POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-undang Hak PVT dan Undang-Undang Pangan)

The aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food. In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials. Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation. Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds. It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benihbenih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin sampai ada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu

URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG'UNDANG

The purpose of this research is to describe the phenomenon of de,mand for franchise regulation in lndonesta. It is a normative tegat research in order to examine the principles of law, the synchronization of law' and tegal history. The data used were secondary data came from the primary and secondary legal materials' Data are analyzed using tegat interpretation. The resutt showed thatthe urgency of setting a franchise in an act is due to. 1) the conienimateiat of franchise have to regulate in an act; 2) to address the sinchronization issue with the other act; 3) to harmonize the lndonesian franchise act with the franchise act from the other countries; 4) to fullfiltthe iustice of franchisee and internationatfranchisor' To realize the fnnchise act' the lndonesian government idvised to make cooperation with academics, franchise buslness man' association' and the public to maX.e academic tegat araniitg based on academic draft from BPHN with completion in accordance with the dinamics and devetopmeit of franchise business ln /ndonesia' Keywords: urg:ncq, act, franchis

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

The objective of this research is to look for the justification of a new theory that uses franchise as an alternative to alleviate poverty in Indonesia, particularly absolute poverty in urban cities. Local wisdom inspires Indonesia s juridical design g for franchise laws that supports the franchise industry. This research finds that the theory that franchise can be applied as an instrument to alleviate poverty can be accepted. However, the application of the franchise industry as an instrument to alleviate poverty is ineflective because of a several factors, such as the vagueness of statutory regulations, unfavourable social culture, and the weak government supervision. Keywords: franchise, poverty alleviation, local wisdo

PENGARUH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABATERHADAP PERTUMBUHANWARALABA Dl SURAKARTA

The objectives of this research are to determine the growth of franchising in Surakarta after enactmentof Government Regulation Number40 of2007 concerning Franchising, toknow constraints in developing franchising, and itssolutions in Surakarta. To achieve these objectives, researcher conducts the empirical legal research. Primary data collectedbystructured interview, and secondary data collected bycontent identification. Data analysis is used editing analysis style. The result ofthis research showed that Government Regulation Number42of2007concerning Franchising hasnotsignificant contribution to franchise developmentin Surakarta. There isnosignificant franchise agreementregistration in Surakarta. There is a socialization problem, such as lack of government officer. The solution is the government creates cooperation with highereducation institution. Keywords: enactment ofGovernment Regulation ofFranchising, franchises growth

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Varietas Tanaman Obat di Gunung Lawu Wilayah Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

The research is aimed to take inventory on Medical Herbs which are potential to be grwons in the area of Tawangmangu, Karanganyar. The research is also aimed to discover Intellectial Property Rights (IPS) on medicinal herbs and their breeds. The research used empirical method with structured interviews to collect primary datas. Next, the collected data is analyzed using content analysis. The result of the research concluded that there are large amount of medicinal herbs grown in the area of Tawangmangu, Karanganyar. But the IPS protection on the herbs is not optimalized yet. Keywords: Optimalization of the Medicinal Herns Protection

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/POJK.03/2017 DALAM PENYELESAIAN KREDIT KECIL DAN MIKRO YANG MACET KARENA BENCANA ALAM

Indonesia adalah negara dengan intensitas bencana alam yang cukup sering, khususnya gempa. Bencana alam telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah harus hadir sebagai bagian dari solusi, khususnya dalam memulihkan ekonomi. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan membuat kebijakan khusus berupa pelonggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Melalui kebijakan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa rescheduling pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Di dalam implementasinya kebijakan ini menemui berbagai problematika

THE MODEL OF BIOPIRACY DISPUTE SETTLEMENT IN THE FRAMEWORK OF PROTECTING TRADITIONAL KNOWLEDGE

Solving the problem of traditional knowledge biopiracy faced by Indonesia is the background of this article. Thereby the problem of this papers is to seek the best way to settle the dispute occurred in biopiracy case. Due to the economic value of traditional knowledge this national resources need to be protected. Due to this economic value, a lot of traditional knowledge stolen and patented by someone else, this biopiracy cases had been long faces by the developing countries i.e Indonesia with shisheido case and avian influenza (H5NI) case, India with turmeric case and basmati rice case. Judicial settlement of dispute, alternative dispute resolution, quasi-judicial is a way to solve the cases which can be chosen.Keywords: biopiracy, traditional knowledge, disput

(B. Hukum) Waralaba sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Waralaba merupakan format bisnis dalam pendistribusian dan pemasaran produk. Namun perlu penjelasan fenomena adanya pemanfaatan dalam hal: investasi, pembiayaan usaha dan transfer teknologi, serta dampak negative terjadinya pelarian kapital dan pemborosan devisa. Di samping itu saat ini ada upaya untuk menggunakan waralaba sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, sebuah upaya yang bertentangan dengan hakekat waralaba yang dari asalnya, yaitu Amerika Serikat, merupakan mesin pencetak dan ekspansi kapital. Kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena tersebut akan melahirkan teori baru tentang waralaba, yaitu teori penggunaan waralaba sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Dengan demikian hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa pengayaan materi baru dalam bidang kewirausahaan, khususnya dalam hal kemitraan, dan ilmu ekonomi (khususnya dalam bidang pemasaran, distribusi dan sistem bisnis), serta hukum bisnis, yaitu penggunaan hukum sebagai sarana percepatan pembangunan ekonomi, termasuk upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan menjelaskan fenomena keberhasilan waralaba di Indonesia, khususnya mengkaji faktor-faktor yang memberikan sumbangan bagi keberhasilan waralaba sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Penjelasan atas fenomena tersebut akan menjadi dasar diketemukannya teori baru mengenai waralaba, yaitu tidak hanya sebatas sebagai format bisnis dalam hal distribusi dan pemasaran produk, tetapi juga teori waralaba sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Teori baru yang ditemukan dalam penelitian ini akan memberikan sumbangan mendasar pada bidang ilmu, yaitu adanya pengembangan fungsi waralaba dari yang semula hanya sebagai instrumen kapitalisme sebagai pemupukan dan ekspansi kapital merambah juga ke fungsi sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka akan dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan waralaba di Indonesia sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, serta menjelaskan fenomena tersebut. Hal yang sama dilakukan terhadap keefektifan waralaba sebagai wahana pengentasan kemiskinan, serta faktor-faktor yang menghambatnya. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain dari Pounch (2000). Informan diambil dengan mempertimbangkan setiap pelaku usaha waralaba dan pihak-pihak terkait dengan pengembangan usaha waralaba, dan pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, terwakili. Data dikumpulkan dengan mengunakan kuesioner dan wawancara, kesahihan data menggunakan triangulasi data dan kritik sumber. Analisis data dilakukan dengan editing analysis style dari Crabtree (1995). Pada tahap berikutnya dilakukan konstruksi teori baru, yaitu teori bahwa waralaba merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk menguji dan sekaligus memantapkan teori ini adalah dengan melakukan seminar yang melibatkan: akademisi, praktisi, asosiasi, birokrasi, politikus, budayawan, tokoh masyarakat, pelaku usaha serta peminat. Agar hasilnya dapat dipertangungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan diseminasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, sehingga peneliti lain dapat menumbuhkembangkannya atau menjadi rujukan dalam penelitian terapan. Implikasi dari penelitian ini adalah terjadinya perubahan teori institusi bisnis, yaitu penggunaan waralaba sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan. Jadi tidak semata-mata hanya untuk pemupukan dan ekspansi kapital saja

Perlindungan hukum terhadap kreditor apabila pembayaran hutang dengan jaminan fidusia macet (studi di Bank Perkreditan Rakyat Trihasta Prasodjo Karanganyar)

Hal 42-5