Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021

The purpose of this study was to analyze the implementation of the motor vehicle tax administration sanction elimination policy in an effort to increase local tax revenues at the Cibinong SAMSAT office in Bogor in 2021 and to find out the inhibiting factors and efforts of the West Java provincial government in overcoming the problems in the implementation of the motor vehicle tax administration sanction elimination policy in an effort to increase local tax revenues at the Cibinong SAMSAT office Bogor in 2021. This study used a qualitative approach with a descriptive type and data collection techniques in the form of interviewing informants to obtain primary data and documentation to obtain secondary data. The results of this study indicate that based on the data on the number of motorized vehicle taxpayers and data on income recapitulation or motor vehicle tax revenue in 2016-2021, the contribution of the policy of eliminating motor vehicle tax administrative sanctions to the regional tax revenues in 2021 at the Cibinong SAMSAT office in Bogor has fluctuated. Collaboration has been carried out by the Cibinong SAMSAT office in Bogor and several related agencies such as the police, Jasa Raharja, PUSDATIN (Data and Informatics Center), and the Information and Statistics Communications and Statistics Sub-dept, to campaign for policies to eliminate motor vehicle tax administration sanctions. Installation of banners and campaigns in print and internet media have also also carried out to build public awareness. However, there are still obstacles such as the lack of adequate facilities and infrastructure to reach a very wide area with a large number of taxpayer

Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Kewajiban Pajak bagi Pelaku UMKM di Kota Bekasi

UMKM Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) , merupakan salah satu Pelaku UMKM menjadi komponen masyarakat yang berperan sebagai pembayar pajak. Sebanyak 2,3 Juta pelaku UMKM terdaftar menjadi Wajib Pajak atau kurang lebih 3,6% dari Total 64,1 Juta Pelaku UMKM yang tercatat di Kementerian UMKM pada Tahun 2018. Pelaku UMKM selama ini menjadi penopang perekonomian Nasional dan terbukti memberikan kontribusi kurang "lebih 60% PDB Indonesia dan dianggap “Usaha Tahan Banting” saat perekonomian Indonesia Mengalami Turbulansi pada Tahun 2018, dan selama Pandemi Covid 19. Pemerintah dan Dirjen Pajak melalui Strategi dan Kebijakan Pemerintah berupaya mendukung Pelaku UMKM  salah satunya dengan Kebijakan Insentif Pajak UMKM sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Pajak secara Self Assessment. Menurut Mardiasmo (2019) Self Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang dan dapat diartikan bahwa sistem tersebut menuntut Wajib Pajak untuk menghitung. Disamping itu Pemerintah dan DPR juga telah men-sahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan ini, pemerintah memastikan memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat menengah bawah maupun UMKM. Tujuan dari dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM KOMPETeN di Kota Bekasi terkait adanya perubahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM setelah diundangkannya UU HPP yang salah satu adalah terkait batasan omzet 500 juta yang tidak dikenakan pajak bagi para wajib pajak UMKM, untuk itu diperlukan pemahaman secara konsep dan teknis  pelaksanaan kewajiban pajak bagi pelaku UMKM baik itu Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan yang saat ini telah diwajibkan menggunakan aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi. Metode PKM ini dilakukan dengan memberikan materi pengetahuan teoritis dan praktik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil dari kegiatan PKM ini diharapkan para pelaku UMKM  KOMPETeN mampu melaksanakan kewajiban Perpajakan sebagai Wajib Pajak Pelaku UMKM yaitu melaksanakan sewajiban pajak secara Self Assessment, dimana wajib pajak harus menghitung, menyetorkan sendiri pajak terutang ke kas negara, melakukan pengisian SPT PPh Tahunan OP dan melaporkannya dengan benar menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis Teknologi (e-Tax System) agar terhindar dari sanksi perpajakan

Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Bagi Guru-Guru Akuntansi SMK Di Wilayah Jakarta Timur

Taxation as an indispensable science in society, taxation is the biggest revenue in Indonesia. The need for workers who understand taxation continues to increase both at the level of administrative and policy technicians. One of the main competencies in accounting is taxation, because taxation is inseparable from accounting. Accounting teachers must have good competence to be able to transfer their knowledge to students in their schools in an effort to produce graduates that are needed by industry. The tax training that can be delivered this time is about the corporate income tax and fiscal reconciliation report. Community Service Activities (PKM) are carried out by a number of lecturers from the Faculty of Economics and Business of Trisakti University in collaboration with the Development of East Jakarta Education and Vocational Workforce Competency Development (P2KPTK2), held for 2 (two) days on 18-19 July 2019, with participants were accounting teachers with a total of 40 people. Activities in the form of lectures and training.The results and findings of this training activity are known that this activity is very helpful for the teacher management to better understand the calculation of corporate income tax and reporting of fiscal reconciliation reports.

Pembuatan sofware editor bookmark MP3

File MP3 sangat membantu orang-orang yang senang mengoleksi segala sesuatu yang berhubungan dengan audio, seperti audiobook, dan rekaman kaset. Dalam penggunaan audiobook ataupun rekaman kaset masih terdapat kesulitan jika kita hendak menuju bab-bab atau bagian-bagian tertentu, karena tidak adanya bookmark yang membatasi setiap bagiannya. Oleh karena itu dibuatlah software editor bookmark MP3 dengan menggunakan metode ID3v2 tag dan file indeks. Pada software ini terdapat fasilitas update bookmark (add, edit dan delete bookmark), search (search by string dan search by word), serta fungsi go to previous dan next bookmark. Software ini juga dilengkapi dengan encoder WAV ke MP3 untuk membantu bookmarking jika source file-nya masih berupa file WAV. Software ini dibuat pada operating system Windows 98 dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 5.0. Pengujian dilakukan pada PC Pentium III 450 MHz dan memory 320 MByte. Hasil pengujian menunjukkan bahwa encoding dengan berbagai parameter dan semua fasilitas bookmarking dapat berjalan dengan baik. Waktu bookmarking yang dibutuhkan untuk save bookmark ketika menggunakan metode ID3v2 tag lebih lama dibandingkan metode file indeks, yaitu terdapat selisih waktu sekitar 800 milidetik untuk file berukuran 9.358.183 byte. Dari hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ID3v2 tag dan metode file indeks masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode ID3v2 tag bersifat standard namun lebih lambat. Sedangkan metode file indeks tidak bersifat standard namun lebih cepat

Adapting to Extreme Weather Events : - Addressing Flood Risks Through Planning and Policy in Namibia

This master thesis investigates planning initiatives to address extreme weather events' impacts, specifically focusing on floods in Namibia. The study highlights the significance of such events in the context of global climate change, emphasising their adverse effects on livelihoods, particularly in rural communities and informal settlements. The research aims to evaluate existing strategic plans and policies in Namibia concerning extreme weather events and to examine the extent to which such events are considered when planning initiatives are implemented. Based on the theoretical framework of implementation theory, the study adopts a mixed-method research approach. Document analysis is employed to examine policies and plans related to planning in Namibia, while semi-structured interviews with key informants provide insights into the stakeholders' perspectives. A comprehensive understanding of the subject is achieved by comparing and validating findings from both methods. The results of the study reveal several approaches in current strategic plans and policies regarding the consideration of floods in Namibia. While several documents acknowledge the threat of floods and outline responsibilities and measures, there is a lack of comprehensive and coordinated approaches. The study highlights the need for a more integrated approach and increased alignment among different levels of planning documents. Furthermore, the research shows that the implementation of planning initiatives in Namibia is a centralised process overseen by the Ministry of Urban and Regional Development, with a limited focus on flooding beyond urban areas. The study identifies key challenges in implementing climate change adaptation strategies and projects in Namibia, including limited communication and coordination between actors, difficulties in accessing planning laws, plans and policies, and the centralisation of planning at the national level. However, opportunities for improvement are also recognised, such as enhanced local autonomy in planning processes and the integration of local and indigenous knowledge. Overall, the findings underscore the importance of addressing the impact of extreme weather events, particularly floods, through comprehensive and coordinated planning initiatives in Namibia. The study provides valuable insights for policymakers and planners in developing effective strategies to mitigate and adapt to the effects of climate change in the country

Föroreningar i alla skikt : Implementering av miljömålet giftfri miljö vid sanering av förorenade områden

De svenska miljömålen är framtagna till följd av Agenda 2030 och de globala målen som FN har beslutat om. Miljömålen ska verka som den centrala utgångspunkten i det allmänna arbetet med miljöfrågor i samhället. Giftfri miljö är en av de 16 framtagna miljökvalitetsmål, inom den fysiska planeringen innebär detta främst ett arbete med förorenad mark vid exploatering och stadsomvandling. De senaste årens ökade urbanisering samt viljan att förtäta våra städer, gör att många kommuner omvandlar äldre industriområden och industrihamnar till bostadsområden. Följderna blir att frågor kring föroreningar blir allt vanligare i planeringsprocessen. Arbetet med att farliga ämnen inte ska utgöra något hot mot människors hälsa och miljö kräver ofta ett brett samarbete. Detta sker såväl mellan konsulter, länsstyrelser och statliga förvaltningar, som förvaltningsövergripande inom en kommun. Vägen från politiskt beslut till genomförande i praktiken är lång och det är många parter som ska bidra med sin del under vägens gång. Författaren har i denna uppsats undersökt implementeringsprocessen av miljömålet Giftfri miljö, med ett fokus på förorenad mark. Detta har utförts genom fallstudier av två planeringsprojekt i två olika kommuner, Kilströmskaj i Karlskrona kommun samt kvarteret Kilen i Ronneby kommun. Empirin som har granskats är kommunala antagandehandlingar samt markutredningar utförda av konsultföretag. För att studera empirin har argumentationsanalys använts, för att sedan analysera resultatet och kunskapsöversikten utifrån ett implementeringsteoretiskt perspektiv. Generellt sätt så kan implementeringen av miljömålet Giftfri miljö, utifrån denna fallstudie, anses som en fungerande process men med möjlighet till förbättring. Trots en fungerande implementering så kommer vi, i dagens takt, inte uppnå miljömålet. De huvudsakliga aspekterna som är i behov av bearbetning och förtydligande är prioriteringsordning vid statligt bidrag samt avvägandet mellan sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Undersökningen visar också på ett behov kring tydligare vägledning för planerare på kommunal nivå

Adapting to Extreme Weather Events : - Addressing Flood Risks Through Planning and Policy in Namibia

This master thesis investigates planning initiatives to address extreme weather events' impacts, specifically focusing on floods in Namibia. The study highlights the significance of such events in the context of global climate change, emphasising their adverse effects on livelihoods, particularly in rural communities and informal settlements. The research aims to evaluate existing strategic plans and policies in Namibia concerning extreme weather events and to examine the extent to which such events are considered when planning initiatives are implemented. Based on the theoretical framework of implementation theory, the study adopts a mixed-method research approach. Document analysis is employed to examine policies and plans related to planning in Namibia, while semi-structured interviews with key informants provide insights into the stakeholders' perspectives. A comprehensive understanding of the subject is achieved by comparing and validating findings from both methods. The results of the study reveal several approaches in current strategic plans and policies regarding the consideration of floods in Namibia. While several documents acknowledge the threat of floods and outline responsibilities and measures, there is a lack of comprehensive and coordinated approaches. The study highlights the need for a more integrated approach and increased alignment among different levels of planning documents. Furthermore, the research shows that the implementation of planning initiatives in Namibia is a centralised process overseen by the Ministry of Urban and Regional Development, with a limited focus on flooding beyond urban areas. The study identifies key challenges in implementing climate change adaptation strategies and projects in Namibia, including limited communication and coordination between actors, difficulties in accessing planning laws, plans and policies, and the centralisation of planning at the national level. However, opportunities for improvement are also recognised, such as enhanced local autonomy in planning processes and the integration of local and indigenous knowledge. Overall, the findings underscore the importance of addressing the impact of extreme weather events, particularly floods, through comprehensive and coordinated planning initiatives in Namibia. The study provides valuable insights for policymakers and planners in developing effective strategies to mitigate and adapt to the effects of climate change in the country

Conceptual metaphor in the victims of Sidoarjo mud flow problem as seen in the editorial of Kompas Daily

This research explores the conceptual metaphor that Kompas Daily uses in its editorial to describe the victims of Sidoarjo mud flow. It investigates one research question, that is what conceptual metaphor that Kompas Daily uses for the victims of Sidoarjo mud flow. This research analyzes the editorials of Kompas Daily which investigate the issue of Sidoarjo mud flow problem. Those editorials are analyzed by using the Critical Metaphor Analysis method. Using this method, the writer conducts three steps in analyzing and investigating the editorials. The steps are metaphor identification, metaphor interpretation, and metaphor explanation. The result of the analysis is Kompas Daily employs the conceptual metaphor VICTIMS AS THE OPPRESSED