ARRANGEMENT OF ABANDONED LAND IN INDONESIA

And in a country cannot be owned, controlled, and used freely by humans but is bound by the provisions stipulated by the government or the State as the ruler of general rights regulated by the State in the agrarian law. The granting of rights by the State in the form of certificates of land rights must be balanced with strict provisions on the obligations of the holder of land rights. Rights and obligations appear together. Rights and obligations arise at the same time. Although their nature is different and opposite, their existence cannot be separated. The State has experienced many difficulties in controlling the neglect of land rights, especially those with ownership certificates. There is much speculation by individuals or legal entities that make Land an object of investment, especially land with property rights, because it has a more substantial and fuller legal force than other land rights recognized by the State. It was not utilizing the Land optimally because it is used as an investment object, so it is neglected. Abandoned Land is a violation of the law, so the form of controlling abandoned Land is the principle of legal certainty. Law enforcement on abandoned Land is the personification of the State for law violators who are detrimental to the nation, State, and people of Indonesia. Private rights granted by the State are more substantial and fuller in terms of property rights granted by the State because of their nature regulated by law. The ambiguity of the norms governing the criteria for abandoned land results in the difficulty of the State being able to prove a land as abandoned Land. The State is still focused on controlling other primary land rights. This can be seen from the different criteria for controlling land ownership rights with other primary land rights when viewed from the arrangement. It is necessary to regulate abandoned Land, which is more emphasized in land laws and regulations under the principles of good legislation so that it can be implemented as a form of law enforcement by the State. Whereas the purpose of the stipulation of abandoned Land is that Land that is not cultivated according to the granting of its rights can be used as an asset of the Land Bank and Land Reserves for the State to ensure an even distribution of optimization of land use, thereby creating prosperity for all Indonesian people.And in a country cannot be owned, controlled, and used freely by humans but is bound by the provisions stipulated by the government or the State as the ruler of general rights regulated by the State in the agrarian law. The granting of rights by the State in the form of certificates of land rights must be balanced with strict provisions on the obligations of the holder of land rights. Rights and obligations appear together. Rights and obligations arise at the same time. Although their nature is different and opposite, their existence cannot be separated. The State has experienced many difficulties in controlling the neglect of land rights, especially those with ownership certificates. There is much speculation by individuals or legal entities that make Land an object of investment, especially land with property rights, because it has a more substantial and fuller legal force than other land rights recognized by the State. It was not utilizing the Land optimally because it is used as an investment object, so it is neglected. Abandoned Land is a violation of the law, so the form of controlling abandoned Land is the principle of legal certainty. Law enforcement on abandoned Land is the personification of the State for law violators who are detrimental to the nation, State, and people of Indonesia. Private rights granted by the State are more substantial and fuller in terms of property rights granted by the State because of their nature regulated by law. The ambiguity of the norms governing the criteria for abandoned land results in the difficulty of the State being able to prove a land as abandoned Land. The State is still focused on controlling other primary land rights. This can be seen from the different criteria for controlling land ownership rights with other primary land rights when viewed from the arrangement. It is necessary to regulate abandoned Land, which is more emphasized in land laws and regulations under the principles of good legislation so that the State can implement it as a form of law enforcement. Whereas the purpose of the stipulation of abandoned Land is that Land that is not cultivated according to the granting of its rights can be used as an asset of the Land Bank and Land Reserves for the State to ensure an even distribution of optimization of land use, thereby creating prosperity for all Indonesian people

Deteksi dan Klasifikasi Citra Berdasarkan Warna Kulit Menggunakan HSV

Dalam model HSV (Hue Saturation Value) ini digunakan untuk segmentasi warna kulit manusia dan digunakan untuk mengklasifikasi citra khususnya dalam hal klasifikasi gambar pornografi. Pengelompokan warna kulit manusia ditunjukkan dalam ruang lingkup HSV. Dengan menggunakan sample warna kulit campuran warna kulit Eropa dan Asia, sehingga dapat menunjukkan bahwa model prototipe ini dapat digunakan untuk mendeteksi gambar pornografi

Rancang Bangun Program Koreksi Lembar Jawab Komputer untuk Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Stikubank

Semua proses dalam penerimaan mahasiswa ini sangat penting terutama pada tes masuk yang merupakan sebagai filter untuk dapat menerima mahasiswa baru sesuai dengan kompetensinya. Ada beberapa model untuk tes masuk penerimaan mahasiswa baru, salah satunya menggunakan media lembar jawab komputer (LJK). Walaupun pada saat ini tes online juga sudah banyak digunakan tetapi penggunaan lembar jawab komputer masih sangat relevan untuk digunakan terutama apabila tes dilakukan secara kolektif disekolah yang tidak tersedia koneksi internet, dan dengan ljk ini dapat mengkoreksi lebih cepat dibandingkan dengan koreksi manual dan tidak membutuhkan alat pemindai khusus yang mempunyai teknologi optical mark reader

Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda

Perbankan syariah beroperasi berdasar prinsip bagi hasil. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia belum bisa dijalankan secara murni syariah, dikarena bank syariah menjalankan sistem dengan memberlakukan sistem bagi hasil dan resiko.Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa patuhnya penerapan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah yang dilakukan oleh pihak Bank Kaltim Syariah Samarinda.Dasar teori yang digunakan akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungan jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariat dan bersifat universal. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati pada saat akad. Mudharabah adalah akad kerja sama USAha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu USAha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. PSAK Syariah merupakan perdoman atau petunjuk yang dibuat oleh pihak Dewan Akuntansi Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan tujuan untuk membantu menyusun semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. 3 alat analisis yang digunakan adalah PSAK No. 102, PSAK No. 105, dan PSAK No. 106. Hasil dari penelitian ini adalah belum sesuainya penerapan pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengungkapan laporan keuangan syariah pada pembiayaan murabahah. Pengungkapan pada laporan keuangan syariah padapembiayaan mudharabah. Pengungkapanpada laporan keuangan syariah pembiayaan musyarakahpada Bank Kaltim Syariah Samarinda

Pemberdayaan Sumber Daya Hayati Tanah Mendukung Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan

Pemberdayaan sumber daya biotik maupun abiotik tanah dapatmeningkatkan efisiensi sistem produksi pertanian. Sumber dayabiotik tanah meliputi flora dan fauna tanah. Pengelolaan sumberdaya biotik tanah dengan mengurangi asupan dari luar dapatmencegah Perubahan ekosistem yang ekstrem. Dalam rangkamelestarikan sistem produksi yang mandiri dan ramah lingkungan,penetapan parameter lingkungan harus jelas dan terukur denganmemerhatikan produktivitas yang akan dicapai dan konservasisumber daya. Penggunaan lahan harus sesuai daya dukungnya,neraca hara seimbang, mencegah erosi tanah pada level di bawahtolerable soil loss, dan menekan emisi CO2 di bawah ambang batastoleransi. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara hayatisehingga mencegah cemaran polutan pada produk maupun hasilsamping di bawah ambang batas. Selain itu, pelaku daur ekosistemtanah lengkap (produsen, konsumen, dan pengurai) dan tidak terjadigangguan lingkungan. Populasi fauna tanah yang terancam akibatsistem pertanian intensif perlu dipulihkan dengan memberikanbahan organik sebagai sumber hara dan energi, sehingga dapatberperan dalam konservasi bahan organik tanah dan memperbaikisifat fisik tanah. Penggunaan pupuk anorganik, organik, dan hayatisecara terpadu, menghindari pestisida sintetis, dan adanya cacing tanahendogaesis merupakan indikator pertanian ramah lingkungan

OPTIMALISASI SISTEM PERSEDIAAN BAHAN BAU DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) STUDI KASUS DI PT. MITRA MAS MUDA MANDIRI

Salah satu cara bagi perusahaan untuk menjamin dan melancarkan proses produksi bahan baku yaitu mengadakan persediaan bahan baku dan menentukan seberapa banyak bahan baku yang akan digunakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk dapat menentukan jumlah pesanan atau pembelian yang optimal tiap kali pemesanan perlu ada perhitungan kuantitas pembelian optimal yang ekonomis. Maka dari itu perlu adanya penggunaaan metode EOQ (Economic Order Quantity) untuk menentukan pembelian optimal yang ekonomis. Dari hasil pengolahan daa didapatkan bahwa kebutuhan ekonomis stok persedian bahan baku adalah 62,567= 63 kali pemesanan barang/hari, hari hasil perhitungan frekuensi pemesanan maka dapat ditentukan jumlah pemesanan adalah per 4 hari sekali pesan