Pengembangan dan Aplikasi Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta

The coverage of Health School Program (Usaha Kegiatan Sekolah/UKS) in Purwakarta District in 2005 was far below the target of national Minimal Service Standar. The indicators include early detection of growth and development of underfives and pre-schoolers (74.57%), students health examination by health personnel (61.82%), and teenagers health service (51.17%). This study aimed at developing information system of UKS in Purwakarta district to support the implementation of UKS management. Method used was based on System Development Life Cycle (SDLC) including planning, analysis, design, and system implementation/prototype testing. Data and information collection was done through in-depth interview, document review, and observation. Working unit being study object was Health Office, jatiluhur, Campaka, and Plered Health Centers, all located in Purwakarta district. This study resulted in prototype of UKS system that support the implementation of UKS management as to improve the quality of report and UKS coverage. To run well and to be sustained, this information system needs commitment and strong policy, clarity in rules and regulations, high motivation of personnel, and continuous fund suppport

Pendidikan Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan kebangsaan untuk menciptakan generasi bangsa yang berwatak dan menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat, yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individual dan kelompok. Namun hingga kini, lemahnya pendidikan nilai-nilai kebangsaan karena lemahnya transformasi pembelajaran kebangsaan dalam lingkungan pendidikan formal, non formal termasuk keluarga yang berimplikasi pada globalisasi dan berdampak pada pelemahan nasionalisme. Tetapi, perspektif negatif ini tidak mempengaruhi Universitas Cokroaminoto untuk melakukan transformasi nilai-nilai pendidikan kebangsaan disemua kalangan cipitas akademik. Justru itu, kajian ini penting untuk memahami kerangka pemikiran H.O.S. Cokroaminoto terhadap pendidikan kebangsaan dalam perspektif Pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustakan dengan metode kualitatif deskriftif. Kajian dimulai dengan pengumpulan data-data dokumen berupa buku, jurnal, blong dan hasil-hasil penelitian lainnya. Analisis data dokumen dilakukan dengan analisis konten, seterusnya data dokumen yang telah dikumpulkan dianalisis secara interaptif untuk menghasilkan kerangka teori. Melalui pendekatan teori fungsional, hasil penelitian menemukan sebagaimana kerangka pemikiran H.O.S Cokroaminoto tentang pendidikan kebangsaan berbasis Islam dapat meretas keraguan, membentuk jiwa sosialisme, memperkuat nasionalisme dan memperkokoh kepemimpin serta membentuk ekonomi interfenersif. Justru itu, Universitas Cokroaminoto harus lebih mendorong pada aspek pengembangan pendidikan kebangsaan yang berdialogi sosialisme islamisme

Minimal model for beta relaxation in viscous liquids

Contrasts between beta relaxation in equilibrium viscous liquids and glasses are rationalized in terms of a double-well potential model with structure-dependent asymmetry, assuming structure is described by a single order parameter. The model is tested for tripropylene glycol where it accounts for the hysteresis of the dielectric beta loss peak frequency and magnitude during cooling and reheating through the glass transition.Comment: Phys. Rev. Lett. (in press

Charge and momentum transfer in supercooled melts: Why should their relaxation times differ?

The steady state values of the viscosity and the intrinsic ionic-conductivity of quenched melts are computed, in terms of independently measurable quantities. The frequency dependence of the ac dielectric response is estimated. The discrepancy between the corresponding characteristic relaxation times is only apparent; it does not imply distinct mechanisms, but stems from the intrinsic barrier distribution for $\alpha$-relaxation in supercooled fluids and glasses. This type of intrinsic ``decoupling'' is argued not to exceed four orders in magnitude, for known glassformers. We explain the origin of the discrepancy between the stretching exponent $\beta$, as extracted from $\epsilon(\omega)$ and the dielectric modulus data. The actual width of the barrier distribution always grows with lowering the temperature. The contrary is an artifact of the large contribution of the dc-conductivity component to the modulus data. The methodology allows one to single out other contributions to the conductivity, as in ``superionic'' liquids or when charge carriers are delocalized, implying that in those systems, charge transfer does not require structural reconfiguration.Comment: submitted to J Chem Phy

Delta wing vortex manipulation using pulsed and steady blowing during ramp pitching

The effectiveness of steady and pulsed blowing as a method of controlling delta wing vortices during ramp pitching has been investigated in flow visualization experiments conducted in a water tunnel. The recessed angled spanwise blowing technique was utilized for vortex manipulation. This technique was implemented on a beveled 60 delta wing using a pair of blowing ports located beneath the vortex core at 40% chord. The flow was injected primarily in the spanwise direction but was also composed of a component normal to the wing surface. The location of vortex burst was measured as a function of blowing intensity and pulsing frequency under static conditions, and the optimum blowing case was applied at three different wing pitching rates. Experimental results have shown that, when the burst location is upstream of the blowing port, pulsed blowing delays vortex breakdown in static and dynamic cases. Dynamic tests verified the existence of a hysteresis effect and demonstrated the improvements offered by pulsed blowing over both steady blowing and no-blowing scenarios. The application of blowing, at the optimum pulsing frequency, made the vortex breakdown location comparable in static and ramp pitch-up conditions

EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Lhokseumawe)

Rehabilitasi pecandu merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Upaya penanggulangan narkotika, dilakukan dengan cara menjatuhkan pidana badan, denda, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi di atur pada Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika maka kemudian dikelurkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan undang-undang dilakukan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah yang terjadi secara efektif. Bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dan efektivitas dalam rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010. Salah satu alasan dikeluarkan SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahguna narkotika yang semakin meningkat. sementara di sisi lain, upaya pengobatan atau perawatan melalaui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah agung menyadari juga tataran implementasi aparat penegakan hukum masih belum terdapat keterpaduan.Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 bahwasanya sudah menerapkan akan tetapi belum ada putusan yang memutuskan untuk di rehabilitasi oleh hakim. Hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pengguna narkotika.Efektivitas rehabilitas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, masih belum berjalan dengan efektif dimana untuk biaya rehabilitasi yang sangat mahal belum ada upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan dana peserta rehabilitasi untuk peserta yang menginginkan untuk direhabilitasi dan juga belum ada pengoptimalkan tempat rehabilitasi yang haya satu di Lhokseumawe, dan juga peserta yang setelah rehabilitasi ada kemungkinan untuk menggunakan narkotika setelah keluar dari tempat rehabilitasi.Disarankan Kepada Hakim supaya melakukan Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 harus benar-benar, dimana Hakim harus benar-benar melihat tersangka tertangkap tangan agar bisa direhabilitasi dan tidak memutuskan untuk memenjarakan pecandu yang memerlukan rehabilitasi, Untuk Pemerintah diharapkan untuk mengoptimalkan dana rehabilitasi dimna semakin bertambahnya pecandu narkotika harusnya pemerintah melihat dana rehabilibiltasi jadi tidak ada pecandu yang memakai narkotika berkeliaran dijalan, dan mengoptimalkan tempat rehabilitasi yang sangat terbatas hanya satu tempat yang ada di Lhokseumawe, dan juga tenaga medis dalam rehabilitasi harus memperkuat pecandu narkotika agar tidak kembali menggunakan narkotika setelah rehabilitasi