Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong

Customary law is one of the laws that is still firmly enforced in Sorong City, West Papua, the Moi Tribe is one of several tribes in Sorong City and is a tribe that is still thick in the customary law inheritance system. The position of sons and daughters in the customary law inheritance system of the Moi tribe is often a matter of debate, because looking at the customary law system that applies in Papua, it still uses the Patriarchal system but is also based on family law.            This research is empirical research, namely legal research by using field data as primary data sources, such as the results of interviews, observations and documentation. Then it is supported by secondary data, namely articles, journals and previous research.            The results of this study indicate that: 1). The Customary Inheritance System in the MOI Tribe gives equal status to men and women as heirs, but there are differences in the distribution of inheritance. 2). The difference in the position of female heirs and male heirs is caused by the MOI Indigenous Community adhering to the principle of patriarchy, namely, men are the first heirs and women are the second heirs

PENGATURAN PHK EFISIENSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

The purpose of this study is to describe the arrangement of layoffs for reasons of efficiency in the Manpower Act and the Job Creation Act, and to analyze the legal position of efficiency layoffs in the Job Creation Law against the Constitutional Court Decision No. 19/PUU-IX/2011. This normative research was conducted by means of a literature study using primary and secondary legal materials. The result of this study is that Article 154A paragraph (1) letter b of the Job Creation Law regulates layoffs on the grounds of efficiency that they may be carried out even without being followed by the permanent closure of the company. However, Article 154A paragraph (1) letter b has violated the Constitutional Court Decision No. 19/PUU-IX/2011 which states that efficiency layoffs must be followed by permanent closure of the company. Therefore, Article 154A paragraph (1) letter b contradicts the Constitutional Court Decision which has a higher position than the law because the source of the validity of the Constitutional Court's decision is the 1945 Constitution.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaturan PHK dengan alasan efisiensi dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020, serta menganalisis kedudukan hukum pengaturan PHK efisiensi dalam UU No. 11 Tahun 2020 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011. Penelitian normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 mengatur PHK dengan alasan efisiensi boleh dilakukan walaupun tanpa diikuti dengan tutupnya perusahaan secara permanen. Akan tetapi, Pasal 154A ayat (1) huruf b telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK efisiensi harus diikuti dengan tutupnya perusahaan secara permanen. Maka, Pasal 154A ayat (1) huruf b bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang sebab sumber validitas putusan Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945

The Guarantee Measures of Educational Rights on the Traditional Communities of Southwest Papua

This research aims to know the guarantee measures of educational rights, and analyse its from custom law. This research is empirical study that uses field data as primary data sources. Data collection techniques were carried out from interviews, observation and documentation. The result show that absorption of at least 30% of the budget income and expenditure areas that must be absorbed by education No appropriate target, the spelled out small if compare with budget income and to much expenditure area and must capable to accommodate cost of school for 203 Papuan children. This all based on government programs as well not yet appropriate and take the good target. It should check again on many factors and reason that show many separated Papuan school and different area, distance and difficult geological area which impact to the student and decide not to continue their education including economic factor

Ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perspektif hukum Islam : Studi terhadap kasus merek yang ditolak dalam putusan Mahkamah Agung nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

INDONESIA: Merek yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut aturan tersebut, bahwa salah satu merek yang pendaftarannya ditolak yaitu peniruan terhadap merek yang sudah terkenal, seperti pada kasus Pierre Cardin yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan tersebut menghasilkan dissenting opinion (perbedaan pendapat) dimana hakim memiliki pandangan yang berbeda tentang keterkenalan merek Pierre Cardin. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep merek yang tidak dapat didaftar dalam putusan merek yang ditolak pada putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep merek yang tidak dapat di daftar dalam kasus merek yang ditolak pada Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mencakup tiga hal yaitu meniru atau menyerupai merek terkenal, memakai nama orang terkenal, dan pemohon yang tidak beritikad baik. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap merek tersebut harus ditolak pendaftarannya. Berdasarkan hukum Islam, yang menguasai sesuatu terlebih dahulu yang diakui sebagai pemilik pertama berdasarkan kaidah-kaidah istishhâb. Sehingga, merek Pierre Cardin asal Perancis adalah yang berhak mendapat perlindungan karena telah ada lebih dulu dibanding merek Pierre Cardin asal Indonesia. Oleh karena itu, terhadap merek-merek Pierre Cardin yang muncul setelah lahirnya Pierre Cardin tidak diakui kecuali sebelumnya telah ada perjanjian. Bahwa peniruan suatu merek dapat memberikan kemudharatan karena dapat merugikan pemilik merek dan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam melihat keaslian produk. ENGLISH: Trademark which registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights must comply with the provisions of Article 20, Article 21 and Article 22 of Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. According to these rules, one of the brands that are denied registration is imitation of well-known marks, such as in the case of Pierre Cardin which was decided in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. The verdict resulted in a dissenting opinion (difference of opinion) where judges have different views about the fame of brand Pierre Cardin. The focus of this research is to analyze the concept of a trademark that can not be registered under the trademark rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspective of Law No. 15 of 2001 on Trademarks and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and to analyze the Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 based on Islamic law. This research is a normative legal research by using statute approach, conceptual approach and comparative approach. While the legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal material to the determination of legal materials, assessment and inventory of legal materials law. The results of this study indicate the concept of a trademark that can not be registered under the trademark rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 includes three things: imitate or resemble well-known mark, using the name of a famous person, and the applicant have a bad faith. Under Law No. 15 of 2001 on Trademarks and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the trademark should be denied registration. Based on Islamic law, the first master something that is recognized as the first owner by the rules istishhâb. Thus, the trademark of Pierre Cardin from French is entitled to get the protection because there have been earlier than the trademark of Pierre Cardin from Indonesia. Therefore, the trademark of Pierre Cardin that appears after the birth of Pierre Cardin is not recognized except there was an agreement. That the imitation of a mark can provide mudharat because it can harm the trademark owner and could cause confusion for the public to see the authenticity of the product

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong)

Keberadaan serta kebiasan-kebiasaan yang hidup menjadi aturan hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis dan mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat suku moi (studi kasus di polres kota sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakkan hukum adat terhadap tindak pidana berdasarkan adat Moi dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat adat Moi yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu pedoman hidup. Sementara itu, penyebab digunakan adat Moi dalam proses penyelesaian masalah di adat Moi dianggap lebih adil dan mewakili suasana kebatinan masyarakat suku Moi, serta lebih memberikan efek jera pada pelaku, dan juga berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku