Analisis Kinerja Badan Layanan Umum Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2010-2012)

Indonesian constitution no. 1 year of 2004 about the state treasury that can open the new corridor for the performance-based budgeting application in government circumtances. The article 68 and article 69 of the constitutionsassert that the government instance have the main duty and function to serves the public society. It also able to applythe flexible budgeting managent pattern by accentuated the productivity, efficiency, and effectivity in a form of thePublic Services agency (BLU). BLU is expected as the real image of performance-based budgeting managementapplication. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin has been a BLU since November 23rd 2009. In performance of BLU, IAINSulthan Thaha Saifuddin experiences the change of budgeting systems, Organization structure, and organizationperformance achievement. This research tried to know the evaluation of BLU in IAIN STS by using Balanced Scorecard.The Application of BSC based on 4 perspectives, encompases the monetary perspectives, consumer perspectives,internal bussiness perspectives,and learning and developing perspectives. The evaluation of BLU is proposed toknow the effort of public services quality improvement, transparancy and accountability of government budget managementin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin. The approach of this research is qualitative describtive and the methodealso use the qualitative methode. While, the data collecting use the questionaire to the BLU group-based respondents.The result of the research shows the work of Public Service Agency in IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi is alreadywork effectively but it still need to be improved, especially the implementation of Standard Operational Procedure(SOP) and the minimal standard of services / Standar Pelayanan Minimal (SPM) in order to expected to be prominentconcrete examples of the application of financial management based on the results (performance)

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEBAKARAN DI KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” Penelitian bertujuan mengetahui peran BPBD dalam mengatasi bencana kebakaran yang terjadi di Kecamatan Mendahara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini Badan Penaggulangan Bencana telah melaksanakan tugas , namun masyarakat ada yang mengikuti dan tidak mengikuti arahan dari BPBD dalam mencegah dan menaggulangi jika kebakarn terjadi. Ada beberapa kendala yang di hadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Mendahara yaitu sulitnya akses jalan menuju kelokasi, terbatasnya alat-alat untuk memadamkan api, dan komunikasi kepada masyarakat yang kurang lancar

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN RAWASARI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI)

ABSTRAK Perda Kota Jamni No. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk mencipakan lingkungan yang sehat dan bersih. Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudau lingkungan yang sehat dan betsih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah tangga ke TPS maupun dari TPS ke Pembuangan Akhir (TPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan sociolegal reseach,dan untuk mendatkan informasi dan data yang akurat penulis melakukan wawancara dan pengam#an di lapangan. Guna menganalisis berbagai datandan hasil amatan digunakan beberapa teori yang lazim dikenal dalam ilmu hukum yakni Hukum sebagai suatu sistem dari Laurence Meir Friedman. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum tujuan perda khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih sudah dapat diwujudkan secara bailq sedangkan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat masih ditemui beberapa hal yang berpotensi mengganggu dan mengakibatkan lingkungan yang tercemar polusi. Dilihat dari perspektif sama sekali"akan tetapi kelemahan ini dapat ditutupi dengan pemdayaan perencan&m yang sangat bagus dalam desain kerja personil kebersihan secaxa optimal,Sehingga meskipun terdapat kekrbatasan anggaran tetapi upaya pembersit{an Kota dapat dilakukan secara optimal

PERAN MEDIASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI DALAM ASPEK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA COVID-19

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Serta tujuan lainnya adalah mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil dan kesimpulan adalah sebagai berikut : Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilaksanakan melalui proses mediasi, yaitu mediator bertindak sebagai pihak netral dan penengah, membantu memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Implementasi peran tersebut dilakukan oleh mediator melalui tahap-tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap mediasi, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengumpulkan informasi latar belakang permasalahan, isu-isu yang menonjol, karakter antara pekerja dan perusahaan. Pada tahap mediasi, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melaksanakan mediasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerantara yang professional, netral, dan tidak berpihak kepentingan salah satu pihak antara pekerja maupun perusahaan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja yaitu : Jarak antara perusahaan dan Dinas yang menangani, kekurangan mediator di setiap Kabupaten/Kota, Sanksi bagi perusahaan yang tidak hadir tidak kuat, para pihak atau pemohon tidak mempunyai dokumen yang lengkap

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) (STUDI DI DESA BEREMBANG, KECAMATAN SEKERNAN, KABUPATEN MUARO JAMBI)

Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Pendistribusian Beras Miskin di Desa Berembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pokok-pokok permasalahn dalam skripsi ini yaitu bagaimana Distribusi Program Beras Miskin di Desa Berembang dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan Program Raskin .Program ini merupakan wujud nyata dari pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Raskin di ukur berdasarkan pencapaian indicator EnamTepat (6T) tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pencapaian indicator 6 tepat (tapat sasaran, tepat jumlah, tapat harga, tepat waktu, tapat kualitas, dan tapat administrasi dalam pelaksanaan program raskin di desa berembang. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan penelitia menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan program raskin sebagai unit analisis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui Observasi dan Wawancara. Dan data sekunder yang di peroleh melalui pengolahan Dokumen, catatan, arsip-arsip. Dan peraturan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indicator 6T dalam pelaksanaan penyaluran raskin di desa berembang belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Hal ini disebakan oleh ketidakuratkan data rumah tangga sasaran penerima raskin dan rendahnya pengetahuan akan prosedur dan tujuan pelaksanaan penyaluran Raskin baik oleh masyarakat maupun pelaksana penyaluran raskin

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2018 (Studi di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan Program DMIJ di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning tahun 2018 belum sesuai dengan harapan, hal ini diduga disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DMIJ dalam bentuk peralatan maupun uang, komitmen pemerintah desa masih rendah karena dalam melaksanakan kegiatan. Implementasi program Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) di tahun 2018 terlihat dari pelaksanaan yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang sudah ada. Selain itu, faktor masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam menggunakan perangkat teknologi khususnya teknologi komputer. Sehingga masih menjadi faktor lemahnya dalam pengoperasionalan berbasis aplikas

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERMUKIMAN BAGI SUKU ANAK DALAM DI DESA SEKAMIS KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai pemenuhan hak konstitusional atas pemukiman bagi SAD yang bermukim di Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pemenuhan hak konstitusional atas permukiman bagi Suku Anak Dalam di Desa Sekamis Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun, untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak konstitusional atas permukiman bagi Suku Anak Dalam di Desa Sekamis Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Hak konstitusional atas pemukiman bagi SAD yang bermukim di Desa Sekamis telah terpenuhi baik dari aspek lingkungan tempat tinggal atau pemukiman, rumah, jaminan kesehatan dan fasilitas sosial lainnya. Pemenuhan hak tersebut berupa pemukiman desa yang tidak mengasingkan menjadi lingkungan yang cukup baik bagi SAD begitupun dengan pembangunan rumah tinggal semi permanent bagi SAD, Puskesmas yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh warga desa tanpa pengecualian, sekolahan yang dikhususkan bagi SAD, lingkungan, dan juga aula musyawarah bagi SAD. (2) Kendala yang ditemui adalah yang didapati dalam upaya pemenuhan hak SAD tersebut diantaranya yakni kelengkapan administratif SAD yang tidak terdata dengan baik dan juga kehidupan SAD yang nomaden atau berpindah sehingga mengakibatkan beberapa rumah yang telah dibangun terkadang menjadi kosong hingga menjadi tidak efektif

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA JEMBATAN KARINDANGAN OLEH PEMERINTAH DESA PEMATANG BULUH KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Skripsi ini berjudul Strategi pengembangan Objek wisata jembatan karindnagan oleh pemerintah Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam mengembangkan objek wisata jembatan karindangan oleh pemerintah Desa Pematang Buluh, ingin mengetahui kendala dalam pengembangan wisata jembatan karindangan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitan yang dilakukan penulis, diperoleh hasil: Pertama, kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata jembatan karindangan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dilingkungan wisata, akses jalan yang sulit ditempuh, dan pengelolaan jembatan yang butuh perawatan khusus. Kedua, strategi yang digunakan pemerintah Desa Pematang Buluh dalam mengembangkan wisata jembatan karindangan adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata, meningkatkan sarana dan prasarana wisata dan mempromosikan wisata yang ada di Desa Pematang Buluh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Pematang Buluh mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di desa dengan melibatkan masyarakat serta menjaga dan mengelola temapat wisata semaksimal mungkin

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA JAMBI MEREVITALISASI PASAR TRADISIONAL PERUMNAS AURDURI 1 DALAM MEWUJUDKAN PASAR TRADISIONAL MODERN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya permasalahan yang mendasar dipasar tradisional perumnas aurduri setelah direvitalisasi karena masih ada fasilitas-fasilitas pasar yang belum terselesaikan dan masih ada pedagang yang berjualan di lahan parkir sehingga menganggu keindahan pasar. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Merevitalisas Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Berbasis Modern. Dengan pertanyaan penelitian Bagaimana kondisi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 sebelum direvitalisasi menjadi Pasar Tradisional ModernApa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah kota jambi Merevitalisasi pasar tradisional perumnas aurduri 1 dalam mewujudkan pasar tradisional berbasis modern,Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota jambi Merevitalisasi pasar tradisional perumnas aurduri 1 dalam mewujudkan pasar tradisional modern. Dalam penelitian ini penulis mengunakan kualitatif deskriftip. Teknik pengumpulan data penelitian diambil dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah mengunakan Data Reduction (Reduksi Data) ,Penyajian Data (Data Display) dan penarikan kesimpulan data.Pada hasil penelitian ini menunjukan bahwa revitalisasi pasar tradisional Perumnas Aurduri1 dalam mewujudkan pasar tradisional modern yang dilakukan oleh pemerintah kota jambi dalam rangka mendukung serta mempertahankan keberaaan pasar tradisional dikota jambi dari gempuran pasar modern yang menjamur masih jauh dari konsep-konsep pasar tradisional berbasis modern karena fasilitas-fasilitas masih banyak yang kurang. Kebijakan pemerintah kota jambi dalam merevitalisasi pasar tradisional perumnas aurduri 1 masih lebih menekankan pada perbaikan renovasi fisik bangunan pasar. Belum disertai dengan pembangunan kelembagaan (instutisional Building) seperti mengembangkan pengelolaan dan pembinaan pasar tradisional, termasuk didalamnya pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang terlibat serta pedagang pasar

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Pembangunan Tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir)

Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul di Kelurahan Mendahara Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penerapan dari pasal 23 bagian C tentang pembangunan tanggul pengaman lahan perkebuanan diseluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bagaimana impelementasi pembangunan tanggul, permasalahan yang dihadapi dan solusi dari permsalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian penulis dengan adanya perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan para pekebun merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini. Tetapi dalam impelementasi Perda ini terdapat permaslahan yaitu anggaran yang terbatas yang menyebabkan pembangunan tanggul dan rehabilitas tanggul 5 tahun sekali menjadi terhambat. Adanya pekebun yang tidak mau melepaskan perkebunanya untuk dijadikan akses jalan masuk alat berat untuk membangun tanggul. Solusi dari permaslaahn yang dihadapi ialah perlu adanya bantuan anggaran dari dana APBD dan APBN. Perkebunan yang akan digunakan sebagai akses masuknya alat berat harap bisa membebaskan sedikit lahan agar pembangunan tanggul bisa terlaksana. Dengan demikian penerapan perda nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai pembangunan tanggul pengaman lahan perkebunan dapat rerlaksana