Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PDAM Tirta Karimun Desa Lubuk Kabupaten Karimun

PDAM Tirta Karimun merupakan suatu perusahaan daerah air minum yang memberikan jasa pengaliraan air bersih untuk masyarakat di Tanjung Batu Kundur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayan PDAM ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penguna PDAM. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup judul penelitian. Dari hasil penelitian di PDAM ini maka penelitian ini membuah hasil yaitu bahwasanya PDAM ini sudah memberikan pelayanan yang transparaan dan juga bertangung jawab namun dalam pelayanan ini masih banyak kekurangannya terutama didalam pengelolaan dan distribusi air tersebut, banyak gendala seperti tidak jalannya air saat kemarau, keruhnya air saat musim hujan dan dimana air kurang layak konsumsi karena berlumpur dan berbau bila selepas hujan, selepas kemarau dan bila saat air tidak dicampur bahan kimia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelayanan PDAM ini masih terdapat banyak kekurangan walaupun mereka sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Untuk saran diharapkan bisa membeberikan pelayanan yang diharapkan dimana masyarakat sangat terbantu jika PDAM ini berjalan dengan lancar, maka dari itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan pelayaanannyaPDAM Tirta Karimun is a regional water supply company that provides services for estimating clean water for the community in Tanjung Batu Kundur. This study aims to see how the PDAM's servants are in providing services to the PDAM user community. This research was carried out descriptively with a qualitative approach, in this qualitative descriptive study the researcher will provide a systematic, factual and accurate description of the facts according to the scope of the research title. From the results of the research in this PDAM, this research resulted in the result that this PDAM has provided transparent and responsible services, but in this service there are still many shortcomings, especially in the water management and distribution, many problems such as not running water during the dry season, turbid water during the rainy season and where water is not suitable for consumption because it is muddy and smelly when after the rain, after the dry season and when the water is not mixed with chemicals. The conclusion in this study is that the PDAM service still has many shortcomings even though they have done what they have to do. For suggestions, it is expected to provide the expected service where the community is greatly helped if the PDAM runs smoothly, therefore it is expected to improve its quality and service

MODEL KEMITRAAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIA TANJUNGPINANG

  Penelitian ini mengkaji Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Problematika penelitian ini menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pembinaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 terkait kerjasama penyelenggaraan pembinaan sehingga masih minim kemitraan yang terjalin yang kemudian berdampak pada stagnasi produk sebagai hasil karya warga binaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang yang efektif dan optimal dalam memberdayakan warga binaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam hasil penelitian ditemukan ketidakjelasan dalam kemitraan yang sudah terjalin dikarenakan belum ada dokumen tertulis yang menyatukan dan mengikat pihak yang bermitra. Pada pelaksanaannya program pembinaan sudah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur, akan tetapi minimnya faktor pendukung program menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan kemandirian, namun masing-masing pihak yang bermitra saling melengkapi dan berkontribusi sehingga nilai manfaat dan tujuan pembinaan dapat dirasakan oleh warga binaan menjadi individu yang mandiri dalam memenuhi kelangsungan hidupnya dengan menghasilkan beberapa karya yang memiliki nilai ekonomis, namun memang hasil karya tersebut belum dapat di produksi secara kontinyu. Dapat disimpulkan dari model kemitraan yang sudah terjalin belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal. Untuk itu perlu adanya perbaikan kedepan dengan membuat landasan yang mengikat kedua pihak agar dapat dibuat program pembinaan keterampilan secara simulatif dan berkelanjutan.Kata Kunci: Model Kemitraan, Pembinaan Kemandirian, Warga Binaan Pemasyarakata

MODEL KEMITRAAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIA TANJUNGPINANG

  Penelitian ini mengkaji Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Problematika penelitian ini menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pembinaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 terkait kerjasama penyelenggaraan pembinaan sehingga masih minim kemitraan yang terjalin yang kemudian berdampak pada stagnasi produk sebagai hasil karya warga binaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang yang efektif dan optimal dalam memberdayakan warga binaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam hasil penelitian ditemukan ketidakjelasan dalam kemitraan yang sudah terjalin dikarenakan belum ada dokumen tertulis yang menyatukan dan mengikat pihak yang bermitra. Pada pelaksanaannya program pembinaan sudah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur, akan tetapi minimnya faktor pendukung program menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan kemandirian, namun masing-masing pihak yang bermitra saling melengkapi dan berkontribusi sehingga nilai manfaat dan tujuan pembinaan dapat dirasakan oleh warga binaan menjadi individu yang mandiri dalam memenuhi kelangsungan hidupnya dengan menghasilkan beberapa karya yang memiliki nilai ekonomis, namun memang hasil karya tersebut belum dapat di produksi secara kontinyu. Dapat disimpulkan dari model kemitraan yang sudah terjalin belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal. Untuk itu perlu adanya perbaikan kedepan dengan membuat landasan yang mengikat kedua pihak agar dapat dibuat program pembinaan keterampilan secara simulatif dan berkelanjutan.Kata Kunci: Model Kemitraan, Pembinaan Kemandirian, Warga Binaan Pemasyarakata

