Strategi Komunikasi dalam Upaya Pendekatan Pegawai Pemasyarakatan Kepada Narapidana untuk Mencegah Kericuhan di Dalam Lapas Kelas IIB Muara Enim

Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dan salah satu bentuk berinteraksi adalah komunikasi. Dengan semakin majunya kehidupan manusia, komunikasi yang dilakukan juga berkembang dengan banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk saling memahami satu sama lain. Lapas Kelas IIB Muara Enim memiliki strategi untuk melakukan pendekatan kepada narapidana dengan cara berkomunikasi yang bertujuan untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Muara Enim. Salah satu teknik komunikasi yang digunakan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut secara tatap muka secara langsung antara beberapa orang yang terlibat dengan interaksi tersebut. Dengan menggunakan metode deskripsi dan literature review, Peneltian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh komunikasi dalam upaya melakukan pendekatan kepada narapidana di Lapas Kelas IIB Muara Enim sangat lah besar karena dengan adanya komunikasi yang baik maka pendekatan kepada narapidana dapat dilakukan bahkan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Enim memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga petugas peamsyarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Enim memiliki kedekatan kepada narapidana. Serta Pengaruh kemampuan komunikasi yang baik sangatlah besar kepada pencegahan kericuhan di Lapas Kelas IIB Muara Enim karena dengan kemampuan komunikasi yang baik dari petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Enim maka dapat membuat narapidana menceritakan keluhan-keluhan yang mereka rasakan di Lapas Kelas IIB Muara Enim sehingga petugas pemasyarakatan dapat memperbaiki kesalahan sehingga tidak ada lagi keluhan dan mencegah adanya kericuhan

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Dispenda di Kota Medan

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu sistem dibuat untuk menangani sesuatu berulang kah ataupun yang secara rutin terjadi, karena sistem tersebut diperlukan oleh perusahaan untuk menangani permasalahan kegiatan perusahaannya. Kita harus mengetahui bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan saja, namun memiliki peranan yang besar dalam melaksanakan kegiatan perusahaa

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MEINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemerintah desa belum mampu secara optimal menyerap pendapatan asli desa dari pengelolaan kekayaan desa yang ada, belum adanya regulasi tentang penertiban aset desa, terutama dalah hal sewa aset desa, serta kurangnya antusiasme warga desa dalam mengembangkan potensi, setelah mendapatkan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu model interaktif, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa oleh pemeritah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan degan baik, namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM yang kompeten, penerimaan uang sewa, belum adaya regulasi penertiban aset desa, kurangnya antusias masyarakat, dan masih lemahnya pertangungjawaban rencana kerja desa. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan SDM, merubah pola fikir masyarakat, adanya regulasi penertiban aset desa, pelatihan berkaitan dengan proses pertangungjawaban

HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA (ANALISA PUTUSAN KPPU NO.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLAY'S PREMIER LEAGUE (EPL) OLEH ASTRO GRUP)

Hak siar eksklusifBarclay's Premier League (EPL)merupakan sebuah konten yang sangat diminati oleh berbagai Lembaga Penyiaran di Indonesia karena berisikan siaran Liga Inggris yang sangat memikat para pencinta sepakbola di Indonesia bahkan di Internasional. Namun pada prakteknya untuk mendapatkan konten hak siareksklusif Barclay's Premier League (EPL), rentan indikasi dugaan praktek monopoli, seperti tuduhan Indovisionyang ditujukan kepada ASTRO TV yang memonopoli siaran Liga Inggris Barclay's Premier League (EPL)musim 2007- 2010. Karena tuduhan itu, pada tanggal 29 Agustus 2008KPPU mengeluarkan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008 TentangHak Siar Barclays Premier LeagueMusim 2007-2010.Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis mengangkat skripsi berjudul Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup).Tujuan skripsiini adalah sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hak atas kekayaan intelektual, dan bahan kajian dalam pendidikan dan penelitian lebih lanjut tentang hak siar dari aspek hukum persaingan usaha.Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan berbentuk normatif,yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder. Bahan hukum dikelompokkan menjadi bahan hukum primer berupa Putusan KPPU No.3/KPPU- L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier LeagueMusim 2007-2010 dan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks sertapandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan bahan hukum tersier berupa bahan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.Kemudian bahan hukum diolah dengan sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan secara vertikal dan/atau secara horizontaldan analisis bahan hukum menggunakan penafsiran perbandingan hukum. Hasil yang didapat adalah Terlapor III (ESPN STAR Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999, danpoin kelima Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan kewenangan KPPU secara yuridis

Analisis penyediaan angkutan umum Banda Aceh - Kota Jantho (Alternatif pemilihan moda angkutan umum Banda Aceh - Kota Jantho)

