EKSISTENSI DAN POLA PERKADERAN PASCA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kader dan pola pengkaderan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) alasan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem khilafah Islamiyah; 2) pasca pembubaran, kader-kader HTI tidak lagi melakukan gerakan-gerakan dakwah secara terbuka, tetapi pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi, sebab mengubah paham atau ideologi tidak semudah mencabut status badan hukum sebuah organisasi; 3) secara kelembagaan, HTI dapat saja dibubarkan tetapi pola perkaderan melalui penyebaran paham ideologi dengan menggunakan pelbagai metode secara diam-diam masih sangat mungkin berlangsung; 4) tidak terdapat praktik ketatanegaraan Islam yang dapat dijadikan rujukan terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, tetapi dalam mengambil kebijakan, pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip keadilan.Kata Kunci: Eksistensi Kader; Hizbut Tahrir Indonesia; Pembubara

Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan vailid terkait pemberian remisi dalam tindak pidana mencuri yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efiektivitas pemberian remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan remisi sangatlah sedikit sehingga potensi untuk mengulangin tindak pidananya sangat sedikit. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.      

TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PENDAYAGUNAAN MINYAK BUMI

Dalam QS. al-Nahl/16 ayat 13, Allah SWT mengisyaratkan bahwa berbagai hal di bumi yang salah satu diataranya yaitu minyak bumi, diciptakan oleh-Nya untuk memudahkan kehidupan umat manusia, tetapi eksploitasi minyak bumi yang tidak terkontrol juga akan mengakibatkan kerusakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitan kualitatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Peran pemerintah/negara “khīlafah” dalam penggunaan minyak bumi merupakan salah satu bentuk lain dari konkretisasi penciptaan manusia sebagai khalīfatullah, yaitu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, disamping juga memanfaatkannya, yang salah satunya minyak bumi sebagai sumber energi. Apabila dikaitkan dengan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila, maka sebagai warga-bangsa, harus mampu menggunakan minyak bumi dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan. Peran pemerintah dalam pendayagunaan minyak bumi dapat berupa eksplorasi dan pengolahan minyak bumi serta penemuan sumber energi lain selain minyak bumi. Peran pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan minyak bumi dapat dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang hukumnya dapat ditetapkan oleh pemerintah “ta’zīr”.Kata Kunci: Pemerintah; Pendayagunaan: Minyak Bum

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pasung Di Sumbawa: Sistem Organisasi, Sumberdaya dan Permasalahan

Fenomena pasung terhadap penderita gangguan kesehatan jiwa yang terjadi di berbagai daerah juga terjadi di kabupaten Sumbawa. Kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penanggulangan pasung bagi penderita gangguan kesehatan jiwa diharapkan mampu memberi solusi bagi keluarga penderita gangguan kejiwaan khususnya dalam proses pemberian pengobatan atau perawatan, pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pentingnya pemberdayaan dimasyarakat sehingga dapat menerima penderita gangguan jiwa pasca pemasungan.  Melalui kebijakan tersebut pemerintah daerah mendeklarasikan bebas pasung sejak dicanangkan Sumbawa sebagai kabupaten bebas pasung.  Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut hingga saat ini  belum berjalan maksimal. Berbagai bukti ditemukan di lapangan seperti masih adanya temuan kasus pasung, masalah kurangnya koordinasi lintas sektor, proses pelayanan kesehatan dan perawatan dan rujukan penderita gangguan jiwa yang masih terbatas dan lain sebagainya,menjadi temuan penelitian

EKSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi asas good governance dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa ditinjau dari Hukum Tatanegara Islam di Desa Bolang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemilihan kepala Desa di Desa Bolang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa asas good governance yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya asas kepastian hukum dan transparansi. Faktor yang memengaruhi proses pemilihan kepala desa antara lain tingkat pendidikan masyarakat, faktor geografis, dan ketersediaan biaya. Pada prinsipnya, pengambilan keputusan ditingkat panitia pemilihan dengan jalan musyawarah telah sejalan dengan prinsip salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yaitu syura.Kata Kunci: Good Governance; Hukum Tata Negara Islam; Pemilihan Kepala Des

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan, khususnya di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone dilakukan dengan cara: 1) memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku; 2) dalam proses pembelajaran, pihak pesantren tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan; 3) penangana terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan oleh peserta didik atau santri senior, tetapi dilakukan oleh pembina yang berasal dari unsur guru; 4) tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah dan staf dan anak/peserta didik serta orang tua menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas.Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Pesantren Al-Ikhla

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Nilai keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Selain itu, negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan. Studi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang perumusannya terikat dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perumusan Ketetapan MPR wajib mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, meskipun perwujudan dari nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara tidak mudah dioperasionalkan. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan keberpihakan kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, istiqamah, bertanggungjawab baik dalam relasi sosial maupun politik. Keharusan setiap bentuk peraturan, termasuk Ketetapan MPR untuk mengadopsi dan mencerminkan nilai keadilan dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR telah sejalan dengan pandangan siyasah syar’iyyah.Kata Kunci: Keadilan; Ketetapan MPR; Siyasah Syar’iyya

Analisis Manajemen Pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo Kota Makassar

ABSTRAK HISBULLAH, Analisis Manajemen Pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo Kota Makassar. (Dibimbing oleh Ismail Tolla dan Mustafa) Penelitianinibertujuan (i) mendeskripsikan kemampuan guru merencanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo Kota Makassar; (ii)mendeskripsikan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo Kota Makassar; (iii) mendeskripsikan kemampuan guru mengevaluasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo Kota Makassar; (iv) mengemukakan faktor apa saja sebagai pendukung dan penghambat guru berdasarkan mengimplementasikan manajemen pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo Kota Makassar.MetodePenelitian yang digunakandalampenelitian inikualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi.Subjeknyaadalahguru kelas I, II, IV, V, PJOK, dan PAI di SD Negeri Butung I Kecamatan Wajo KotaMakassarpada Tahun Ajaran 2014-2015.Hasil penelitianmenunjukkanbahwapada tahap perencanaan masih ada beberapa komponen masih lemahpada penyusunan RPP dan instrumen penilaian sehingga bisa dikategorikan belum maksimal, pada tahap pelaksanaan guru telah melaksanakan langkah pembelajaran Kurikulum 2013, namun belum optimal dalam pelaksanaan pendekatan scientificsehingga dapat dikategotrikan cukup maksimal, pada tahap evaluasi guru telah melakukan penilaian, namun sebagian besar hanya melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat dikategorikan belum maksimal, untuk faktor pendukung dalam proses penerapan pembelajaran kurikulum 2013 terletak pada peran kegiatan KKG sehingga guru dapat menyediakan perencanaan dan evaluasi, faktor penghambatnya adalah tahap penyusunan isi RPP dan instrumen penilaian, serta pada tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan pendekatan scientific yang belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri Butung I belum maksimal, karena masih terdapat kendala pada tahap perencanaan dan penilaian pembelajaran. ABSTRACT HISBULLAH, Analysis ofLearning Management of 2013 Curriculum at SDN Butung I in Wajo Subdistrict of Makassar (supervised by Ismail Tolla and Mustafa) The study aims at describing (i) teachers’ competence in planning the learning based on 2013 curriculum at SDN Butung I in Wajo subdistrict in Makassar, (ii) teachers’competence in implementing the learning based on 2013 curriculum at SDN Butung I in Wajo subdistrict of Makassar, (iii) teachers’competence in evaluating the learning based on 2013 curriculum at SDN Butung I in Wajo subdistrict of Makassar, and (iv) the supporting and inhibiting factors of the teachers based on the implementation of learning management of 2013 curriculum at SDN Butung I in Wajo subdistrict of Makassar. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data is collected through observation, interview, and documentation. The subjects are teachers of class I, II, IV, V, PJOK, and PAI at SDN Butung I in Wajo subdistrict of Makassar of academic 2014/2015. The result of the study reveal that in the planning phase, there are still weak components in formulating the lesson plan and the assessment instrument which can be categorized as not yet maximal. In the implementation phase, teachers have conducted learning steps in 2013 curriculum; however it is not yet optimal in implementing scientifict opproch, so it can be categorized as fairly maximal. In evaluation phase, teachers have conducted assessment; however, most of them have only conducted knowledge and skills assessments which can be categorized as not yet maximal. The supporting factors in the implementation of learning process of 2013 curriculum lies on the roles of KKG activities, so the teachers can provide the planning and evaluation. The inhibiting factors are the formulation of lesson plan and assessment instrument. The implementation phase is the implementation of scientific approach which is not yet optimal. Thus, the conclusion of the study is learning implementation of 2013 curriculum at SDN Butung I in Wajo subdistrict of Makassar is not yet maximal because there are problems on the planning phase and learning assessment

Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan

Violation of workers' rights in Indonesia is a central issue in labor relations Commonly violations of workers' rights demand the existence of the Confederation of Trade Unions as an organization formed from, by, and for workers both in the company and outside the company, which is free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests and welfare of workers. For this reason, this research is oriented in the form of normative empirical research that seeks to observe the provisions of laws and regulations from the aspects of the rights and obligations of workers and employers along with law enforcement and direct observations in the Confederation of Maros Trade Unions in their role defending the rights and interests of workers in Maros Regency. The conclusion in this study is that labor relations outline the existence of inseparable rights and obligations as a definite causality, so disputes over rights and obligations between workers and employers require law enforcement that can be pursued outside the court through Bipartite settlements and mediation and litigation settlements through judicial institutions. In addition, the existence of KSPI Maros plays a very important role in industrial relations and efforts to resolve labor rights disputes through Bipartite, mediation and courts.Pelanggaran hak buruh di Indonesia menjadi isu sentral dalam hubungan ketenagakerjaan Lumrahnya pelanggaran hak-hak buruh menuntut eksistensi Konfederasi Serikat Pekerja sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan maupun kesejahteraan buruh. Untuk itu, penelitian ini di orientasikan dalam bentuk penelitian empiris normatif yang berupaya mengamati ketentuan peraturan perundang-undangan dari aspek hak dan kewajiban buruh dan pengusaha beserta penegakan hukumya dan pengamatan secara langsung di Konfederasi Serikat Pekerja Maros dalam perananya membela hak dan kepentingan buruh di Kabupaten Maros. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa hubungan ketenagakerjaan menggariskan adanya hak dan kewajiban yang tidak dapat di pisahkan sebagai kausalitas yang pasti, sehingga perselisihan hak dan kewajiban antar buruh dan pengusaha menghendaki penegakan hukum yang dapat di tempuh di luar pengadilan melalui penyelesaian Bipartit dan mediasi maupun penyelesaian litigasi melalui lembaga peradilan. Di samping itu, keberadaan KSPI Maros sangat berperan dalam hubungan industrial dan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hak buruh melalui Bipartit, mediasi dan pengadilan. Keywords: Penegakan Hak; Buruh; Konfederasi Serikat Pekerja Maro