TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode field research, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan stakeholder. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transpransi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedispilinan para penyelenggara pemeritahan; 3) konsep Siyasah Syar’iyyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti al-Adalah dan asy-Syura sangat mendukung atas upaya mewujudkan  pemerintahan Desa Lampoko yang baik.Kata Kunci: Pemerintah Desa Lampoko; Prinsip al-Adalah dan as-Syura; Tata Kelol

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh tindakan dan aktivitas manusia, deteriorasi lingkungan menuntut adanya upaya pelestarian dari pelbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya pelestarian lingkungan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa melakukan tindakan tegas kepada industri maupun orang perorang yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syar’iyah pelestaraian lingkungan hidup, berorientasi dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.Kata Kunci: Pelestarian; Lingkungan, Siyasah Syar’iya

TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA (SYARIAH)

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif  syar’i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai khalifah diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daera

PILKADA DAN KONFLIK HORIZONTAL (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)

Pilkada sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat karena dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pendukung atau massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini dapat memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil arus lokal. Akibatnya, kadar dan rasa kepemilikannya (sense of belonging) serta keterlibatannya terhadap agenda-agenda politik masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu munculnya konflik horizontal. Di sisi lain, pilkada dapat menumbuhkan kredo demokrasi di tanah air termasuk di kota Makassar. Hal ini dapat diukur dari keterlibatan warga negara dalam setiap pelaksanaan pilkada, atau dalam bahasa lain secara psikologis warga negara terlibat dalam politik atau peduli dengan persoalan publik. Oleh karena itu pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan suatu yang baik dalam proses pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tanah air, termasuk di kota makassar. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan. Melalui pilkada ini diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah yang secara langsung ini, akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan

Muslims' Thoughts of Non-Muslims' Political Rights in Majority Muslim Areas in Makassar

Penelitian ini merupakan ikhtiar untuk membangun suatu tatanan masyarakat egaliter yang diderivasi dari suatu penegasan tentang kesetaraan manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan identitas-identitas yang diciptakan oleh sistem sosial, seperti, perbedaan ras, agama, suku, warna kulit, golongan, kebangsaan dan sebagainya. Sebab isu kesetaraan warga negara dalam sistem politik Islam menjadi kajian menarik dalam wacana menghadapi kemajemukan warga negara dan isu-isu ideologis dalam sebuah pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan empiris, studi ini menganalisis keterlibatan non-muslim dalam politik praktis pada pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Makassar. Adanya keterlibatan non-muslim dalam politik praktis menjadi kunci dalam membangun sebuah pemerintahan yang demokratis. Secara teoritis, studi ini memberikan penjelasan bahwa pengakuan terhadap hak-hak politik non-muslim tidak hanya dipahami pada tataran teoritisnya, tetapi juga pada tataran normative dan praktisnya sebab Islam yang mengusung pemerintahan demokrasi yang bertumpuk pada prinsip-prinsip persamaan, keadilan dan toleransi yang menjadi tuntutan modernitas saat ini dapat berjalan dengan baik, manakala tidak melakukan diskriminasi politik terhadap warga negaranya. Sehingga kemurnian ajaran Islam tidak mengalami distorsi, tetapi kesenjangan yang ada antara realitas masyarakat Islam dengan ide dasar ajaran Islam dapat dijembatani

Ijtihad dan Urgensinya

The results achieved through the ijtihad method show that Islamic law becomes elastic and develops so that it effectively becomes a solution in dealing with various problems as a result of changes and developments of the times

IJTIHAD DAN URGENSINYA

This study is intended to determine the role and urgency of ijtihad as a method of extracting and discovering Islamic law from its main sources, the Qur'an and Sunnah. This method cannot be separated from the context of the era which is always changing and developing along with the emergence of various new problems that have no legal provisions in the text.The results achieved through the ijtihad method show that Islamic law becomes elastic and develops so that it effectively becomes a solution in dealing with various problems as a result of changes and developments of the times

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyya