Harmonisation of Regulations About A Reasonable Agreement and Actions to Achieve Sustainable Development Alignment of Goals

The achievement of basic rights related to adequate housing is one of the goals of Indonesia's full commitment to realizing sustainable development. This study aims to harmonize regulations regarding reasonable agreements and actions to achieve fitness for sustainable development goals. This study will concentrate on examining the harmonization of the actual contents of regulations by using a concept approach and legal methods, taking into account the importance of relevant laws to support these development goals. Defining what constitutes a viable and sustainable organization is the first step in the discussion. The next section provides an overview of how the definition of "decent and sustainable housing" is used to form the substance of laws and regulations related to adequate housing. These definitions have been established. In accordance with SDGs Goal 11, the substance of legislation related to adequate housing is determined by the research findings that can be produced

DESA FAMILY FARMING : SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM REFORMA AGRARIA YANG BERKELANJUTAN

Kebijakan reforma agraria selalu menjadi agenda setiap kabinet pemerintahan. Setiap kebijakan selalu dielaborasi menjadi pprgram dan kegiatan. Berkaitan dengan perwujudan keadilan sosial, program dan kegiatan yang diciptakan haruslah bersifat berkelanjutan. Sementara itu, negara-negara telah menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda bersama. Dicanangkan pula konsep dan model untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, salah satunya adalah family farming. Perlu dilihat kesesuaian antara konsep global tersebut dengan kebijakan nasional khususnya bidang reforma agraria

Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa: -

There is a direct impact between governance and corruption. They also evolve over time. For governance, the development of the concept has brought us to Sound Governance, a concept that is suitable and responds to international norms of governance. While the development concept has concluded the Sustainable Development Goals (SDGs), one of the Goals is the establishment of a strong institution. This work was conducted in the law and policy framework using regulations and public policy as the main reference for analyzing and evaluating purposes. The result has shown that implementation of Sound Governance with the adoption of Goal 16 target and indicator is the useful mean for corruption prevention and the for village governance

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Pasal 1 angka 10 UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belum banyak dari masyarakat yang menyadari bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak ideal sebagai sebuah persoalan yang harus diselesaikan, namun penulis menemukan beberapa wilayah di Kota Magelang Jawa Tengah telah menyadari persoalan ini dan mencanangkan diri sebagai kampung KB (Keluarga Berencana) sebagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk mendukung program pemerintah mengendalikan jumlah penduduk guna tercapainya tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pendekatan yang dipakai adalah perpaduan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

KESELARASAN SISTEM ZONASI DENGAN UPAYA PERWUJUDAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN ADIL

Pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa dan negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlandaskan nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap kepada tuntutan zaman. Salah satu inovasi pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah penerapan sistem zonasi yang dalam tahap implementasinya menemui berbagai problematika. Apabila melihat pada indikator keberhasilan pada setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penulisan ini, maka hanya poin merata saja yang terpenuhi, tanpa mencapai poin peningkatan kualitas pada pendidikan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara peserta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengambil langkah yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB sendiri merupakan resolusi dari PBB yang hendak dicapai secara global. Penulis tertarik untuk mengaitkan antara keselarasan sistem zonasi dengan Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pendidikan yang inklusif dan adil yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasionall. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

The purpose of this research is to know the roles and responsibilities of the Regional Government of Magelang Regency in developing, empowering and registering Geographical Indications and knowing the various obstacles faced by the Magelang Regency Government in efforts to develop, empower and register Geographical Indications. Geographical indication rights are important for producers/Geographical Indication Protection Society (MPIG) and consumers in recognizing the products produced. Signs of Geographical Indications have both legal and economic implications for MPIG. Methods This research was conducted in the field or field research with the type of empirical legal research or social legal research. The data used are primary data and secondary data and secondary data related to the research conducted. The secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The roles and responsibilities of the local government of Magelang Regency include the development, empowerment, registration and supervision of geographical indications. While the obstacles faced by the Regional Government of Magelang Regency are the absence of a Regional Regulation so that the grand design of Geographical Indications in Magelang Regency does not yet exist, on the other hand the understanding and knowledge of both the Regional Government and the community do not fully understand the process of registering geographical indications and post registration of geographical indications.Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui peran dan tanggung jawab tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengembangan, pemberdayaan dan Pendaftaran Indikasi Geografis serta mengetahui berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pengembangan, pemberdayaan dan pendaftaran Indikasi Geografis. Hak indikasi geografis menjadi penting bagi produsen/Masyarakat Perlindunagan Indikasi Geografis (MPIG) maupun konsumen didalam mengenali produk-produk yang dihasilkan. Tanda dari Indikasi geografis memberikan implikasi baik hukum maupun ekonomi terhadap MPIG. Metode Penelitian ini dilakukan di lapangan atau field research dengan jenis peneleitian empirical legal research atau sosiso legal researh. Adapun Data-data yang digunakan adalah data primer maupun data-data sekunder maupun data skunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekundar dan bahan hukum tersier. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten magelang meliputi pengembangan, pemberdayaan, pendaftaran serta pengawasan indikasi geografis. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten magelang belum adanyanya Perda sehingga grand design Indikasi Geografis di kabupaten magelang belum ada, disisi lain pemahaman dan pengetahuan baik Pemerintah Daerah dan masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait proses pendaftaran indikasi geografis maupun pasca pendaftaran indikasi geografis

Termination of Pretrial Process upon Commencement of the Subject Matter in the Indonesian Criminal Justice System Perspective

The instruments of pretrial arrangements prescribed in the Criminal Procedure Code are insufficient to regulate pretrial mechanisms in practice. The problems in question are related to the pretrial examination period. Pretrial shall be carried out speedily within seven days at the latest or pretrial examination should be stopped if the first examination of the subject matter commenced. In conjunction with a criminal justice system, the pretrial and subject matter examination system are different and separate sub-systems, although integrated in a series of criminal justice systems. The purpose of this paper is to examine whether the pretrial termination due to the examination of the subject matter is appropriate according to criminal justice system perspective. This research is a doctrinal research with the statute approach and conceptual approach, by reviewing the pretrial arrangement relating to the concept of criminal justice system. Examination at the pretrial and the subject matter are two different and separate sub-systems. They should not exclude each other, the examination of subject matter should not the pretrial process, or the subject matter examination cannot be started before pretrial verdict have passed

Termination of Pretrial Process upon Commencement of the Subject Matter in the Indonesian Criminal Justice System Perspective

The instruments of pretrial arrangements prescribed in the Criminal Procedure Code are insufficient to regulate pretrial mechanisms in practice. The problems in question are related to the pretrial examination period. Pretrial shall be carried out speedily within seven days at the latest or pretrial examination should be stopped if the first examination of the subject matter commenced. In conjunction with a criminal justice system, the pretrial and subject matter examination system are different and separate sub-systems, although integrated in a series of criminal justice systems. The purpose of this paper is to examine whether the pretrial termination due to the examination of the subject matter is appropriate according to criminal justice system perspective. This research is a doctrinal research with the statute approach and conceptual approach, by reviewing the pretrial arrangement relating to the concept of criminal justice system. Examination at the pretrial and the subject matter are two different and separate sub-systems. They should not exclude each other, the examination of subject matter should not the pretrial process, or the subject matter examination cannot be started before pretrial verdict have passed

Peningkatan Kapasitas UMKM Disabilitas Kota Magelang Melalui Pendampingan Pendirian Koperasi Disabilitas Kota Magelang

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dari usaha dagang (catering, craft, pulsa, furniture, pot bunga) dan jasa (jasa pijat) yang dimiliki penyandang disabilitas di kota Magelang antara lain keterbatasan modal yang dimiliki karena untuk mengakses pinjaman kredit diPerbankan dengan berbagai administrasi dan jaminan yang begitu kompleks, belum adanya koperasi penyandang disabilitas di kota Magelang sehingga UMKM disabilitas kesulitan modal dan pemasaran, belum ada pelatihan dari pemerintah terkait pemberdayaan disabilitas, tingkat produktifitas masih kurang, dan tingkat ketergantungan masih tinggi. Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kapasitas UMKM yang dikelola disabilitas mengenai hal-hal terkait (a) motivasi pentingnya koperasi disabilitas di kota Magelang, (b) pendampingan mendirikan koperasi disabilitas kota Magelang, (c) menghubungkan koperasi disabilitas tersebut dengan pihak–pihak terkait dalam pengelolaannya. Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pelaksanaan ceramah, tutorial, dan diskusi. Hasil pengabdian ini adalah memiliki motivasi usaha untuk kemandirian disabilitas, meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian, dan menyiapkan persyaratan pendirian koperasi. Tindak lanjut dari program pengabdian ini adalah melengkapi persyaratan administrasi mulai dari pembuatan rencana usaha, pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan pendaftaran badan hukum ke notaris