Comparison of lower body segment alignment of elite level hockey players to age-matched non-hockey players

Master's Project (M.A.) University of Alaska Fairbanks, 2015Lower body overuse and insidious onset injuries are thought to have an underlying biomechanical component which may be predisposing to injury. The purpose of this study was to compare lower body biomechanical characteristics for elite hockey players to matched controls. I hypothesize that elite hockey players have a greater degree of anterior pelvic tilt, greater varus knee angle, a higher foot arch and feet held in parallel more during gait than a matched non-skating population. Measures were taken of elite level, college aged, male hockey players and compared to cross country runners (ten subjects in each group) who served as controls for trunk angle, pelvic tilt angle, knee alignment, (varus/valgus angle), foot angle, arch index (arch height), hip, center of range of motion, hip external rotation, hip internal rotation, hip total range of motion (ROM), knee transverse plane ROM, and step width. The results obtained support the hypothesis for anterior pelvic tilt and foot angle during gait. Although knee angle was in the expected varus direction it was not significant and no differences were observed in the foot arch between the groups. All other measurements not directly related to the hypothesis were not significantly different with the exception of mean step width. The obtained results are important as recent literature describes a lower body posture of medial collapse into "dynamic valgus" as being predisposing to injury. Results show, on the spectrum from lower body varus to lower body valgus, hockey players are on the varus side of the spectrum in all attributes except arch height, which was similar in both populations. Since lower body alignment is thought to be coupled, this inconsistency appears contrary to the "medial collapse into dynamic valgus" model and may explain why foot orthotics and athletic shoes used as an injury intervention often fail

KENDALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

AbstrakPengawasan penyelenggara pemilihan umum yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik ditingkat pusat maupun daerah provinsi memiliki peran yang penting dalam setiap pergelaran pemilihan umum dengan pengawasan yang baik maka kualitas pemilihan umum akan berjalan dengan baik. Dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan para kontestan demi memperoleh kemenangan. Dari pelanggaran tersebut terdapat jenis pelanggaran yang bersifat administrative, pidana, dan kode etik yang sulit di tindaklanjuti. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal diatas hanya saja peneliti membatasi penelitian hanya pada Fungsi Pengawasan terkait Evaluasi dan dan Korektif sehingga penelitian ini berjudul Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memperoleh gambaran terkait Pelanggaran Pemilihan Umum dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat dan relevan terkait masalah yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan akan membantu penyelenggara pemilihan umum terutama dalam hal pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.Kata kunci : Pengawasan, Bawaslu, Pemilu

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL TATELU DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA

AbstrakSalah satu terminal angkutan umum di Desa Tatelu yang terabaikan dengan akses jalan rusak, terminal tersebut sudah selesai dibangun tetapi tidak ada aktivitas angkutan orang maupun barang, hal ini menjadi suatu pembangunan yang sia-sia. Masalah awalnya yaitu perencanaan pembangunan yang kurang matang dan lokasi terminal yang tidak strategis, sehingga diperlukan kebijakan dari dinas terkait agar terminal sebagai pelayanan publik dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan terminal Tatelu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih menjawab permasalahan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam program ini mempunyai keinginan untuk melaksanakan program. Meskipun belum mendapat dukungan secara khusus dari Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat dilakukan. Hal ini menandakan jika adanya dukungan yang kuat dari semua pihak dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal, pasti pelaksanaan kebijakan bisa dijalankan. Struktur birokrasi yang menggambarkan posisi dan pembangian tugas sudah tersusun dengan baik. Didalam pelaksanaan sudah mengacu pada SOP yang ada. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan terminal ini mengalami adanya kendala. Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparatur di Dinas Perhubungan Minahasa Utara harus sesuai Struktur Organisasai dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Terminal

Sikap Elit Politik Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Kota Manado

Analyse of local political attitude elite to major  election in Manado city depicting that positive attitude of Political Elite and also society and government to implementation of Pilkada in Manado City later. Some factor is assumed as impeller incidence of various problem at one particular area is : Collective Hardness and Mass Riot, Economics difference, political and social deprivasi, and primordialisme factor, like etnisitas and religion. There are seven strategic step in order to realizing implementation of Pilkada : Profesioalisme and Independency of KPUD, Role and Function of Parpol, Institute of Panwas, Role Of Self-Supporting Institute of Society (LSM), Reposition Role Of Government Officer Security, Role of Mass Media in Education of Politics, Sincerity and of siding Mass media. From three the finding hence can be concluded that 1)Positive attitude of Elite, Society and Government shall follow-up with existence of agreement between various side to realizing peaceful and peaceful Pilkada 2) the Various conflict that happened at area which will and have implementation of Pilkada have to anticipate early possible by approach among various side area and also always entangle society in every even and process of Pilkada as according to rule going into effect 3) Very expected by support and cooperation  from various of  side exist in area for the shake of its form of expectation with in the next Pilkada . Therefore suggested that by there is action of positive attitude of Local Elite to implementation of PILKADA Manado City.. In this case Elite becoming measuring rod in society have to really show of  good Attitude in order to implementation of the next PILKADA  because process of grab people conscience non by way of allowing all way for i

Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik di Aceh

Tulisan ini akan mengulas tentang pembangunan di Aceh pasca Konflik antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sangat berdampak pada kondisi dan kelangsungan hidup masyarakat Aceh. Tulisan ini akan menggunakan kacamata pembangunan Internasional, dan akan dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah bagian pendahuluan yang akan membahas mengenai sejarah singkat konflik di Aceh, mengapa terjadi, bagaimana masyarakat sipil yang selalu menjadi korban dalam pertikaian ini, dan akhirnya disepakatinya perjanjian damai antara kedua belah pihak pada tahun 2005. Bagian analisis akan mengeksplorasi USAha-USAha pembangunan di Aceh baik oleh pemerintah domestik maupun kerjasama bantuan dari pihak asing, baik yang mewakili negara, organisasi Internasional seperti PBB, maupun NGOs. Dalam hal ini akan dilihat keefektifan kerjasama antara pemerintah domestik dengan bantuan-bantuan dari pihak asing tersebut bagi pembangunan di Aceh. Kemudian akhirnya kesimpulan

Sikap Elit Politik dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Kota Manado

Analyse of local political attitude elite to major election in Manado city depicting that positive attitude of Political Elite and also society and government to implementation of Pilkada in Manado City later. Some factor is assumed as impeller incidence of various problem at one particular area is : Collective Hardness and Mass Riot, Economics difference, political and social deprivasi, and primordialisme factor, like etnisitas and religion. There are seven strategic step in order to realizing implementation of Pilkada : Profesioalisme and Independency of KPUD, Role and Function of Parpol, Institute of Panwas, Role Of Self-Supporting Institute of Society (LSM), Reposition Role Of Government Officer Security, Role of Mass Media in Education of Politics, Sincerity and of siding Mass media. From three the finding hence can be concluded that 1)Positive attitude of Elite, Society and Government shall follow-up with existence of agreement between various side to realizing peaceful and peaceful Pilkada 2) the Various conflict that happened at area which will and have implementation of Pilkada have to anticipate early possible by approach among various side area and also always entangle society in every even and process of Pilkada as according to rule going into effect 3) Very expected by support and cooperation from various of side exist in area for the shake of its form of expectation with in the next Pilkada . Therefore suggested that by there is action of positive attitude of Local Elite to implementation of PILKADA Manado City.. In this case Elite becoming measuring rod in society have to really show of good Attitude in order to implementation of the next PILKADA because process of grab people conscience non by way of allowing all way for i

Strengthening Human Capital through Social Capital (A Study on Kacang Tore Small Enterprise)

The objective of this study deals with revealing the component(s) of human capital which functions to establish social capital in the Kacang Tore small enterprises. This study involves peanut farmers and Kacang Tore business owner who are regarded as business doers of small enterprises. The research constitutes a qualitative study by applying triangulation technique of collecting data namely observation, interview, and documentation. The analysis of data follows Spradley’s Developmental Research Sequence. The findings point out that human capital defined as the economic value of human resources relating to ability, knowledge, ideas, innovation, energy, and commitment constitutes the power to establish a strong social capital. Human capital in the small enterprise can be identified in several forms namely 1) individual competence, 2) High work motivation, 3) value system of the work environment, 4) teamwork and 5) leadership in running the small enterprise. These components contribute to build and strengthen the required social capital in the small enterprise such as 1) strong relative network, 2) mutual trust and collaboration, 3) obedience to the norm, 4) mutual exchange of kindness, and 5) meaningful life value. Social capital derived from strong human capital constitutes powerful energy for the survival of the small enterprise amidst the tight competition in the era of industrial revolution 4.0

Politik Ke-Minahasaan dari Waktu ke Waktu: Perspektif Strukturasi.

The presence of the new local elites to be threat for structure has been established through newsocial practices they trying to do. Through that social practices, new local elites trying to derutinisasi oldhabits to be new structure allow dominance and their legitimacy. This article purpose to reaffirmed socialchange facts always inherent on the building ethnic and politic in Minahasa. Especially be related withthe power context inside it.Western civilization in terms of education and religion to give modalities for the christian actor toderutinisasi old structure their according to mistakenly. Because conducted a massive and continuous,action of derutinisasi reap success in shaping the structure of christianity on the groud of Minahasa.After the opening tap democratic new order evidently to result the another interesting phenomenon. Thetrend of revival ethnic identity sticking to the surface, also happened in Minahasa. The traditionalstructures trying to repeat past power

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN AKIBAT PRAPERADILAN YANG DITERIMA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan apabila praperadilan diterima dan bagaimana upaya hukum yang harus dilaksanakan dalam perkara praperadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1.Suatu keputusan hakim tentang Praperadilan sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. 2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara yuridis formil tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan di Indonesia, Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut  umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilaan tinggi yaang bersangkutan,dan putusan banding ini merupakan putusan akhi

KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Koordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melaluipembangunan yang dilaksanakana di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dankoordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses danlancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalampembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaanpembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama.Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelasarkan, menyerasikan pemikiran,menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik.Koordinasi adalah untuk bekrja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara danobservasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Danpengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baikhal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elitenon kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atauprofesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan sertapenggunaan dana desa.Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Des