RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN-244, TLN-5587) yakni “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar” meliputi salah satunya huruf l yakni “penanaman modal”. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

EVALUASI PENINGKATAN GURU DALAM PENYUSUNAN PANDUAN PRAKTIKUM IPA BERMUATAN KARAKTER

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan guru dalam menyusun panduan praktikum IPA bermuatan karakter. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan deskriptif kuantitatif. Peneliti menggunakan guru yang berjumlah 10 orang guru di SD N 7 Manukaya sebagai subjek penelitian dan evaluasi peningkatan guru dalam menyusun panduan praktikum IPA bermuatan karakter sebagai objek penelitian. Instrumen yang digunakan adalah angket. Peneliti menggunakan analisis data menggunakan skala Gain Skor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari evaluasi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun panduan praktikum IPA bermuatan karakter dari 10 orang guru, 8 guru memperoleh hasil efektif dan 2 guru kurang efektif dalam peningkatannya Secara keseluruhan rata-rata peningkatan N-Gain diperoleh hasil 0,7 dengan presentase tafsiran 72% dengan kategori cukup efektif dan kriteria skor gain sedang. Kata kunci: panduan praktikum; ilmu pengetahuan alam; karakter. ABSTRACTThis research aims to determine teacher improvement in preparing character-based science practicum guides. The type of research used in this research is a quantitative descriptive approach. The researcher used 10 teachers at SD N 7 Manukaya as research subjects and evaluated teacher improvement in compiling a science practicum guide containing character as the research object. The instrument used was a questionnaire. Researchers used data analysis using the Gain Score scale. The results of this research show that from the evaluation of the increase in teachers’ abilities in preparing science practicum guides containing character from 10 teachers, 8 teachers obtained effective results and 2 teachers were less effective in their improvement. Overall, the average increase in N-Gain was 0.7 with a percentage interpretation of 72% with the quite effective category and moderate gain score criteria. Keywords: practical guide; natural sciences; analysis

The Role of Organizational Commitments Mediates The Effect of Competence on Employee Performance in PT. Bali Tangi Spa Production

Business development and competition will continue to increase from time to time following the development of information technology, so each company must continue to be creative and innovate by continuously improving the quality of its human resources. Human resources are one of the most important assets in a company or organization, as sophisticated and as complete as any other aspect of the organization but without the support of competent human resources, the organization will not operate well. This study aims to examine the effect of competence on employee performance, the effect of competence on organizational commitment, the effect of organizational commitment on employee performance and the role of organizational commitment mediating competence on employee performance. The method of determining the sample in this study uses a census method in which all employees totaling 37 people are sampled at PT. Bali Tangi Spa Production, Denpasar, Bali and data processing using Partial Least Square (PLS) analysis technique version 2.0. The results of the study stated that competence had a positive and significant effect on organizational commitment, competence had a positive and not significant effect on employee performance, organizational commitment had a positive and significant effect on employee performance and company commitment played a partial mediation in mediating competence on employee performance. In general, employees have a very good performance but management is advised to provide training, especially in the use of work equipment and also provide deeper motivation to increase organizational commitment. &nbsp

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN-244, TLN-5587) yakni “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar” meliputi salah satunya huruf l yakni “penanaman modal”. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat