Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia

This research is intended to determine the basis of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia in the problem of TKI in Saudi Arabia and the substance of the diplomatic struggle of the Republic of Indonesia against the problem of TKI in Saudi Arabia. The results of the study indicate that the The large number of migrant workers to Saudi Arabia is due to the high demand from the country as a developed country which continues to develop its country in various sectors, thus requiring a lot of manpower. This is an opportunity for the Government of Indonesia to send TKI to Saudi Arabia in order to reduce unemployment and improve the economy of the people in Indonesia, but the consequences of this delivery cause various problems such as: persecution, unpaid salaries, harassment, and murder which cause problems in the context of Indonesia-Saudi Arabia relations. On that basis, as a consequence, the Indonesian Government must fight for the fate of the TKI through diplomacy such as mediating the interests of the TKI with the Government of Saudi Arabia, providing advocacy or legal assistance.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi dan substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyaknya TKI ke Arab Saudi disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara tersebut selaku negara maju yang terus membangun negaranya di berbagai sektor, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan TKI ke Arab Saudi agar dapat mengurangi pengangguran dan meningatkan ekonomi masyarat di Indonesia, akan tetapi akibat dari pengiriman tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti: penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan, dan pembuhunan yang menimbulkan masalah dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi. Dengan dasar itu, sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan nasib para TKI tersebut melalui diplomasinya seperti memediasi kepentingan para TKI dengan Pemerintah Arab Saudi, memberi advokasi atau bantuan hukum.

Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna

This study is aimed to describe the Indonesia-Tiongkok Dispute in Natuna Waters. Tiongkok has claimed Natuna under historical claims, and the subsequent Nine Dash Line, as well as other territories claimed in the South Tiongkok Sea by Tiongkok. Method of research used is Descriptive method. Data collection method used is Library Research, Form sources such as books, articles, newspapers, ad journals. Is this research, the writer used qualitative data analysis and deductive writing method. The result concluded that Tiongkok’s claim in Natuna Waters distrubs Indonesia’s sovereignty, as on overlapping of interests occur in the claim to Natuna. This should become an “alarm” for Indonesia to supervise its border territories and increase security measures in Natuna to strengthen Indonesia’s sovereign territories from foreign states eyeing Indonesian natural resources. Indonesia should also utilize fully its natural resources potential.   Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana sengketa Republik Indonesia atas klaim Republik Rakyat Tiongkok di perairan Natuna. Dimana, Tiongkok mengklaim Natuna masuk kedalam peta tradisionalnya yang di dasarkan dengan sembilan garis imajiner putus-putus (Nine Dash Line) beserta seluruh perairan di alurnya yang selama ini diklaim Tiongkok. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilgunakan oleh penulis melalui telaah pustaka (Library Research) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, surat kabar harian, internet, dan jurnal. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif serta metode penulisan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Tiongkok yang terjadi di perairan Natuna tersebut, menganggu kedaulatan Indonesia karena terjadi tumpang tindih dengan perairan Natuna, sebagai milik Indonesia.seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia agar Indonesia lebih memperhatikan wilayah perbatasan dan wilayah terluar Indonesia serta harus lebih ditingkatkannya keamanan yang ada di Natuna untuk memperkuat kedaulatan wilayah lautnya agar terhindar dari klaim negara-negara asing yang ini memanfaatkan sumber daya alam indonesia. Serta indonesia harus lebih mampu untuk menggunakan dan memanfaatkna potensi alam yang ada secara maksimal

SUATU ANALISIS TENTANG CHINA-INDIA (CHINDIA) SEBAGAI NEGARA MAJU DI KAWASAN ASIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendasari kemajuan China ??? India. Pemilihan kedua negara tersebut dikarenakan dewasa ini China ??? India menjadi raksasa ekonomi Asia akibat dari pertumbuhan ekonominya yang pesat.\ud Metode penulisan yang digunakan adalah tipe penulisan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sejumlah literatur dan dituliskan dengan menggunakan teknik penulisan deduktif.\ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai oleh China ??? India tidak lepas dari berbagai aspek yakni, strategi pembangunan berjangka dan mitra dagang yang dijalin dengan dunia internasional. Strategi pembangunan berjangka yang diterapkan oleh China sangat mengedepankan zona-zona industrinya dan India dengan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini membuat perkembangan perekonomian kedua negara menjadi pusat perhatian dunia

PRACTICES of MODEL ASEAN CONFERENCE in INCREASING STUDENT???S KNOWLEDGE ON ASEAN COMMUNITY 2015 at SENIOR HIGH SCHOOL of 5 MAKASSAR AND SENIOR HIGH SCHOOL of 1 MAROS

Thank you very much for Hasanuddin University. We go to abroad to join International Conference because your funding.This paper discusses the Model ASEAN conference in increasing student???s knowledge on ASEAN community 2015. It used the simulation model at senior high school to explain how ASEAN Community 2015 effect conditions of public in the ASEAN countries. It is interesting to note that it took more than 150 students from two school get more opinions about the ASEAN Community in the youth level. Moreover, it is very well-known fact that there are significant differences on the population and GDP of the ASEAN countries but the leaders of ASEAN agreed to establish the ASEAN Community by 2015. In short, this programme develop awareness of students of how the ASEAN Community 2015 can be integrated each other in the region

Indonesia’s Presidency On G20 2022: Unpacking Its Digital Economic Diplomacy In Advancing Indonesian MSMES Digital Economic Transformation

After a long period of membership in the Premier global forum of G20, Indonesia has taken the lead in the G20 Presidency 2022. With a theme of "Recover Together, Recover Stronger" to encounter the multi-spectrum repercussion of the Covid-19 Pandemic, Indonesia set out three main agendas of deliberation within, encompassing Global Health Architecture (GHA), Digital Economic Transformation (DET) and Energy Transition (ET). This article considers and puts forward the DET agenda, particularly the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) DET, as the main discussion in this article. It assumes DET agenda that could significantly encounter the problem of economic downturn with its following consequences of losses of many jobs and rising unemployment. Therefore, this article scrutinizes how Indonesia's G20 Presidency could elevate its economic diplomacy capacity to achieve its MSMEs' DET interests. For this purpose, this article employs the analytical framework tailored from the integrated perspective of economic diplomacy, digital economy, and digital economic transformation. This article argues that Indonesia's G20 Presidency has advantaged Indonesia by giving more policy and diplomatic room to campaign and mainstream its MSMEs DET interests to multiple stakeholders from all G20 countries. It consequently crystallizes MSMEs DET as both a normative and practical agenda globally in which Indonesia could further entertain its MSMEs DET interest. In such ways, it is expected that Indonesia could recover its economy after the pandemic, particularly with the advancement of its MSME economic environment. This argument is based on the mapping of the G20 events dynamic substantiating MSMEs DET from December to October 2022. Overall, despite Indonesia's MSMEs DET interest achievement in G20 2022, Indonesia still needs to strengthen its economic diplomacy endeavour related to MSMEs DET in the following G20s forums

Negosiasi dalam Hubungan Internasional

xiv.112 hal.;23 c

Negosiasi dalam hubungan internasional

Negosiasi dalam Hubungan Internasional adalah sebuah fenomena yang telah mengkristal sebagaimana yang sering dilakoni oleh para diplomat dan atau negosiator dalam berbagai forum : bilateral, multilateral, maupun global, serta dalam berbagai substansinya baik yang dilakoni oleh negara maupun non-negara. Hakekat negosiasi adalah menyangkut ilmu pengetahuan sekaligus seni. Buku ini berusaha mengangkat seperangkat pemahaman sistematis tentang negosiasi dalam hubungan internasional dengan mengurai secara kronologis: elemen-elemen dasar negosiasi, bentuk-betuk pelaksanaannya, tipe-tipenya, strategi dan taktik bernegosiasi, peranan power dalam menunjang negosiasi, etika bernegosiasi, serta alternatif-alternatif negosiasi melalui pihak ketiga