PENERTIBAN TANAH TERLANTAR OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 ( Studi pada Hak Guna Usaha PT. Karya Rinjani Utama)

Pemberian hak atas tanah oleh Pemerintah kepada masyarakat atau badan hukum dengan hak skala besar seperti HGU mendatangkan tanggung jawab yang besar bagi pemegang hak. Kenyataan yang sering dijumpai masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan tanah tersebut seperti yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan tidak memperhatikan bahkan melakukan tindakan berupa penelantaran tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa HGU milik PT. Karya Rinjani Utama dikategorikan sebagai tanah terlantar oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bagaimana Kewenangan dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar Yang Dilakukan Oleh Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil dari penelitian didapati faktor-faktor penyebab HGU PT. Karya Rinjani Utama dikategorikan sebagai tanah terlantar adalah tidak adanya aktivitas atau kegiatan produksi apapun dalam areal HGU; sebagian besar HGU tidak dimanfaatkan secara optimal bahkan sebagian besar telah diusahakan oleh masyarakat sekitar areal HGU; berdasarkan pertimbangan Pasal 20 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, maka HGU PT. Karya Rinjani Utama termasuk ke dalam kelompok lebih dari 25 % (persen) sampai dengan kurang dari 100 % (persen) terlantar, yaitu ± 90 % (persen) terlantar; dan PT. Karya Rinjani Utama selaku pemegang hak tidak mengindahkan Surat Peringatan I,II dan III yang dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kewenangan penertiban tanah terlantar oleh BPN RI diperoleh dari Pemerintah (Presiden) berupa kewenangan delegasi. Mekanisme penertiban tanah terlantar dengan tahapan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian, peringatan dan penetapan tanah terlantar. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan oleh Pemerintah khususnya BPN melalui Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah atas pemberian hak atas tanah terutama hak-hak atas tanah dengan skala besar supaya pemegang hak tidak melakukan penelantaran tanah dan tujuan kemakmuran rakyat tercapai

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Perbuatan persetubuhan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan terhadap kesusilaan yaitu salah satu kejahatan yang dikenal dengan perzinahan atau mukah (overspel). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum materiil dalam putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG menerapkan dakwaan Pasal 284 ayat 1 ke-1, dan hakim dalam memutus perkara perzinahan Nomor 1952/Pid.B/2014/PN.TNG terkait pasal 27 BW, sudah tepat dalam penerapannya. Metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan ini telah terpenuhi dan penerapan pasal 284 ayat 1 yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim kurang tepat karena salah satu terdakwa tidak tunduk pada pasal 27 BW mengingat di dalam ayat 5 Pasal 284 harus adanya putusan cerai terlebih dahulu. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perzinahan perkara Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG lebih didasarkan pertimbangan dari sisi psikologis terdakwa untuk perbaikan diri, hal ini terlihat dalam pemberian hukuman didasarkan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga unsur Pasal kabur dan dipaksakan

Ruang topologi pergandaan

Dalam tulisan ini, latar belakang pembahasan adalah ruang topologi. Pada ruang topologi dikembangkan konsep tentang pemetaan pemetaan pada ruang topologi. Selanjutnya berdasarkan konsep ini,dikembangkan konsep ten tang topologi pergandaan. Salain definisi dan teorema yang menyangkut topologi per - gandaan, diberikan juga beberapa akibat,catatan,contoh ser to kesimpulan. This document is Undip Institutional Repository Collection. The author(s) or copyright owner(s) agree that UNDIP-IR may, without changing the content, translate the submission to any medium or format for the purpose of preservation. The author(s) or copyright owner(s) also agree that .UNDIP-IR may keep more than one copy of this submission for purpose of security, back-up and preservation: (http://eprints.undip.ac.id

Post-Birth Custom on Malay People in Jongkong Kapuas Hulu

This article discusses the traditional knowledge of society is the wealth of inheritance obtained from previous generations. The knowledge contains two elements; local elements and elements of Islam. In this element there are beliefs that are associated with supernatural powers, and there are also beliefs that are associated with science. Explanation of these two aspects often cannot be done because of a limited understanding of the culture of the community. Instead of culture that is sustainable, often culture is abandoned because it is considered a prohibited work. Taking examples of activities 40 days after giving birth, this article explains the transition of cultural aspects from belief to knowledge. That is why the response to local culture must be preceded by deepening before any attitude is given

Penyetaraan Tes Berbentuk Uraian

Skor dari dua paket tes yang mengukur kemampuan yang sama yang dibuat dengan kisi‐kisi yang sama tidak dapat diperbandingkan langsung, karena skor tes tersebut belum berada pada skala yang sama. Skor tes yang dapat dibandingkan langsung harus terletak pada satu skala, sehingga perlu dilakukan penyetaraan skor tes.Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyetarakan tes, termasuk tes berbentuk uraian. Masing‐masing metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode penyetaraan tes yang paling stabil pada tes berbentuk uraian. Data pada penelitian ini adalah respon siswa terhadap suatu tes. Ada dua set data, respon siswa kelompok tertentu terhadap tes 1 dan respon siswa kelompok lain terhadap tes 2. Masing‐masing set data dianalisis dengan menggunakan program PARSCALE, kemudian konstanta penyetaraan dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu metode Rerata & Sigma (RS), Rerata & Rerata (RR), Haebara (HA), dan Stocking & Lord (SL).Semua metode komputasinya menggunakan program STUIRT. Dengan menghitung rata‐rata root mean square differences (RMSD) kemampuan pada masing‐masing metode menurut banyaknya replikasi, nilai rata‐rata RMSD yang lebih kecil menunjukkan hasil penyetaraan lebih stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata‐rata RMSD kemampuan yang terkecil diperoleh dari metode SL, diikuti metode HA, dan kemudian dua metode lainnya. Diantara keempat metode penyetaraan tes, yang paling stabil adalah metode SL. Sebaiknya gunakanlah metode SL dalam penyetaraan tes berbentuk uraian, walaupun komputasinya sukar dilakukan dengan cara manual. Kata kunci: penyetaraan, PARSCALE, STUIRT, RMSD

POLITIK HUKUM PIDANA MELALUI SARANA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN

ABSTRAKPolitik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan. Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (literate studi), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan secara umum, dan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penalKata Kunci : Politik Hukum Pidana, Non Penal, Pendidika

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19

AbstractThe trend of the spread of Coronavirus (Covid)-19 which continues to soar has an impact on society for health, peace and safety of the soul.  Public awareness and compliance with laws and regulations and the government's call for a Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy are important not to be violated or ignored.  The application of criminal sanctions for fines is an alternative sanction in law enforcement so that people are deterred, educated and as a means of government social control. The research method is normative juridical supported by empirical research using secondary data in the form of books, legislation and the internet. Type of qualitative research. The results of the study concluded that the government must be firm in applying criminal sanctions and criminal fines as an alternative to making people deterrent, educated and as a means of social control Keywords: PSBB, Criminal Fines, Prevention

PENGARUH RETURN ON ASSET TERHADAP EARNING PER SHARE PADA PT. MANDOM INDONESIA, TBK PERIODE 2012-2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap Earning Per Share pada PT. Mandom Indonesia, Tbk. Metode yang digunakan adalah explanatory research. Teknik analisis menggunakan analisis statistik dengan pengujian regresi, korelasi, determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini variabel Return On Asset diperoleh nilai rata-rata sebesar 12,72%. Variabel Earning Per Share diperoleh nilai rata-rata 792,11. Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Earning Per Share dengan nilai persamaan regresi Y = -106,130 + 70,579X, dan nilai koefisien korelasi 0,676 atau memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan nilai determinasi 45,7%. Uji  hipotesis diperoleh signifikansi 0,046 < 0,05

Kinerja Perusahaan Modal Ventura Diukur dari Sisi Rasio Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi Rasio Investasi Terhadap Total Aset Return on Asset dan Non Performing Finance (Studi Kasus Pada PT. Sarana Jakarta Ventura)

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kinerja perusahaan yang diukur dari sisi rasio keuangan yang terdiri dari beban operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO), Investment and financing to Asset Ratio (IFAR), serta mengetahui hasil evaluasi penilaian kinerja melalui Return on Asset (ROA). Pengukuran juga dilakukan dalam rangka menilai kesehatan pembiayaan perusahaan dilihat kualitas dari pencapaian pembiayaan atau non performing finance (NPF) selama periode tahun 2012-2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura tahun 2015. Objek penelitian ini adalah PT Sarana Jakarta Ventura dan Sampel penelitian ini dibatasi dengan menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah hanya satu perusahaan sebagai kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari laporan keuangan dalam periode 2012-2019. Hasil penelitian menunjukan tingkat pencapaian yang baik dilihat dari rasio BOPO, IFAR maupun dari sisi ROA namun dilihat dari aspek kesehatan  kualitas pembiayaan ini dalam kondisi kurang  sehat