Rancang Bangun Sistem Pencarian Lokasi Usaha Dengan Metode Smart Bagi Pengusaha Baru

Mencari lokasi usaha merupakan hal yang mungkin dapat membantu seorang pengusaha baru untuk memulai usahanya. Dalam memenuhi kebutuhan ini pengusaha sering mendapat kesulitan mendapatkan tempat usaha yang pas dengan keinginannya apalagi dengan minimnya relasi yang dimiliki pengusaha yang baru ingin memulai usahanya. Adapun iklan – iklan penjualan tempat usaha yang banyak dapat meyebabkan kebingunan untuk memilih dan butuh biaya atau waktu  untuk survei satu persatu lokasi yang akan digunakan untuk memulai usaha. Pada penelitian ini, pengulis mengadaptasi metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) untuk mengoptimalkan pencarian lokasi usaha dengan cara menghitung bobot yang dipertimbangkan sesuai dengan keinginan oleh para pengguna. Metode SMART pada dasarnya adalah metode pengambil keputusan dengan cara menormaliasikan suatu bobot kriteria dan akan memunculkan hasil dari perhitungan berupa angka evaluasi yang bertujuan memudahkan pengambilan keputusan yang akan dilakukan pembuat keputusan. Proses tersebut akan menghasilkan nilai evaluasi yang membantu melakukan pemilihan lokasi usaha pengunaan metode ini juga akan sangat mengguntungkan karena simpel dan sederhana. Penelitian ini berbasis website dalam pembuatannya. hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : pengelolaan data aset, data pengguna,dan data bobot. Seluruh tahap diharapkan dapat terintegrasi guna mendapatkan lokasi yang sesuai dengan yang di harapkan dan memperoleh informasi secara cepat dan tepat serta dapat mengurangi biaya dan waktu yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi usaha dan dapat menyelesaikan permasalahan lainya. Rekomendasi lokasi bisnis akan dihasilkan di akhir penelitian ini, yang merupaklan pilihan yang baik untuk mencari lokasi bisnis berdasarkan kriteria yang ditentukan

Merdeka Belajar: A New Paradigm of Islamic Education in the Setting of Social Change

Social change is an inseparable part of Islamic education with a new paradigm. These changes have strong implications in the educational order that demands a more humanist and liberating education system. Freedom of learning is an educational concept that offers a new direction that allows the implementation of education to be carried out autonomously and decentralized. The policies launched in this concept carry a mission to free education from the shackles of administrative-formalistic aspects. The implementation of this policy package resulted in essential changes including; 1) Minimum Competency Assessment (AKM); 2) Character Survey; 3) Study Environment Survey.Perubahan sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Islam yang berparadigma baru. Perubahan tersebut berimplikasi kuat dalam tatanan pendidikan yang menuntut adanya system pendidikan yang lebih humanis dan memerdekakan. Merdeka belajar merupakan konsep pendidikan yang menawarkan arah baru yang memungkinkan penerapan pendidikan dilakukan secara otonom dan desentralistik. Kebijakan yang diluncurkan dalam konsep ini membawa misi lepasnya pendidikan dari belenggu aspek adminsistratif-formalistik. Implimentasi dari paket kebijakan ini melahirkan perubahan yang esensial meliputi; 1) Assesment Kompetensi Minimum (AKM); 2) Survey Karakter; 3) Survey Lingkungan Belajar

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data penelitiannya merupakan data sekunder yang merupakan uraian kata-kata. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan terhadap sebuah penelitian normatif kualitatif ada beberapa macam, khusus untuk penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP; (2)  Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Aspek hukum yang mengatur tindak pidana penadahan di Indonesia adalah Pasal 480 KUHP. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan, untuk mempermudah hakim membuat keputusan di Indonesia yaitu dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 480 KUHP; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan represif

Implementasi Kebijakan Silvopastur di Cagar Alam Gunung Mutis dan Perlawanan Masyarakat Lokal

Penelitian ini bertolak pada permasalahan yang melatar belakangi masyarakat sekitar hutan tidak mengindahkan larangan silvopastur di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Mutis sehingga berpotensi mengganggu kelestarian cagar alam tersebut. Metode yang digunakan adalah eksploratif kualitatif agar dapat memahami alasan masyarakat lokal melakukan perlawanan terhadap larangan silvopastur. Sedangkan pendekatan pendekatan yang dipakai adalah teori akses ( Ribot & Peluso, 2003) untuk memahami berpengaruh atau tidaknya perlawanan terhadap kegagalan implementasi kebijakan silvopasture. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi dari peternak, pihak pemerintah, LSM, dan pengusaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat melakukan perlawanan terhadap larangan silvopastur karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konteks masyarakat lokal. Perlawanan tersebut berpengaruh pada impelementasi kebijakan silvopastur karena masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam berupa rumput yang di dalam Cagar Alam Gunung Mutis

The Refusal of Livestock Owners Towards Exclusion Policy In Protected Area

Development of protected forest is often considered to be a way to preserve biodiversity and ecosystem service.  To keep protected area, Indonesia government excludinged local people from protected forest by making a policy which prohibits grazing on protected forest. However, the success of protected forest management often depends on the perception of local people because the policy has affected livestock owners who have an interest in forest use. Exclusion of local people from protected forest leads loss of people income and unemployment. This study applied a socioeconomic approach to examine and analyze the livestock owner perception on forest grazing prohibition in Timor Island of Indonesia by conducting a household survey of 36 livestock owners. The study results showed that 30.6%, 50.0%, 19.4%, 0%, and 0% of livestock owners are totally disagree, disagree, neutral, agree, and totally agree, with grazing prohibition, respectively. In addition, people perception was significantly affected by the number of livestock owned by people. It means that livestock owners mostly reject the policy on grazing prohibition. Indeed policy which prohibits grazing on the protected forest is not effective to be implemented. Government and policy maker should review the policy and consider the refusal of livestock owner toward exclusion policy. The interest of local people should be considered in developing a policy on protected forest

Patients’ Satisfaction in Public and Private Primary Health Care: A Study in Karawang Regency, West Java, Indonesia

Background: Primary health care is the foundation of the Sustainable Development Goals (SDGs) to achieve Universal Health Coverage (UHC). Patient satisfaction with the health services acquired is one of the factors to achieve the UHC target. This study aimed to determine patients’ satisfaction in public and private primary health care centers.Methods: This quantitative analytic study with a cross-sectional method was conducted in five sub-districts of Karawang Regency based on community satisfaction surveys. The instrument used was a standard questionnaire with nine dimensions and filled with a survey approach by the respondents. Data was transformed from ordinal to numeric using Rach modelling. Then, numerical data were analysed with Chi Square Test in IBM SPSS Statistic 23 Version to determine differential between public and private groups. Results: In total, 193 respondents were included of whom 123 patients were from public health centers (Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas) and 70 from private primary care (clinic). Three dimensions had differences in satisfaction, including the requirements (p=0.001); systems, mechanisms, and procedures (p=0.001); and service time (p=0.001). The other six dimensions such as cost (p=0.534); product specification type of service (p=0.213); implementer competence (p=0.163); implementer behavior (p=0.000); handling of complaints, suggestions, and advances (p=0.448); and facilities infrastructure (p=0.063) were not proven to have differences in satisfaction. Overall, patients’ satisfaction level at Puskesmas (67.5%) was lower than at clinics (88.6%) (p=0.001).Conclusion: Patients’ satisfaction with the Puskesmas is lower than the clinic. Further study with a larger sample size and more complete dimension is needed

Patients’ Satisfaction in Public and Private Primary Health Care: A Study in Karawang Regency, West Java, Indonesia

Background: Primary health care is the foundation of the Sustainable Development Goals (SDGs) to achieve Universal Health Coverage (UHC). Patient satisfaction with the health services acquired is one of the factors to achieve the UHC target. This study aimed to determine patients’ satisfaction in public and private primary health care centers.Methods: This quantitative analytic study with a cross-sectional method was conducted in five sub-districts of Karawang Regency based on community satisfaction surveys. The instrument used was a standard questionnaire with nine dimensions and filled with a survey approach by the respondents. Data was transformed from ordinal to numeric using Rach modelling. Then, numerical data were analysed with Chi Square Test in IBM SPSS Statistic 23 Version to determine differential between public and private groups. Results: In total, 193 respondents were included of whom 123 patients were from public health centers (Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas) and 70 from private primary care (clinic). Three dimensions had differences in satisfaction, including the requirements (p=0.001); systems, mechanisms, and procedures (p=0.001); and service time (p=0.001). The other six dimensions such as cost (p=0.534); product specification type of service (p=0.213); implementer competence (p=0.163); implementer behavior (p=0.000); handling of complaints, suggestions, and advances (p=0.448); and facilities infrastructure (p=0.063) were not proven to have differences in satisfaction. Overall, patients’ satisfaction level at Puskesmas (67.5%) was lower than at clinics (88.6%) (p=0.001).Conclusion: Patients’ satisfaction with the Puskesmas is lower than the clinic. Further study with a larger sample size and more complete dimension is needed

INTEGRATION SYSTEM OF CAD/CAM IN MACHINARY PROCESS USING WIRE-EDM

Computer-Aided Design (CAD) and Computer-Aided Manufacturing (CAM) are usually used to draw sketches and model manufacturing work processes on machines that operate using computer numerical control (CNC). To communicate with each other CAD and CAM must have the same format, the drawings produced by CAD must the same format to be run on the CAM. In this study, product images will be created using Autocad software and it will run on the Fikus VisualCAM 19 software to visualize the tool pathway. The program is created to run a CNC machine and the resulting product will check the conformity of its dimensions and geometry. The results obtained are that the images generated from the AutoCAD software can run well on the Fikus VisualCAM 19 software. The program in the form of NC code generated by AutoCAD and Fikus VisualCAM19 software can be run properly by a CNC wire-cutting EDM machine, this can be seen from the product results that match the dimensions and geometry.Computer Aided Design (CAD) dan Computer-Aided Manufacturing (CAM) biasanya digunakan untuk menggambar sketsa dan memodelkan proses pekerjaan pabrikasi pada mesin yang pengoperasiannya menggunakan computer numerical control (CNC). Agar CAD dan CAM saling berkomunikasi maka memiliki format yang sama sehingga amar yang dihasilkan oleh CAD dapat dijalankan pada CAM. Pada studi ini gambar produk akan dibuat menggunakan software Autocad setelah itu hasil gambar akan dijalankan pada software Fikus VisualCAM19 untuk visualisasi tool pathway. Program dibuat untuk menjalankan mesin CNC wire-cutting EDM dan produk yang dihasilkan akan periksa kesesuaian dimensi dan geometrinya. Hasil yang didapat  bahwa gambar yang dihasilkan dari software AutoCAD  dapat dijalankan dengan baik pada software Fikus VisualCAM19 untuk visualisasi tool pathway. Program berupa NC code yang dihasilkan software AutoCAD dan Fikus VisualCAM19 dapat dijalankan dengan baik oleh mesin CNC wire-cutting EDM hal ini terlihat dari hasil produk yang sesuai baik dimensi dan geometri

Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Pekerjaan Umum dengan Pendekatan Konsep Nilai Hasil

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang perkejaan umum dalam pemerintahan yang diantaranya melakukan pembangunan dan tata kelola kota/kabupaten se-Sultra. Dalam melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum tersebut ditemukan permasalah yaitu dalam hal pelaporan progres pekerjaan proyek, karyawan yang berada di lapangan harus datang ke kantor untuk melaporkan hasil kerja mereka kepada pimpinan. Dengan banyaknya proyek kerja yang dilakukan di setiap bidang, tentunya akan sangat tidak efisien baik dari segi waktu maupun biaya pada saat akan melaporkan progres maupun hasil kerja ke pimpinan tersebut. Oleh karena itu, dibangun sebuah sistem yang dapat memudahkan karyawan maupun pimpinan menjalankan tugasnya. Dengan adanya sistem ini maka dapat meningkatkan efisiensi kerja para karyawan dalam melakukan pelaporan progres pekerjaan proyek.