Implementation Processes of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program

In recent decades, in Indonesia, there have been many social protection policies as social and political agendas that are not public knowledge in the form of “Kartu Sakti”. One of the magic cards that are very popular during the COVID-19 pandemic is the Prakerja card. The purpose of this paper is to analyze the process of implementing the Grindle theory (2017) involving interest actors. The research method was carried out qualitatively by using secondary data which was analyzed in depth. The results show that the grindle theory includes Content of Policy and Content of Implementation in the social protection policy implementation process of the Prakerja card program, there are problems and are difficult to implement properly by the implementers, this causes the real purpose of social protection policies has not shown the impact on community welfare during the COVID -19 pandemic compared to other social protection policy programs on target. in addition, the actors of the Prakerja card program have different interests and goals from both the implementor and the recipient side. The Indonesian government is obliged to evaluate and take strategic and regulatory action in the form of pra Kerja program innovation as a long-term priority scale to avoid any gap in the process of implementing social protection policies that adversely affect the welfare of the Indonesian community

Policy Formulation of Community-Based Sanitation Programs in Indonesia

Cleanliness is an inseparable part that is the obligation of every individual for survival; in the conditions of the COVID-19 pandemic, stakeholders have prepared policies in the health sector so that people get their right to live healthily. This study intends to evaluate the role of the government in managing sanitation programs during the COVID-19 pandemic, where policies previously needed to formulate solid policies. This research method uses a literature study where data analysis uses relevant secondary data so that it can be analyzed in depth using the concept of the policy implementation process. The results show that in the sanitation program during the COVID-19 pandemic, the government's role in setting agendas must refer to existing problems in the form of community group routines. Furthermore, the government's policy formulation must take a community-based approach that provides insight into the importance of sanitation program involvement and legitimacy. Finally, an evaluation of government policies must make breakthroughs and program initiations in each regional stakeholder by prioritizing innovations that can happen by the Indonesian people

Evaluasi Penerapan Program Bus Rapid Transit (BRT) Di Kota Tanjungpinang

This study aims to evaluate the performance of the implementation of the Tanjungpinang City Bus Rapid Transit (BRT) program. The method used in this study is a qualitative approach and type of descriptive research by presenting scientifically from the results obtained from the field through observation, interview and documentation techniques. There were 8 informants in the study. The location of this research is in Tanjungpinang City which is the operational area of BRT. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study, namely the BRT program which has been running for approximately 7 months, has been running quite well and the program objectives have been achieved gradually, but there are some problems that have to be addressed, namely the lack of passengers from the community. know that BRT is public transportation and also due to the lack of socialization carried out only through the media, for the addition of BRT route routes that do not pass through the city route due to collision with the existing City transportation, the community is more crowded in the city area, and the last problem is delays in the disbursement of BRT's operational funds that become a barrier to the operation of the BRT, which requires costs for fuel and service per day

Analisis Sound Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Pr

  Analisis Sound Governance:Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil SocietyDalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir(Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam PemberdayaanMasyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)   Dian Prima Safitri([email protected]) Edison([email protected]) Fitri Kurnianingsih([email protected]) (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH) Abstrak Penelitian ini akan mendalami persoalan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabuaten Bintan dari perspektif sound governance karena adanya keterlibatan sebuah NGO asing di dalamnya. Sejumlah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini Pertama, bagaimana proses masuknya aktor internasional (TheIsland Foundation) ke Kabupaten Bintan ?.Kedua, Bagaimana sikap Pemerintah daerah Kabupaten Bintan terhadap keterlibatan TheIsland Fondation dalam pemberdayaan masyarakat ?. Ketiga, bagaimana model kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan TheIsland Fondation?Setting penelitian ini adalah di lokasi Desa Wisata Kampung Panglong di desa Berakit Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci (keyperson) yang ditentukan secara bertujuan (purposive). Ada pun yang ditetapkan atau dapat ditentukan sebagai keyperson adalah agen pelaksana dari The Island Foundation dan Pemerintah Daerah. Sedangkan informan lainnya adalah pejabat terkait di SKPD terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat-perempuan-dan perlindungan anak, Kesbangpol), Pemerintah Desa, para pengurus KUBE, dan para pelajar yang disentuh, serta beberapa tokok masyarakat, yang akan ditentukan kemudian secara snow ball. Disamping itu, studi dokumentasi dan observasi juga digunakan untuk menjaring data yang relevan. Kehadiran Aktor Internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia di Kepulauan Riau, khususnya Bintan belum disadari oleh pemerintah sebagai potensi. Keterbatasan sumberdaya pemerintah sebagai agen tunggal pembangunan seharusnya membuat pemerintah dalam memanfaatkan setiap potensi dukungan sumberdaya diluar pemerintah itu sendiri, baik itu swasta, masyarakat maupun aktor internasonal/global. Kemitraan seperti ini lah yang diinginkan oleh gagasan sound governance, akan tetapi belum difahami sam oleh pemerintah daerah baik level Kab, Bintan maupun level Pemerintah Desa Berakit. Dengan kata lain, kemitraan positif yang antara pemerintah Daerah/Desa dengan TIF belum terjalin dengan seimban

: Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir, ada nilai dasar  tersendiri yang melekat pada collaborative governance yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah dan berbagi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 5 tahap dalam teori Ansell dan Gash 2007 dapat terpenuhi atau gagal, selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja faktor penghamat dan faktor pendukung dalam proses collaborative governance di konservasi lagoi indah, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara yang dilaksanakan kepada informan yang berkepentingan dalam penerapan proses Collaborative governance.Analisis data yang diperoleh dilaksanakan melalui pengumpulan data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya beberapa tahap yang mampu terpenuhi seperti (1). Share understanding, (2). Intermediate outcome, kemudian ada 3 tahap yang gagal terpenuhi oleh proses collaborative governance di konservasi lagoi indah yaitu (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Comitment to process. Dalam tahap yang belum dapat tercapai seperti face to face, trust building dan comitment to process diharapkan para aktor mampu memperbaiki dan memenuhi 3 tahap tersebut, sedangkan untuk 2 tahap yang telah mampu dicapai seperti share understanding danintermediate outcome diharapkan para aktor mampu mempertahankan dan lebih bertanggung jawab dengan proses collaborative governanceCollaborative governance is one of the concepts in public policy that has developed in the past few decades, there is a distinctive value inherent in collaborative governance namely consensus orientation, collective leadership, multi-directional communication and sharing of resources. This study aims to find out whether the 5 stages in Ansell and Gash 2007 theory can be fulfilled or failed, besides that this research aims to find out what are the factors of aversion and supporting factors in the collaborative governance process in beautiful conservation. This study uses descriptive research with a qualitative approach. Methods of data collection in the form of interviews conducted to informants who have an interest in applying the Collaborative governance process. Analysis of the data obtained is carried out through data collection, data verification, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained from this study are that there are several stages that can be fulfilled such as (1). Share understanding, (2). Intermediate outcome, then there are 3 stages that fail to be fulfilled by the process of collaborative governance in beautiful conservation, namely (1). Face to face, (2). Trust building, (3). Commitment to process. In the stages that have not been achieved such as face to face, trust building and commitment to process, the actors are expected to be able to improve and fulfill these 3 stages, while for the two stages that have been achieved such as share understanding and intermediate outcomes, the actors are expected to be able to maintain and be more responsible answer with the process of collaborative governanc

ANALISIS DAMPAK EKONOMI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN

Abstrack Poverty is a global phenomenon that is very proud for developing countries, especially Indonesian. One of the efforts to accelerate poverty reduction is to implement the Family Hope Program. The Family Hope Program is a conditional social assistance program given to poor families who are struggling to make ends meet. This study aims to identify the economic impact and inhibiting factors of the Family Hope Program in Ungar District, Karimun Regency. This study uses a descriptive qualitative approach using primary and secondary data sources, and data collection using observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Economic Impact of the Hopeful Family Program in Ungar Sub-district has not yet seen a maximum change, although the Hopeful Family Program has a positive impact on PKH recipients in helping to ease the necessities of life and reduce the burden. However, the PKH program was able to make economic changes that were slightly advanced as evidenced by the data that there were 17 PKH recipients who experienced changes before and after receiving assistance, while 154 other recipients were still in a condition of economic improvement. On the other hand, the PKH program has a negative impact, namely that there are still people who are dependent on government assistance. The inhibiting factor of the Family Hope Program is that there is data that is not accurate/not right on target because there are still poor people who have not received government assistance.   Keywords: Analysis, Impact, Hopeful Family ProgramAbstrak Kemiskinan merupakan salah satu fenomena global yang sangat memprihatinkan bagi negara berkembang terutama negara Indonesia. Salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ialah dengan menerapkan Program Keluarga Harapan. Program Kekuarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan faktor penghambat Ekonomi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak Ekonomi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ungar belum terdapat perubahan yang maksimal walaupun Program Keluarga Harapan ini berdampak positif bagi penerima PKH dalam membantu meringankan kebutuhan hidup dan mengurangi beban. Namun program PKH ini mampu membuat perubahan perekonomian yang sedikit maju terbukti dengan data bahwasanya ada 17 penerima PKH yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan sedangkan 154 penerima lainya masih dalam kondisi perbaikan ekonomi. Di sisi lain, Program PKH ini berdampak negatif yaitu masyarakat masih ada yang ketergantungan oleh bantuan pemerintah. Faktor penghambat dari Program Keluarga Harapan ialah terdapat data yang belum akurat/tidak tepat sasaran dikarenakan masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.   Kata Kunci: Analisis Dampak, Ekonomi, Program Keluarga Harapan

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA UJUNG RAMBE KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan untuk mencari kebenaran mengenai permasalahan yang ada di desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, dan disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Ujung Rambe kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan atas perubahan anggaran. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena proses penatausahaannya tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, tetapi juga dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Sedangkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018