REFLEKSI SISWA DAN GURU TENTANG MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI

Pandemi coronavirus telah merubah pola pendidikan di beberapa negara termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan melakukan studi banding antara tiga sekolah yang terkena dampak coronavirus berdasarkan analisis refleksi siswa dan guru pada pengajaran daring atau secara virtual. Metodologi deskriptif diterapkan pada penelitian ini, eksploratif dan survei dilakukan pada bulan Maret dan April 2021 kepada siswa dan guru SMKN 1 Padang, SMKN 3 Padang, dan SMKN 9 Padang. Survei memiliki tanggapan dari 150 siswa (50 per sekolah) dan 90 guru. Hasil refleksi menunjukkan sebagian besar siswa secara negatif menilai perpindahan ke virtualitas karena dikaitkan secara teratur dengan peningkatan beban belajar. Sedangkan manajemen pendidikan menuntut keterampilan digital pada siswa SMK. Kesimpulannya guru harus mampu berinovasi, merefleksi, dan mengubah kegiatan didaktik mereka menjadi bisa menanggapi tuntutan sosial yang dialami dunia selama krisis kesehatan sambil mencapai tujuan kurikulum yang diusulkan pada awal tahun ajaran baru.

Pengaruh Implementasi E-government Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Padang Pariaman (Studi PESDUK, Pesan Singkat Penduduk tahun 2014-2015)

Perkembangan e-government telah terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. E-government telah berkembang di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman yaitu pesduk (Pesan Singkat Penduduk). Pesduk merupakan layanan e-government yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, laporan atau saran melalui pesduk ini. Pesduk melibatkan lintas sektor di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahannya saat ini adalah implementasi e-government pesduk ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah di tetapkan, banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai pesduk ini dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi e-government (Pesduk), pengaruh implementasi e-government (Pesduk) terhadap akuntabilitas publik, dan kendala-kendala implementasi e-government (Pesduk) di Kabupaten Padang Pariaman. Teori yang digunakan adalah teori e-government (United Nation, 2004) dengan variabel legal framework, infrastructure, the strength of human capital, coordination, privacy, security, civil service. Implementasi (Donald Van Meter & Carl E. Van Horn, 1975) dengan variabel standar sasaran, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. Kendala Implementasi (Hogwood & Gunn, 1984), dan Akuntabilitas Publik (BPKP, 2007). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa sosialisasi pesduk tidak efektif sehingga standar pesduk tidak dipahami oleh internal pemerintah maupun masyarakat, sumberdaya belum cukup, pesduk melindungai privacy dan security baik, pesduk tidak berjalan dengan maksimal, tetapi kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Padang Pariaman mendukung implementasi e-government, namun pemerintah kurang memberikan respon. Keseluruhan dari pengaruh implementasi e-government pesduk terhadap akuntabilitas publik menunjukkan bahwa e-government pesduk belum maksimal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Padang Pariaman karena akuntabilitas pemerintah yang kurang baik. Kata Kunci: Implementasi, E-government, Akuntabilitas Publi

PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN

The revocation of a bank's business license by OJK does not eliminate its status as a bank. Therefore, there is no opportunity for Creditors to apply bankruptcy statements for a bank because this authority absolutely rests with the OJK. Legal protection for Creditors can be pursued by the OJK by immediately resolving the bank through bankruptcy proceedings if the liquidation process is problematic, or the liquidation team formed by LPS gives advice to the OJK to make bankruptcy efforts if liquidation process it is found that the amount of debt is higher than the bank's assets, or the Creditor may take other legal remedies by filing a civil lawsuit on the basis of default. This research is a normative legal research. The type of it uses is a statute and conceptual approaches. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials related to the object of research. Literature research used to collect legal materials. This research uses a qualitative analysis which is prescriptive