MAIYAH: UPAYA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DALAM KEBERAGAMAN DI INDONESIA

Indonesia merupakan satu wilayah yang mimiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang begitu banyak. Ragam yang begitu banyak, membawa dampak yang cukup signifikan dengan hadirnya konflik sosial, seiring meruncingnya perbedaan. Gerakan Maiyah merupakan salah satu gerakan yang mencoba untuk melakukan dekonstruksi atas kondisi Indonsia saat ini dengan beberapa nilai yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gerakan Maiyah dalam konteks menjaga perdamaian pada kondisi Indonesia yang beragam. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi. Sumber data penelitian didapatkan dari wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga nilai utama dalam gerakan Maiyah, ketiga nilai tersebut adalah pluralisme, spiritualitas yang cair, dan kesetaraan. Ketiga nilai yang ada dalam gerakan Maiyah kemudian menjadi motor dalam gerakan Maiyah untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia. Adanya unsur kesetaraan dan egalitarian ini memungkinkan Maiyah untuk dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat menemukan solusi dan memediasi masalah-masalah sosial. Berdasarkan hasil penelitian, sangat direkomendasikan kepada berbagai pihak di pemerintahan untuk dapat berkolaborasi bersama dengan memunculkan nilai-nilai Maiyah di dalamny

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. DAIRI PRIMA MINERAL

Tujuan penulisan artikel untuk memahami dan menggali peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairidalam penanganan konflik antara PT. Dairi Prima Mineral dengan masyarakat. Dengan subjek penelitianpemerintah daerah kabupaten Dairi, PT. Dairi Prima Mineral dan masyarakat terdampak. Penelitian inimenggunakan kajian pustaka atau studi pustaka dan berfokus kepada peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi terhadap aksi penolakan masyarakat atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral. Peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi berdasarkan indikator menurut Biddle dan Thomas, belum sesuai dengan expectation (harapan) atau tuntutan masyarakat yaitu penolakan atas tambang PT Dairi Prima Mineral. Dikarenakan Norm (norma) yang mengatur pencabutan izin lingkungan dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum. Dan wujud tindakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak melanggar norma, dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terlihat dari Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi), bahwa rangkaian aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT Dairi Prima Mineral merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah. Untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik, sebaiknya hadir sebagai penengah dengan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT Dairi Prima Mineral.Kata kunci; Pemerintah Daerah; Kabupaten Dairi; Dairi Prima Mineral.Tujuan penulisan artikel untuk memahami dan menggali peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairidalam penanganan konflik antara PT. Dairi Prima Mineral dengan masyarakat. Dengan subjek penelitianpemerintah daerah kabupaten Dairi, PT. Dairi Prima Mineral dan masyarakat terdampak. Penelitian inimenggunakan kajian pustaka atau studi pustaka dan berfokus kepada peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi terhadap aksi penolakan masyarakat atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral. Peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi berdasarkan indikator menurut Biddle dan Thomas, belum sesuai dengan expectation (harapan) atau tuntutan masyarakat yaitu penolakan atas tambang PT Dairi Prima Mineral. Dikarenakan Norm (norma) yang mengatur pencabutan izin lingkungan dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum. Dan wujud tindakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak melanggar norma, dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terlihat dari Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi), bahwa rangkaian aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT Dairi Prima Mineral merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah. Untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik, sebaiknya hadir sebagai penengah dengan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT Dairi Prima Mineral.Kata kunci; Pemerintah Daerah; Kabupaten Dairi; Dairi Prima Mineral

PERAN LEMBAGA CIVIL SOCIETY AGAINST VIOLENT EXTREMISM DAN PEACE GENERATION DALAM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK AKIBAT AKSI TERORISME (STUDI KASUS TAHUN 2000-2004)

Penanganan korban kekerasan, khususnya aksi terorisme penting untuk disorot secara lebih komprehensif. Apabila tidak ditangani dengan baik, hal tersebut akan berpotensi pada munculnya bibit-bibit konflik baru di masa yang akan datang. Hal ini menjadi krusial karena faktanya penanganan terhadap korban aksi terorisme oleh pemerintah belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, untuk membantu memenuhi peran tersebut, dibutuhkan partisipasi masyarakat di kalangan akar rumput. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga Civil Society Against Violent Extremism dan Peace Generation dalam Pencegahan Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme (Studi Kasus Tahun 2000-2004). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini meliputi; (1) penanganan korban yang kurang optimal dari pemerintah sangat berpotensi terhadap munculnya perilaku balas dendam oleh para korban aksi terorisme sehingga berpotensi menjadi pelaku konflik; (2) lembaga Civil Society Against Violent Extremism dan Peace Generation secara aktif dapat membantu mengisi peran pemerintah yang kurang optimal dalam menangani dan memulihkan korban aksi terorisme. Penelitian ini berimplikasi terhadap upaya dalam pencegahan potensi konflik dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan perdamaian positif. Novelty dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan proses transformasi korban termasuk juga mendeskripsikan indikator-indikator dari victim, survivor, dan leader yang menjadi tahapan dalam transformasi korban konflik

ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK MELALUI KONFLIK ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DI INDONESIA

Konflik di Papua Barat bukanlah konflik yang baru terjadi untuk ditangani oleh pemerintah. Hal tersebut terjadi karena para penduduk Papua Barat merasa dipaksa supaya dapat bergabung dengan Indonesia. Oleh sebab itu, terbentuklah Gerakan politik militer yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena ketidakpuasaan yang dirasakan penduduk Papua Barat dari hasil refendrum. Pada tahun 1971, OPM mulai mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat disertai dengan penggunaan simbol- simbol nasionalis dan pengapdosian konstitusi. Hanya saja peningkatan militer Indonesia di wilayah perbatasan Papua Barat menyebabkan terjadinya banyak bentrokan yang telah terjadi antara OPM dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis manajemen konflik serta kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan literature review. Kajian eori yang digunakan oleh penulis yaitu teori manajemen konflik. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Manajemen konflik OPM di tanah papua ditangani secara berbeda- beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek lainnya

HUBUNGAN NIAT BERPERILAKU DAN KOMUNIKASI PERSUASIF TERHADAP KEMAUAN MENJADI BAGIAN DARI KOMPONEN CADANGAN DALAM PENDIDIKAN BELA NEGARA

Diperlukan niat berperilaku dan komunikasi persuasif yang baik dalam meningkatkan kemauan alumni pendidikan bela negara untuk menjadi bagian dari komponen cadangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan niat berperilaku dan komunikasi persuasif terhadap kemauan untuk menjadi bagian dari komponen cadangan dalam pendidikan bela negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat korelasi. Data didapatkan melalui instrumen kuesioner yang diberikan kepada 100 sampel alumni pendidikan bela negara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Niat Berperilaku memiliki hubungan korelasi yang paling kuat dengan Komunikasi Persuasif (r = 0,876, p < 0,01), dan hubungan korelasi yang paling lemah dengan Kemauan menjadi Komponen Cadangan (r = 0,243, p < 0,05). Komunikasi Persuasif memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan Niat Berperilaku (r = 0,876, p < 0,01) dan Kemauan menjadi Komponen Cadangan (r = 0,341, p < 0,01). Kemauan menjadi Komponen Cadangan memiliki hubungan korelasi yang lemah dengan Niat Berperilaku (r = 0,243, p < 0,05) dan Komunikasi Persuasif (r = 0,341, p < 0,01). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa adanya hubungan dari niat berperilaku dan komunikasi persuasif antara pelatih dan alumni terhadap kemauan alumni untuk menjadi bagian dari komponen cadangan

ANALISA PERBANDINGAN HAMMER TEST DAN COMPRESSION TESTING MACHINE TERHADAP UJI KUAT TEKAN BETON

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk bangunan gedung, jalan, maupun jembatan,  dan terbuat dari hasil kombinasi antara agregat dan pengikat semen. Seringnya pemeriksaan uji kuat tekan beton di lapangan menggunakan metode non destructive test yang bersifat tidak merusak dengan menggunakan alat hammer karena relatif lebih efisien dari pada harus mengambil sampel beton dan dibawa untuk uji lab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan antara hammer test dan compression testing machine terhadap uji kuat tekan beton agar dapat menghasilkan kekuatan beton sesuai dengan yang direncanakan. Pada penelitian ini benda uji yang digunakan berupa beton berbentuk silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, dengan total benda uji sebanyak 15 benda uji. Pengecoran dilakukan 3 gelombang per 5 benda uji untuk uji tekan dan modulus elastisitas hari 28. Dari hasi penelitian didapatkan nilai R2 = 0.0415 yang menunjukan arti bahwa determinasi atau faktor hubungan dari hammer test dan compression test adalah sebesar 4,15%

The Integration of Javanese Immigrants with Malayan Society in Riau Province: Peace and Cultural Values

Transmigration is outlined in Article 4 of Law No. 15 of 1997 concerning transmigration in Indonesia. There are cases of social conflicts due to cultural differences between indigenous people and migrants, in this case, the Javanese and the Malayan, in Riau Province, one of the transmigration destinations. Practically speaking, this social integration process is tainted by conflict and violence. This study examines the tolerant cultural values of native Malays and Javanese migrants in Riau Province. Acculturation is the taking on or acceptance of one or more cultural traits as a result of coming into contact with two or more different cultural traits that are related to or cross paths with one another. This study used a qualitative research method with a descriptive research design that combined an interviewing strategy with a literature review. The findings of this study suggest that smart government policies and mutual support between the two cultures are key factors in the achievement of cultural inculcation in Riau Province.Keywords: Integration, Javanese, Riau Province, Transmigratio

EFEKTIVITAS DISONANSI KOGNITIF UNTUK MENGURANGI INTENSI PERILAKU DISKRIMINASI SARA DALAM MENCEGAH KONFLIK

Salah satu fokus keamanan nasional adalah keamanan manusia atau human security dengan mengedepankan pada nilai atas penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu ancaman terhadap HAM yang terjadi di Indonesia adalah konflik sosial diakibatkan diskriminasi Suku Ras dan Agama (SARA). Bentuk nyata yang terjadi adalah peristiwa konflik antar suku di Sampit, konflik antar agama di Ambon, konflik syiah, diskriminasi masyarakat Papua dan Konflik 1998. Sebuah Perilaku diskriminasi SARA menurut teori Planned Behavior dipengaruhi intensi dalam berperilaku. Pendekatan disonansi kognitif digunakan untuk mengurangi intensi perilaku diskriminasi SARA. Metode yang digunakan adalah desain penelitian postest control group design. Jumlah subjek yang digunakan adalah 27 subjek penelitian dengan teknik Volunteer Sampling. Yang terdiri dari 13 subjek pada kelompok eksperimen dan 14 subjek pada kelompok kontrol. Penelitian menggunakan 32 item skala intensi perilaku diskriminasi SARA. Validitas yang digunakan adalah Validitas isi dengan daya diskriminasi item berkisar antara 0,312 sampai 0,66 (α=0,858). Teknik uji Independent sample t-test digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok dengan hasil diperoleh nilai t sebesar -7,278 dan taraf signifikansi p =0,000. Berdasarkan nilai koefisien tersebut maka disonansi kognitif efektif untuk mengurangi intensi perilaku diskriminasi SARA. Intensi perilaku diskriminasi SARA pada kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan pada kelompok kontrol. Disonansi kognitif dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan konflik yang di mulai dari perilaku diskriminasi SARA yang terjadi di masyarakat

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL/CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Konflik agraria di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius untuk ditangani. Seiring dengan setiap tahunnya konflik agraria semakin berkembang luas di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan Reforma Agraria oleh negara belum efektif sebagai alternatif penyelesaian konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Civil Society Organization (CSO) dalam penyelesaian serta dalam pencegahan konflik agraria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelajahi bagaimana CSO berkontribusi pada pemecahan konflik agraria, menggali data melalui wawancara, literatur, dan dokumentasi terkait.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSO memainkan peran kunci dalam pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Mereka bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak lahan, memfasilitasi dialog antarstakeholder, dan mendukung implementasi solusi berkelanjutan. Keberhasilan CSO dalam mengemban peran ini sering tergantung pada jaringan kemitraan yang kuat, kemampuan advokasi, dan keterlibatan aktif dalam proses penyelesaian konflik. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan eksternal dapat mempengaruhi efektivitas CSO dalam memainkan perannya. Studi ini juga mencatat bahwa keberlanjutan peran CSO dalam penyelesaian konflik agraria memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat