosion in patient numbers. The problem of limited treatment facilities forces patients to self-isolate at home. Along with technological advances, various facilities have also been created, one of which is telemedicine. This study aims to look at the role of telemedicine as a strategy for handling COVID-19 self-isolated patients in various countries. This study was conducted descriptively with a literature review. The search was carried out on articles published in Indonesian and English through Google Scholar, Pubmed, and Science Direct searches with the keywords COVID-19, home isolation, self-isolation, telemedicine, and telehealth. The search results obtained that the handling of COVID-19 patients in self-isolation with telemedicine is a solution to the need for monitoring patient health, where hospitals have difficulty being able to serve all patients who need hospitalization. It can be concluded that COVID-19 is a newly emerging disease, clinical symptoms and emergencies of each patient can certainly be different and difficult to predict. Telemedicine as a remote health service can be a means to facilitate clinical monitoring of patients during self-isolation. The implementation of telemedicine ensures the continuity of health services quite effectively and efficiently, the way telemedicine works helps protect patients and health workers from exposure to infection and reduces the burden on hospitals, so it is quite appropriate to be used as a strategy in handling if there is a spike in COVID-19 cases in the future or application to other similar circumstances

Health Expenditure Patterns by Marginal and Vulnerable Groups

Health expenditure patterns by marginal and vulnerable groups. Utilization of health care is influenced by many factors. Most important are geography, socioeconomic, gender inequality, culture, and quality of care. This study aimed at providing policy formulations evidence based in formation for RRO poor, The study is a cross sectional study using National Socioeconomic Survey data set of 1998 representing about 205.000 households. This analysis is conducted to respond the equity issue in Indonesia, with particular emphasize to equity of access (health services use). The study revealed that in urban areas 88.8% of the people pay the outpatient services from their out-of-pocket, while in rural the fi gure is 94.3%. The data shows that in urban areas, among the lowest group, expenditure for health placed about 13% of non-food expenditure. In rural areas the health expenditure accounted to around an average of 12% non-food expenditure. For the highest group of socioeconomic status, expenses on health reached only 10% of non-food expenditure. In rural areas, the highest group has spent for health about 14% of their non-food expenses. Most of the poor (almost 90%) have spent for health below a quarter of non-food expenses. In general, households have spent about 6-15% and 20-71% of their non-food expenses for outpatient and in-patient respectively. Those who spent more than 50% of their non-food expenditure for outpatient is accounted to 3.63% of the households in urban and 4.31% in rural areas. A relatively small percentage of the households in urban and rural areas used a catastrophic spending for outpatient care. Nevertheless, almost 77% of them in urban and rural areas have spent more than 50% of their non-food expenditures per month for inpatient care. This catastrophic spending has affected 72.88% of the households in the urban area and 80.98% in rural areas. Apparently the fi nancial risk is very high for the people in responding the probability of loss due to sickness. Since most Indonesian people are not insured, this phenomenon will become a burden for them

Evaluasi Ekonomi Parsial antara Pemberian Terapi Rivaroxaban dan Terapi Kombinasi (Unfractionated Heparin + Warfarin) untuk Pengobatan Trombosis Vena Dalam pada Pasien Kanker di Rumah Sakit Kanker Dharmais

Abstrak Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terapi rivaroxaban memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan terapi kombinasi (UFH+warfarin) untuk pengobatan trombosis vena dalam (deep vein thrombosis/DVT). Akan tetapi, masih sedikit dokter di RS Kanker Dharmais yang memberikan terapi rivaroxaban untuk pengobatan DVT. Penelitian evaluasi ekonomi parsial ini bertujuan untuk menganalisis outcome dan besarnya biaya yang dibutuhkan dari perspektif rumah sakit antara pemberian terapi rivaroxaban dan terapi kombinasi (UFH+warfarin) untuk pengobatan DVT pada pasien kanker di Rumah Sakit Kanker Dharmais tahun 2016 – 2018. Desain penelitian ini adalah kohort retrospektif dengan unit analisis individu. Karena keterbatasan jumlah pasien yang mendapatkan terapi rivaroxaban selama 3 – 6 bulan, studi ini menganalisis biaya dan outcome dari pasien yang mendapatkan terapi selama 1 bulan. Outcome yang diukur adalah intermediate outcome, yang meliputi lama hari rawat, kesembuhan, dan kejadian perdarahan. Biaya dihitung berdasarkan biaya yang dibebankan kepada pasien (charge), yang meliputi biaya obat, pemeriksaan penunjang, tindakan, serta administrasi dan akomodasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk outcome terapi rivaroxaban, sebagian besar pasien tidak mendapatkan perawatan rawat inap, 40% pasien dinyatakan sembuh dari DVT, dan tidak ada pasien yang mengalami kejadian perdarahan. Rata-rata biaya terapi rivaroxaban adalah Rp 7.169.383,00 per pasien. Untuk outcome terapi kombinasi (UFH+warfarin), sebagian besar pasien memiliki lama hari rawat antara 8 – 14 hari, 46% pasien dinyatakan sembuh dari DVT, dan tidak ada pasien yang mengalami kejadian perdarahan. Rata-rata biaya terapi kombinasi (UFH+warfarin) adalah Rp 11.878.813,00 per pasien.Abstract Based on previous studies, rivaroxaban therapy has several advantages compared to combination therapy (UFH+warfarin) for the treatment of deep vein thrombosis (DVT). However, the use of rivaroxaban in Dharmais Cancer Hospital is still low. This partial economic evaluation study aims to analyze cost and outcome of rivaroxaban therapy and combination therapy (UFH+warfarin) for DVT treatment in cancer patients at the Dharmais Cancer Hospital during 2016 – 2018. Data collection was done using cohort-retrospective and individual unit of analysis. Due to limited number of patient treated with rivaroxaban therapy within 3-6 months, we estimated the cost and outcome related to patients who were successfully treated in one month. The outcome was the intermediate outcome, i.e length of stay, recovery, and the occurrence of bleeding. The cost was calculated based on hospital perspective including drugs, laboratory tests, procedures, as well as the administrative and accommodation costs. The results showed that patients with rivaroxaban therapy were not admitted to inpatient care, 40% of patients were recovered from DVT, and none of the patients experienced bleeding. The average cost of rivaroxaban therapy to reach the expected outcome was Rp 8,824,791.00. The study also showed that patients with combination therapy (UFH+warfarin) had a hospital length of stay between 8 to 14 days, 46% of patients were recovered from DVT, and none of the patients experienced bleeding. The average cost of combination therapy (UFH+warfarin) to reach the expected outcome was Rp 13,201,698.00

ANALYSIS OF PROLANIS POLICY IMPLEMENTATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 2021

Data from Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 shows that Diabetes and Hypertension dominate chronic diseases. The Director of BPJS Kesehatan has issued Circular No. 14 of 2020 concerning health services for national health insurance participants during the COVID-19 prevention period, especially Prolanis. The policy contains an appeal to postpone the provision of services in the form of mass gathering activities such as Prolanis Gymnastics, Club Education, and and other activities. Hence, this research is needed to describe the implementation of Prolanis policies during the COVID-19 Pandemic. The study used a descriptive research design with qualitative methods and George C. Edward III's theory of policy implementation model. The number of informants is 11 people. The data collection is done using observation, in-depth interviews, and document review. The study was conducted in May-June 2022 at the Krui Health Center, Pesisir Barat Regency, Lampung Province. The findings show that Prolanis activities, which were stopped during the COVID-19 Pandemic, resulted in uncontrolled hypertension and diabetes in the participants. There are also many Prolanis implementing officers and supervisors who are not aware of Circular 14 of 2020. This transmission failure resulted in implementing the policy not fully running correctly