FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur dan bagaimana fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Semenj ak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. 2.Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan curator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Hakim pengawas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hendaknya pada UUK yang akan datang pengaturan mengenai Hakim Pengawas disusun dengan batasan yang jelas termasuk dengan menyesuaikannya dengan tahap-tahap dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta jika perlu adanya sanksi bagi Hakim Pengawas apabila terbukti menyimpang dalam tugasnya. Hal ini penting mengingat Hakim Pengawas memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kepailitan pasea putusan secara adil, cepat, terbuka dan efektif guna melindungi kepentingan debitur pailit, para kreditur dan pihak lain yang terkait. Kata kunci: Hakim pengawas, Harta, Paili

ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR BURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi investor dan bagaimana wewenang otoritas jasa keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas bursa pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya telah diatur secara jelas dan tegas sehingga adanya penjaminan terhadap para pelaku pasar modal dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. 2. Bagian dari Tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan adalah membuat metode pengaturan dan penjagaan aktivitas dalam bidang Perbankan, Pasar Modal, asuransi serta lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang paling menonjol yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan serta menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang lainnya yang tidak kalah penting adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu serta mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.Kata kunci: Aspek hukum, tanggung jawab otoritas jasa keuangan, perlindungan hukum terhadap investor

PERLINDUNGAN HAK – HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN YANG RUSAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak – hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara jalan terkait kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketika terjadi sebuah musibah yang bukan dikarenakan kelalaiannya sendiri yaitu kecelakaan akibat dari kondisi jalan yang rusak sudah sepatutnya masyarakat menerima restitusi maupun kompensasi berupa ganti kerugian dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. 2. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab penuh terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan yang harus dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak sesuai pasal 24 ayat (1) UU LLAJ, dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan pemerintah wajib memberikan tanda ataupun rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sesuai pasal 24 ayat (2) UU LLAJ

KETENTUAN PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, ialah kelalaiannya atau kesengajaan akibat melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana dan mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang dan mengakibatkan matinya orang. Perbuatan dengan sengaja menghambat kemudahan akses  Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menanggulangi bencana. Perbuatan dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana. 2. Ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; atau pencabutan status badan hukum.Kata kunci: Ketentuan Pidana, Korporasi, Penanggulangan Bencan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DAN KORBAN PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN KUHPIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut KUHPidana dan bagaimanakah kajian yuridis pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi dua syarat atau unsur, yaitu: 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang bersangkutan; dan, 2) Adanya kesengajaan atau kealpaan.  Konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 1). ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2). ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; 3). ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4). tidak ada alasan pemaaf. 2. Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi yang diatur didalam KUHPidana mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296, Pasal 298 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si pelaku prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online, yaitu kemajuan teknologi, gaya hidup, ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.Kata kunci: prostitusi; prostitusi online

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkar tambang dalam pengusahaan pertambangan dan bagaimana pengembangan masyarakat lingkar tambang dalam pengusahaan pertambangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkar tambang dalam pengusahaan pertambangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitasa masyarakat yang bermukim dilingkar tambang dibidang sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan kemitraan. 2. Pengembangan masyarakat lingkar tambang dalam pengusahaan pertambangan merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan yang telah oleh pemerintah dalam perundang – undangan dan substansi kontrak dengan perusahaan pertambangan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan, kemitraan, teknologi tepat guna dan kontribusi masyarakat.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Lingkar Tambang, Pengusahaan Pertambangan

PENGATURAN TENTANG PERIZINAN REKLAMASI PANTAI TERKAIT PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PANTAI MALALAYANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perizinan reklamasi pantai terkait dengan pelestarian lingkungan serta penerapan peraturan yang terjadi di lapangan dalam pembangunan kawasan pantai malalayang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan), karena akan membahas soal pengaturan hukum positif yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang, asas-asas, pendapat para sarjana hukum, sampai data wawancara yang berguna sebagai informasi tambahan dalam penulisan karya tulis ini dan akan menjelaskan secara nyata sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan yang erat kaitannya dengan penerapan hukum yang terjadi di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan kegiatan reklamasi pantai ternyata diatur oleh beberapa Undang-Undang yang saling berkaitan satu sama lain dan juga terdapat kekurangan pada penerapan peraturan hukum di lapangan yang membuat penerapan peraturan di lapangan seperti menjadi kurang efektif dari yang apa seharusnya tertulis dalam Undang-Undang. Kata Kunci : Perizinan, Reklamasi, Pelestarian Lingkungan, Pembangunan Pantai Malalayan

Hubungan Perkembangan Otolit Dengan Pertumbuhani Kan Terbang (Cypseluruspoecilopierus) Diperairan Teluk Manado [Relationship Between Otholith and Growth of Flying Fish, Cypselurus Poecilopierus in Manado Bay]

Otolit adalah bagian keras dari ikan yang terbentuk dari kalsium dan arogonit, yang dapat berguna dalam perhitungan pertumbuhan dan umur ikan. Studi bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan terbang (Cypselurus poecilopterus), hubungan antara peningkatan ukuran otolit dengan panjang panjang dan berat spesies. Dengan metode eksplorasi, data pertumbuhan diperoleh dari otolit yang diamati dengan menggunakan mikroskop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkaran gelap (opaque) dan garis terang (hyaline) dibentuk di otolit. Perkembangan otolit menunjukkan hubungan reproduksi dan otolit menunjukkan perkembangan spesies ikan ini lambat. Pola pertumbuhan ikan terbang bersifat allometrik

A New Antifeedant Alkaloid Eburnamonin from the Seed of Kopsia prunoformis Rchb.f

A new antifeedant eburnamonin alkaloid were isolated from the seed of Kopsia pruniformis Rchb.f. The isolat was obtained a colourless crystal showing an antifeedant activity of 68% to Epilachna sparsa at a concentration of 0.001% (w/v). The structur were elucidated by  spectroscopic datas IR, 1H-NMR, 13C-NMR ATP, MS and isolat obtained was eburnamonin which was alkaloid compound (C19H22N2O) with a molecular weight of 294. Keywords: Kopsia pruniformis Rchd.f, antifeedant, alkaloid, eburnamonin