Analisis Perspektif Praktisi Advokat dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Ide-ide kreatif dari program studi maupun mahasiswa selama ini terkadang hanya tersimpan tanpa ada kesempatan untuk menjadi kegiatan yang mendukung Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk itulah pada program hibah MBKM UNS tahun 2022 ini, dibuka peluang bagi seluruh Program Studi di UNS dan himpunan mahasiswa untuk mendapat dukungan implementasi aktivitas merdeka belajar. Dari program Hibah ini kami membawakan hasil penelitian dari analisis kami mengenai pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pertama alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana, kedua alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketiga barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut

KAJIAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Indonesia yang disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan sebagian besar luas wilayah lautan lebih dari wilayah daratan. Potensi perikanan di perairan Indonesia sangat besar sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak lain baik lokal maupun asing untuk menangkap ikan secara ilegal. Praktik penangkapan ikan ilegal dan membawa sebagian hasil tangkapan ke luar negeri tanpa melalui prosedur pemeriksaan terbukti berdampak pada hilangnya pendapatan bagi pemerintah daerah atau pusat yang dapat merugikan keuangan negara. Perairan Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaaan, dan penelusuran data online. Kementerian kelautan dan perikanan menyebutkan pada kuartal pertama tahun 2020, ada 44 kasus illegal fishing dan perusakan penangkapan ikan, sebanyak 38 kasus telah ditindaklanjuti secara hukum, lalu pada tahun kuartal pertama tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kejaksaan negeri Karimun telah melakukan eksekusi penenggelaman total 10 kapal sebagai bentuk sikap tegas atas penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Persoalan mendasar yang perlu dipecahkanguna mendukung pola konsep dalam bidang perikanan tanpa merusak laut dan melanggar ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangan, pemberian jera, serta hukuman yang sepadan kepada pelaku tindak pidana tersebut

Kinerja Demonstrasi Prototype Alat Early Warning System Erosi di Desa Dalangan

Erosion is a serious problem in riverbank areas. This is because erosion is the starting point for subsequent natural disasters such as landslides. Based on this understanding, empowerment is needed by installing an Early Warning System, mapping of vulnerable areas and evacuation routes, as well as outreach aimed at increasing the understanding and awareness of residents for mitigation. The early warning system socialization program is carried out with Focus Group Discussions so that it can run interactively. Thus, it is hoped that there will be an increase in public understanding and awareness of natural disasters, as well as an increase in the quality of community empowerment by students in the implementation of applied science