XIV+105hlm.;29c

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA JASA INTERNET BANKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulisan skripsi ini dibuat karena adanya permasalahan yang terdapat dalam penggunaan fasilitas internet banking, terutama dalam hal perlindungan hukum dan pemberian kompensasi terhadap kerugian yang diderita nasabah. Perkembangan teknologi yang pesat, ternyata tidak diikuti dengan hukum yang mengaturnya, hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi nasabah sebagai konsumen dalam dunia perbankan. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah internet banking ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan apa kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah internet banking. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum berdasarkan data sekunder dan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan data primer, namun penelitian yang lebih diutamakan adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan lainnya. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah internet banking merupakan tanggungjawab pihak bank sebagai pihak penyelenggara, namun tanggung jawab itu juga dibebankan kepada nasabah dengan cara peningkatan kewaspadaan dan ketelitian dalam menggunakan layanan internet banking. Bila terhadi hal-hal yang mencurigakan atau dianggap akan menimbulkan bahaya dalam penggunaan internet banking, maka nasabah dapat memberitahukan ke bank bersangkutan melalui call center. Selain itu upaya perlindungan hukum juga merupakan tanggung jawab pemerintah melalui produk peraturan perundang-undangan dan unsur penegak hukum lainnya. Pada saat ini, perlindungan hukum bagi nasabah didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah internet banking adalah pemberian ganti rugi materiil sesuai kerugian yang dialami nasabah apabila telah tercapai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Sehubungan dengan adanya berbagai masalah dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah internet banking, maka diharapkpan kepada pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tegas. Kepada pihak perbankan aga lebih memperhatikan keamanan, kenyamanan dan kepastian perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Untuk nasabah internet banking diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memakai setiap produk yang dikeluarkan bank, memahami jaminan produk dan jaminan hukumnya akan lebih menguntungkan nasabah sendiri sebagai konsumen dalam dunia perbankan

KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA BENGKULU

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tanpa disadari, perjanjian tidak tertulis kerap kali dilakukan dalam kehidupan bermasyrakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap perjanjian tidak tertulis pada praktik sewa menyewa mobil di kota Bengkulu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis tetap sah sebagai suatu perjanjian dan memiliki dasar hukum. Tetapi konsekuensi dari perjanjian sewa menyewa mobil di kota Bengkulu yang dibuat secara tidak tertulis memiliki kekurangan dalam aspek pembuktian. Kelemahan pada perjanjian tidak tertulis tersebut berupa kesulitan untuk membuktikan telah terjadinya suatu perikata

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DENGAN MAJIKAN DI KELURAHAN SAWAH LEBAR KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU

Pekerja Rumah Tangga merupakan lapangan kerja sektor non formal, dimana Pekerja rumah tangga yang bekerja pada majikan sebagian besar tidak memiliki perjanjian tertulis dalam melakukan kesepakatan kerja. Aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang dilakukan Pekerja rumah tangga dan juga majikan akan kesadaran hak dan kewajiban masing-masing pihak belum terdapat didalam kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, Perjanjian kerja merupakan unsur utama dalam dalam lahirnya sebuah hubungan kerja. Saat hubungan kerja lahir, bersamaan dengan itu hak dan kewajiban pun akan lahir pula antara pengusaha dan pekerja. Setelah adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak barulah timbul tanggung jawab hukum antara PRT dan Majikan, Adanya perjanjian kerja secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai dasar kesepakatan kedua belah pihak telah menunjukan adanya hak dan kewajiban, kewenangan dan kekuasaan, serta pekerjaan yang diperjanjikan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi tanggung jawab pekerja rumah tangga dan majikan di kelurahan Sawah Lebar kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu (2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan pekerja rumah tangga dan majikan di kelurahan Sawah Lebar kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu, metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber sumber data yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang hukum perjanjian kerja. Selanjutnya data diolah dengan tahapan editing dan coading data yang kemudian dilakukan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Tanggung jawab pekerja rumah tangga dan majikan di kelurahan sawah lebar dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan melalui perjanjian tidak tertulis. (2) Pelaksanaan tanggung jawab pekerja rumah tangga dan majikan di kelurahan Sawah Lebar merupakan bentuk dari perwujudan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan telah terlaksana dengan baik walaupun belum semua terlaksana dengan baik

PEMBERIAN PENANGGUHAN EKSEKUSI OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA TERHADAP HARTA DEBITOR DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Penangguhan eksekusi atau stay merupakan istilah yang digunakan pada proses penyelesaian kepailitan terhadap pelaksanaan eksekusi harta debitor pailit yang ditunda selama 90 (sembilan puluh) hari. Penangguhan eksekusi diberikan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) melalui putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimanakah pelaksanaan penangguhan eksekusi harta debitor pailit dalam proses penyelesaian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan apakah tujuan pemberian penangguhan eksekusi terhadap harta debitor pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan bahan hukum kemudian ditelaah dengan baik. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis, logis, dan rasional bahan hukum yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan penangguhan eksekusi dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Sehingga eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah adanya keadaan insolvensi dan tujuan penangguhan eksekusi yaitu untuk memperbesar tercapainya perdamaian, mengoptimalisasi harta pailit, serta mengoptimalisasi kerja kurator. Kata Kunci: Penangguhan eksekusi, Harta Pailit