PERLINDUNGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN)

Anak ialah seorang yang memiliki peran yang penting di dalam menjalankan tanggungjawab untuk menjadi genrasi bangsa demi terwujudnya masa depan bangsa yang lebih baik.Mengenai daripada penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu empiris, dimana lokasi penelitiannya dilakukan di Kanrtor Kejaksaan Negeri Asahan, dan juga sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dari hasil wawancara, sumber data sekunder dari Per UU serta buku buku hukum , serta sumber data tersier dari penggabungan sumber data primer dan sekunder. Pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu didasari pada ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Permasyarakatan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya di utamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga Permasyarakatan sampai di Pengadilan.Anak ialah seorang yang memiliki peran yang penting di dalam menjalankan tanggungjawab untuk menjadi genrasi bangsa demi terwujudnya masa depan bangsa yang lebih baik.Mengenai daripada penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu empiris, dimana lokasi penelitiannya dilakukan di Kanrtor Kejaksaan Negeri Asahan, dan juga sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dari hasil wawancara, sumber data sekunder dari Per UU serta buku buku hukum , serta sumber data tersier dari penggabungan sumber data primer dan sekunder. Pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu didasari pada ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Permasyarakatan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya di utamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga Permasyarakatan sampai di Pengadilan

SOSIALISASI STRATEGI BERWIRAUSAHA BAGI KELOMPOK USAHA PENGERAJIN BATIK DI KELURAHAN DAMAR SARI

Tebing Batik Collection adalah usaha lokal yang terdiri dari pengrajin batik di Kota Tebing Tinggi. Tebing Batik Collection telah beroperasi sejak tahun 2014 dengan berbagai pasang surut yang dialami. Sekarang Tebing Batik Collection telah menunjukkan usaha kerasnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kreasi batik lokal milik Kota Tebing Tinggi. Tim pengabdian dari STIE Bina Karya menawarkan sedikit ilmu dibidang pembukuan dan desain kemasan produk untuk di perkenalkan ke masyarakat melalui media sosial. Pengabdian dengan judul Strategi Berwirausaha bagi Kelompok Usaha Pengrajin di Kelurahan Damar Sari ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan usaha batik ke dunia mahasiswa dan masyarakat lokal Kota Tebing Tinggi. Selain itu, untuk berbagi ilmu bidang ekonomi secara teori dan praktek

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN CONSUMER FINANCING AGREEMENTS

Consumer is every user of goods and or service, either self interest, family or others. Consumer protection is any effort that ensures the existence of legal certainty to provide consumer protection for the realization of consumer protection objectives in Indonesia. Consumer financing agreements in terms of their forms and contents are standard agreements or standard agreements. Consumer finance agreement one of the agreements is a loan agreement with the transfer of property rights fiduciary, namely the transfer of ownership (object pembiyaan) carried out in trust to the consumer only the proof of ownership held by the creditor. Consumer dispute settlement in consumer financing agreement can be done by taking one of the three ways of settlement offered by Article 45 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, according to the wishes and agreement of the parties to the dispute so as to create a relationship that Bothbetween companies / business actors and consumers.Keywords: Legal Protection, Consumer, Consumer Financing Agreement, Motor Vehicle

THE ROLE OF ASAHAN POLICE INVESTIGATORS IN CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE CASE

The purpose of writing this research is to find out and describe the data that after being explained earlier shows that the settlement of cases of domestic violence is very important that is enforced by the police investigators, the approach method used uses a socio-legal approach, the results of the study state that the protection of victims of domestic violence at the Unit The PPA of the Asahan Police is carried out by maximizing the role of the Asahan Police Investigator in eliminating Domestic Violence. Among the legal innovations carried out beyond Act No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, especially law enforcement officers such as the Police, Advocates and courts in providing services and protection for victims of domestic violence, especially beyond setting up protection mechanisms in courts for the safety of victims, namely regarding protection mechanisms in courts for the safety of victims

PENINGKATAN LITERASI INVESTASI PADA MASYARAKAT KELURAHAN BANDARSONO

Investasi kini menjadi popular dikalangan masyarakat Indonesia. Dari yang muda hingga orangtua kini mulai menyukai kegiatan investasi karena dianggap mampu menambah jumlah uang dalam tempo yang tidak begitu lama. Investasi digambarkan bisa menjadi sarana masyarakat membantu negara dalam membangun negara. Tidak sedikit masyarakat yang tergiur untuk menginvestasikan uangnya dengan gambaran semakin banyak dan semakin lama uang yang diinvestasikan maka akan semakin bertambah pula jumlah nominalnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang investasi, semakin menambah pertumbuhan investasi bodong dan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban investasi bodong ini. Melalui kegiatan PKM STIE Bina Karya bekerja sama dengan BEI Perwakilan Sumatera Utara diharapkan mampu membekali masyarakat umum tentang literasi investasi agar lebih berhati hati lagi dengan kegiatan investasi yang marak di kalangan masyarakat. Dan membuat para influencer-influencer bodong jera untuk melanjutkan kegiatan ilegalnya

Pendampingan Pengemasan dan Pemberian Label Merek pada UMKM Gula Merah di Desa Paya Lombang

Pengemasan dan pemberian label memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam industri gula merah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berusaha untuk memberikan pendampingan pengemasan dan pemberian label terhadap UMKM gula merah serta mengevaluasi strategi peningkatan kualitas dan daya tarik produk. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif dalam pengemasan dan pemberian label dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan daya tarik visual produk, peningkatan kepercayaan konsumen, dan akses yang lebih baik ke pasar. Oleh karena itu, penerapan strategi inovatif dalam desain kemasan dan label, pelatihan keterampilan, serta bimbingan dalam pemenuhan regulasi dan standar kualitas menjadi krusial bagi UMKM gula merah. Kegiatan PKM dengan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa KKN juga memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri, untuk mendukung upaya pengembangan UMKM gula merah melalui pendampingan yang lebih intensif dalam pengemasan dan pemberian label. Dengan demikian, diharapkan UMKM gula merah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar lokal maupun internasional

Pendampingan Pengemasan dan Pemberian Label Merek pada UMKM Gula Merah di Desa Paya Lombang

Pengemasan dan pemberian label memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam industri gula merah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berusaha untuk memberikan pendampingan pengemasan dan pemberian label terhadap UMKM gula merah serta mengevaluasi strategi peningkatan kualitas dan daya tarik produk. Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendampingan yang efektif dalam pengemasan dan pemberian label dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan daya tarik visual produk, peningkatan kepercayaan konsumen, dan akses yang lebih baik ke pasar. Oleh karena itu, penerapan strategi inovatif dalam desain kemasan dan label, pelatihan keterampilan, serta bimbingan dalam pemenuhan regulasi dan standar kualitas menjadi krusial bagi UMKM gula merah. Kegiatan PKM dengan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa KKN juga memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri, untuk mendukung upaya pengembangan UMKM gula merah melalui pendampingan yang lebih intensif dalam pengemasan dan pemberian label. Dengan demikian, diharapkan UMKM gula merah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar lokal maupun internasional

Peningkatan Pengetahuan Remaja Anti Stunting Di Kota Tebing Tinggi

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan yang mempengaruhi anak-anak di seluruh dunia. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak karena kekurangan gizi kronis, perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan sanitasi yang buruk. Stunting memberi dampak pada tinggi badan menurut umur yang rendah, yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih pendek dari rata-rata tinggi badan kelompok umurnya. Remaja putri yang merupakan calon ibu dikemudian hari, memegang peranan penting dalam melahirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani yang terbebas dari masalah stunting. Sehingga sudah sepantasnya para remaja putri memperhatikan pola hidup yang sehat dan mendapatkan edukasi penting seputar stunting melalui program pemerintah sejak dini. Tidak hanya pemerintah, orangtua juga memegangperan penting dalam memberikan gizi seimbang pada putra putri mereka di rumah. Pemerintah memainkan peran penting dalam memerangi stunting dengan menerapkan kebijakan berbasis bukti, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan memperkuat sistem perawatan kesehatan. Dengan memprioritaskan pengurangan stunting, pemerintah dapat mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak, memutus siklus malnutrisi antar generasi, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan