PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam rangka memajukan suatu Desa juga diperlukan penguatan dalam hal BUMDes yang dengan adanya penguatan ini dapat memberikan berbagai dampak yang positif salah satunya dalam bidang perekonomian Desa. Pada saat ini pandemi Covid-19 memberikan dampak dalam segala aspek kehidupan. Sebagai salah satu contoh dalam aspek perekonomian dapat dikatakan sejak adanya pandemi ini maka banyak pembangunan yang tertunda yang akibatnya banyak pula perusahaan ataupun instansi yang memberhentikan pegawai dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mempertahankan perekonomiannya, melakukan upaya mempertahankan perekonomian di Desa melalui BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dengan tujuan dapat mempertahankan bahkan memajukan perekonomian di Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat walau terkendala pandemi Covid-19

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjad isehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasaan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, menyal, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua

EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

ceh Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Aceh Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Aceh Government Liaison Agency in facilitating Aceh Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Aceh Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed 1) Organizational characteristics of the Aceh Government Liaison Agency consisting of the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Service and Information Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector. Institutions, Promotion and Exhibition Sub-sectors, which are entirely led by Echelon IV. 2) Environmental Characteristics The Aceh Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Aceh region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Aceh areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data. Keywords: Effectiveness, Facility Relations between Local Government Affairs and Central GovernmentBadan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Krakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran,yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama.4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha-usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.    Kata Kunci: Efektivitas, Fasilitassi Hubungan Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusa

KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain

STRATEGY FOR DEVELOPING VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDES) IN IMPROVING THE VILLAGE ECONOMY IN KERTAJAYA VILLAGE, PADALARANG DISTRICT, WEST BANDUNG

Village-Owned Enterprises are economic institutions at the village level to manage village potential and prosper the village community which is managed by the village government together with the community. This study aims to determine the Strategy for the Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung Regency. The various potentials of the village as an attraction for development resources should be utilized properly by stakeholders (interested) in an effort to promote equitable development. The research method used is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the strategy for developing BUMDes in improving the village economy in Kertajaya Village is trying to be carried out as much as possible even though it has not been able to significantly improve the community's economy, this is due to the Covid-19 pandemic. However, the village government tries to carry out several strategies such as providing money from the beginning to BUMDes, and there are several business items that are constant so that BUMDes can still run such as selling ATK needs and so on, providing capital to MSMEs, maximizing the existing budget to develop the BUMDes economy. Kertajaya and Bumdes villages can run even with the Covid-19 pandemic, absorption of community resources by boosting PAD, community empowerment in developing the village economy, making E-warung innovations to control the village economy, food security programs that are 20% of village funds by providing training , providing tools such as livestock seeds, agricultural seeds, with fertilizers, the Budikdamber program (Fish Cultivation in a Bucket) where the village government provides plant seeds assistance

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUJAJAR TIMUR KABUPATEN BANDUNG BARAT

The problems that occur in Batujajar Timur Village are the mismatch of village fund allocations received according to the realization, the delay in disbursing village fund allocations, the uneven physical development in Batujajar Timur Village. The management of village fund allocations cannot be said to be effective, if it is reviewed correctly, quickly, economically, and safely. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained through the results of library research, field studies through in-depth interviews and observations, and documentation. The results showed that the management of Village Fund Allocation in Physical Development in Batujajar Timur Village, Batujajar Subdistrict, West Bandung Regency, cannot be said to be effective, due to the lack of community participation in musrenbangdes, the village fund allocation received is not by government regulations which in theory were obtained in January. and it was reported in December, the facilities for infrastructure funds were not yet supported, the allocation of village funds obtained did not match the realization. Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, DevelopmentMasalah yang terjadi di Desa Batujajar Timur adanya ketidaksesuaian alokasi dana desa yang diterima sesuai dengan realisasi, adanya keterlambatan dalam pencairan alokasi dana desa, belum meratanya pembangunan fisik di Desa Batujajar Timur. Pengelolaan alokasi dana desa belum dapat dikatakan efektif, jika ditinjaun dari tepat, cepat, hemat, dan selamat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan, studi lapangan yang melalui tahap wawancara mendalam dan observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, belum dapat dikatakan efektif, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, alokasi dana desa yang diterima tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah yang pada teorinya didapat pada bulan Januari dan dilaporkan pada bulan Desember, sarana dana prasarana yang belum menunjang, alokasi dana desa yang didapatkan tidak sesuai dengan realisasi. Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembanguna

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR

The title of this research is : "The Effect of Local Government Policy Implementation on the Effectiveness of Changes in the Public Transportation Route Network in Cianjur Regency". The background of this research is the ineffective implementation of local government policy. This research used an explanation survey with a quantitative approach. This research was conducted at the Cianjur Regency Transportation Service Office, Rawabango Terminal, Pasirhayam Terminal, Main Market, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Collecting data in this research is through survey, observation, and documentation. The sampling technique used is probability sampling with simple random sampling. The theory of this research is policy implementation from Mazmanian and Sabartier and for the theory of effectiveness by Siagian. The results of the research showed that there is no affect of the implementation of local government policy on the effectiveness of changes in the network of public transport routes in Cianjur Regency. Marked by the characteristics of the problem can not be identified, then the carrying capacity of regulations and non-regulations that can affect the process of implementation can not be implemented properly.Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Perubahan Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Cianjur”. Latar belakang penelitian ini belum efektifnya implementasi kebijakan pemerintah daerah. Dapat diidentifikasi penelitian ini mengenai implementasi kebijakan, faktor  permasalahan, dan upaya yang dilakukan  kebijakan dalam pelaksanaan perubahan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Cianjur. Metodologi penelitian yang digunakan survey explanatif dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian ini dilakukan di  Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur,Terminal Rawabango, Terminal Pasirhayam, Pasar Induk, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui survey, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan simple random sampling. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian serta Sabartier dan untuk teori efektivitas dikemukakan oleh Siagian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa tidak ada pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas perubahan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Cianjur berbeda dengan teori dari Mazmanian, Sabartier dan Siagian. Ditandai dengan karakterisitik masalah belum dapat teridentifikasi, kemudian daya dukung peraturan dan non peraturan yang dapat mempengaruhi proses pada implementasi belum dapat terlaksanakan dengan baik

PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan

KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat pasrtisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia