Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan : No.157k/Mil/2010 Dan No.17k/Mil/2012)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 279 Ayat (1) KUHP Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan penerapan hukum pada kedua putusan tersebut mengenai keabsahan dan keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bagian dalam unsur pemidanaan dalam pasal 279 Ayat (1) KUHP. Dimana pada putusan No.157K/MIL/2010 perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dicatatkan dianggap sah dan diakui keberadaannya sehingga Terdakwa dipidana dengan pasal 279 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam putusan No.17K/MIL/2012 perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dicatatkan dianggap sah dan tidak diakui keberadaanya didalam hukum sehingga Terdakwa tidak dipidana dengan pasal 279 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Mengapa terjadi perbedaan penerapan makna perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012 terkait pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan? (2) Bagaimana pemaknaan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat menjadikan kepastian hukum dalam putusan No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/2012 terkait pasal 279 ayat (1) KUHP terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis yaitu melakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dari suatu peraturan perundang-undangan dan dengan peraturan perundanganundangan lainnya serta penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa yaitu dengan memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penafsiran hakim terhadap syarat sah perkawinan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan hukum terhadap kedua putusan terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap perkawinan tang tidak dicatatkan. Sehingga hakim diharap lebih berhati-hati dalam menafsirkan pasal sehingga dapat menciptakan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyaraka

PENERAPAN PASAL 279 ÐYAT (1) KITAB UUNDANG-UNDANGHUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Studi Putusаn: NO.157K/MIL/2010 Dаn NO.17K/MIL/2012)

Legar Reza Imanul Islam, Masruchin Ruba’i, Bambang SugiriFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail: [email protected] ABSTRAKPasal 279 Ayat (1) merupakan bagian dari BAB XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai perkawinan terlarang. Dimana seseorang yang telah terikat oleh suatu perkawinan dilarang mengadakan perkawinan yang lain berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut terdapat permasalahan baru terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui keberadaannya secara hukum. Permasalahan tersebut terjadi dalam putusan pengadilan dimana terdapat penerapan hukum yang kontradiktif dalam satu putusan dengan putusan yang lain terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bagian dari pada unsur yang terdapat didalam rumusan pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut. Penerapan hukum yang berbeda atas Pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut memiliki dampak yang sangat penting mengingat putusan pengadilan merupakan bagian yang penting dalam hal penegakan hukum demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan didalam sistem hukum.Kata Kunci: Putusan Hakim, Perkawinan tidak dicatatkan, pasal 279 Ayat (1) KUHP ABSTRACTArticle 279 Paragraph (1) is part of Chapter XIII of Criminal Code on felony regarding origin and marriage; this Article specifically deals with forbidden marriage, in which a married person is not allowed to hold another marriage as regulated in ActNumber 1 of 1974 on Marriage. A new issue emerges related to the implementation of Article 279 Paragraph (1) of Civil Code. Unregistered marriage is not accepted by the law, and this situation is reflected from the court decision where the Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code is contradictorily implemented against another decision. The different implementation of law in regard to Article 279 Paragraph (1) ofCriminal Code has significant effect recalling that the court decision is essential in enforcing law to achieve justice, certainty, and merit in the legal system per se.Keywords: decision by judge, unregistered marriage, Article 279 Paragraph (1) ofCriminal Cod

Calibration of the beam polarimeter at the JINR synchrophasotron

The results of calibration of the polarimeter for the measurement of the vector component of the polarization of the deuteron beam at the JINR Synchrophasotron are presented. The data of the analyzing power of the elastic pp scattering at an angle of 14 deg (lab. syst.) in the range of proton momenta from 1.18 to 3.46 GeV/c and on the effective analyzing power of the proton scattering on polyethylene target at proton momenta between 1.48 and 2.79 GeV/c are given. The data obtained were used to measure the deuteron beam polarization during experiment on the measurement of the total cross section difference DELTA sigma sub L in np transmissio

Attosecond science and technology

Laser pulse durations fell continuously from the early days of the laser until 1986, reaching 6 fs, just 3 periods of nm light. The underlying reason for this advance was the demands of science for ever-faster measurements. Each advance in lasers opened new phenomena for measurement. Each new measurement pointed out the importance of developing better ultrafast sources.Peer reviewed: YesNRC publication: Ye

The Integrated Clinical Education Strategic Initiatives Project-development of Parameters to Guide Harmonization in Clinical Education: A Scoping Review

© 2018 American Physical Therapy Association. Background Clinical education curricular models specifically related to integrated clinical education (ICE) vary across physical therapist education programs. The interconnectedness of ICE to the advancement of a shared vision for clinical education in professional physical therapist education needs investigating. Purpose The purpose of this scoping review was to: (1) define ICE, (2) define baseline expectations and parameters of ICE, and (3) discern and describe current ICE models. Data Sources Databases accessed included Medline, MedlinePlus with Full, CINAHL, and CINAHL Plus with full text. Study Selection A multimodal data collection scoping review was completed. Data collection included survey research, a systematic review of the literature, and a series of focus groups. The McMaster Critical Appraisal Tool assessed methodological study quality. A qualitative, metasynthesis approach was used for data synthesis. Consensus agreement produced results. Data Extraction Twenty-two articles were included in the literature review from the health disciplines of medicine, nursing, physical therapy, occupational therapy, and speech-language pathology. Data synthesis produced 8 parameters defining the factors essential to categorizing clinical education experiences as ICE in physical therapist education. The 8 parameters and ICE definition are supported by a description of models of ICE that currently exist within health profession curricula. Data Synthesis Data synthesis followed a qualitative, metasynthesis approach. Themes emerged from the surveys, literature review, and focus group data. Patterns were compared, analyzed, and synthesized to generate the themes and ICE parameters. Limitations Selection bias from the literature search could have limited the richness of the model descriptions by unintentional exclusion of articles, and might limit the applicability of results beyond the United States. Sampling bias from survey and focus groups, although purposeful, might have limited a broader description of current viewpoints about ICE. However, the data sources, including multiple health profession perspectives coupled with consensus agreement, provide sound evidence in development of profession-based parameters. Conclusions The results of this scoping review provide the profession with a standard definition of ICE and parameters that can guide a program in designing a curriculum using ICE experiences as a foundation. A recommended next step is to design education research studies using reliable and valid outcome measures across programs to determine impact and effectiveness of ICE as an educational intervention