The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review

The existence of the Constitutional Court in modern countries is considered a new phenomenon in filling the existing and established state administration system. For countries that experience a change from authoritarian to democracy, the establishment of the Constitutional Court becomes urgent because it wants to change or improve the State-administrative system. The type of research is normative-juridical that intended to discusses concepts, doctrines and theories (principles) and legislation, which correlate to philosophical construction regarding the existence of a Constitutional court ruling. In relation to this normative research, several approaches will be used, namely statutory, conceptual, analytical, philosophical, and case approaches. The results show that the existence of a final and binding ruling by the Constitutional Court in reviewing the law is clear normatively as mandated in the existing constitutional but in terms of the implementation of the existing ruling, the existence of this ruling gets more attention by the structure of the relevant institution so that in the implementation of the Constitutional Court’ ruling did not experience obstacles and challenges from related institutions or structures. Keywords: Final and Binding, Constitutional Court, Constitutional Review; Judg

The Portrait of Water Resources Sustainable Management in Indonesia: Pragmatic Approaches

Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states "The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". In this article, "water" as an object is controlled by the State. The words "mastered" by the "State" in Article 33 are the basis for the interpretation of the concept of state management. The first laws applying the concept of state management is the Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (hereinafter referred with UUPA). The basic regulation of water resources management can be elaborated in some aspects such as environmental aspects, economic aspects, and social aspects. Keywords: Regulation, Water Resources, Sustainable Managemen

The Regional Government Authority on Food-Crop Agricultural Land Protection

The authority of the regional government both provincial and district / municipality governments that have the potential of food agricultural land has the authority and responsibility to formulate regulations to govern Food-Crop Agricultural Land Protection and enforce the regulation. This authority is an attribution of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution and is also a sub-system of the Law No. 26 of 2007 Concerning Spatial Planning. In addition, at the level of implementation, this authority is a mandate of Article 12 of the Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. In this context, the implementation of food-crop agricultural land protection conducted by the regional government is the authority of the delegation.  The implementation of this authority can take the form of regulation, planning, determination, development, utilization, and control of the implementation of protection of food-crop agricultural land. Keywords: Authority, Regional Government, Protection, Food-Crop Agricultural Land

The State's Losses at State-owned Enterprises in Persfektif Corruption

State-Owned Enterprises administered by the professional who works with rule and regulation. Steps in the form of profit in money terms, it is not independent of the existence of the risk in the form of the possibility of losses. In carrying out the actions of The State-Owned Enterprises have always been faced with the possibility of obtaining profits or suffer losses. Therefore, the losses that occur in professional decision making should not be casually (not necessarily should) be considered as a deliberate act which is equivalent to committing financial fraudProblem management to State-Owned Enterprises and refines that may give rise to uncertainties in law enforcement corruption, losses arising on a transaction conducted by the perpetrators of State-Owned Enterprises was acts that inflict such losses can be seen as a disadvantage the SOES can be raises the loss of State-Owned Enterprises, considering it as a business entity is seeking a profit, which in its management could be profit or loss depends on how could market mechanism

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas

Analisis Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Makassar Menjadi Perusahan Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan proses dan akibat hukum perubahab bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dilakukan dengan tahap persiapan dimana dalam tahapan ini melalukan revaluasi aset dan audit serta pembuatan anggaran dasar. Hal-hal yang harus diketahui Pemerintah Kota selaku Pengelola Badan Usaha Milik Daerah terkait perubahan bentuk badan hukum. Penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar. Setelah berlakunya Peraturan Daerah tersebut, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana pendirinya dilakukan oleh Walikota. Adapun akibat hukum perubahan bentuk badan usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah berubahnya struktur organisasi, manajemen dan penyebutan nama. Kata Kunci : Badan Hukum, Perusahaan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Perseroan Terbatas

Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar

Hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia, masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh hak informasi publik. Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi ajudikasi non-litigasi. Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional

ANALISIS HUKUM SISTEM PELAYANAN SATU PINTU DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan mengungkap tampakan penerapan sistem pelayanan satu pintu untuk\ud perizinan penanaman modal, dampak substantif dan kendala optimalisasi penerapannya di Prov.\ud Sulse\ud l.\ud Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai\ud permasalahan pelayanan perizinan penanaman modal, dan kemudian menganalisisnya secara\ud kualitatif dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antarbe\ud rbagai\ud bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan dianalisis secara deskpritif\ud sehingga selain mengungkapkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam\ud penelitian ini.\ud Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa hal, yaitu kesatu, b\ud entuk kelembagaan UPT\ud -\ud BPMD Prov. Sulsel tidak ekivalen dengan lingkup fungsi dan kewenangan yang dikelolannya\ud yang mencakup perizinan (dan nonperizinan) di bidang dan juga di luar bidang penanaman\ud modal; p\ud ola perizinan paralel yang dilaksanakan masih pada\ud tahap pengajuan berkas persyaratan\ud permohonan, belum sampai kepada tahap pemrosesan perizinan (dan non perizinan); persyaratan\ud perizinan yang dibakukan masih menonjolkan fungsi pengawasan dan kendali preventif. Kedua,\ud penerapan sistem pelayanan satu pintu\ud dalam perizinan penanaman modal belum memberikan\ud dampak terhadap peningkatan kinerja investasi di Prov. Sulsel. Ketiga, kendala optimalisasi\ud penerapannya adalah adanya keterlambatan koordinasi dalam pelaksanaan survei dan pemberian\ud rekomendasi serta keterl\ud ambatan penandatanganan surat iz