A preliminary study of the role of women in some Akan rural communities

Domestic rights & duties in Southern Ghan

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PATCH TRIANGULAR METODE PARASITIC UNTUK APLIKASI LTE DI FREKUENSI 2,3 GHZ

4G LTE merupakan teknologi telekomunikasi yang terbaru dan memiliki efisiensi serta kecepatan akses data yang tinggi. Untuk menunjang teknologi tanpa kabel dibutuhkan suatu antena yang juga memiliki performansi yang maksimum yang bisa diaplikasikan pada 4G LTE. Salah satu antena yang cocok adalah antena mikrostrip karena memiliki dimensi yang kecil dan ringan serta mudah dipabrikasi. Pada tugas akhir ini dirancang suatu antena mikrostrip patch triangular untuk aplikasi LTE yang bekerja pada frekuensi 2,3 GHz dengan menggunakan metode parasitic dengan tujuan memperbesar bandwidth dan teknik saluran pencatu tidak langsung atau microstrip feed line. Dari hasil simulasi didapatkan kenaikan bandwidth yang signifikan yaitu sebesar 21,1% dari 219 MHz menjadi 265 MHz. Sedangkan dari hasil pengukuran didapatkan hasil bandwidth sebesar 245 MHz (2185 MHz - 2430 MHz). Nilai return loss sebesar -16,412 dB dan nilai VSWR sebesar 1,356. Pola radiasi yang didapatkan memiliki daya pancaran ke segala arah atau omnidirectional. Gain yang dihasilkan dari pengukuran sebesar 5,43 dBi.Kata kunci – Bandwidth, Gain, LTE, microstrip, parasitic, pola radiasi, return loss, VSW

Is the Exclusionary Rule a Prohibition-Era Relic?

Review of Wesley M. Oliver\u27s The Prohibition Era and Policing: A Legacy of Misregulation

Policy Disagreements with the United States Sentencing Guidelines: A Welcome Expansion of Judicial Discretion or the Beginning of the End of the Sentencing Guidelines?

Article III of the Constitution confers upon federal judges the duty to decide cases and controversies. The case or controversy requirement distinguishes the judiciary from the legislative and executive branches of government, which make and enforce laws of general application for the benefit of the entire Republic. As Alexander Hamilton declared in Federalist No. 78, the judiciary may truly be said to have neither FORCE nor WILL, but merely judgment. For that reason, Hamilton argued that the judiciary would be the least dangerous branch of the federal government. Hamilton\u27s argument depended, of course, on the caveat that [the courts must declare the sense of the law; and if they should be disposed to exercise WILL instead of JUDGMENT, the consequence would equally be the substitution of their pleasure to that of the legislative body

Meta-analysis of sex difference in testosterone levels in umbilical cord blood

This meta-analysis reviewed published literature comparing human male and female umbilical cord total testosterone (T) levels. A total of 18 studies using 1,229 samples from 602 male and 627 female newborns were analysed using the RevMan 5 statistical package. Analysis using the inverse variance method based on a random-effects model revealed significantly higher cord T in boys than girls at a moderate effect size (Hedges' g = 0.57). There was significant heterogeneity between the 18 studies, although the five studies using direct assays showed no heterogeneity. For studies using extraction and chromatography, those that combined T from arterial and venous cord blood found a larger sex difference than those using only cord venous samples (Hedges' g = 0.94 vs 0.32); this suggests umbilical cord venous T is of maternal/placental origin and arterial T is of fetal origin. The wide range of T values between studies suggests high cross-reactivity in the assay methods reviewed

ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Penegakan hukum lingkungan yang bersifar represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.Pendekatan penegakan hukum lingkungan di indonesia dapat ditempuh dengan empat cara pendekatan, yaitu : Pendekatan  Command  And  Control (CAC), pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku (behaviour), pendekatan pendayagunaan      tekanan publik (public pressure). Penegakan hukum administrasi. Asas subsidiritas (di dalamnya terdapat asas precautionary) dan asas ultimum remidium sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum administrasi. Kata Kunci: Asas Ultimum Remidium,  penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi.