Legal Liability Of Shipping Service Companies For Packaged Goods Owned By Consumers

The development of the business world has progressed rapidly. This is seen in the use of delivery services. PT. The Nugraha Ekakurir (JNE) line is one of the services in the field of air traffic consignment services. The number of people sending goods from one place to another makes the role of this service very important. However, this is not accompanied by the provision of guarantees of legal protection by the perpetrators of entrusted services to their consumers. The implementation of JNE services needs to follow the agreement. So that it can cause harm to the consumers. The problem formulation is the legal protection for consumers and its resolution in case of negligence and delays in the delivery of goods. The method used is using normative legal research by conducting an assessment of the relevant legal rules. The results of the study showed that the services provided by the provider based on the agency cooperation agreement became the legal basis for the delivery of goods and still need to be improved and be more effective in providing guarantees for the rights of consumers. Quality service plays an essential role in creating satisfaction for consumers so that it can provide benefits for service providers

PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO

Konsep Islam ialah menjaga kesetimbangan diantara sector riil serta sektor moneter, hingga tumbuhnya pembiayaan belum bisa terlepas melalui penumbuhan sektor riil yang terbiayai, Banksyariah dinamakan denganbank membagihasil sebab berprinsip membagi keuntungan identik terhadap bagi hasil dengan mengurangi unsur bunga yang dipakai oleh bank konvensional, Qardh selaku suatu bentuk pembiayaan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Gorontalo umumnya dimaksudkan dengan aktivitas peminjaman tidak dengan imbalan apapun. Jenis Pengamatan yang digunaakan yakni pengamatan empiris atau pengamatan yang merujuk pada lokasi penelitian. Lokasi Penelitan Bank Syariah Indonesia(BSI) cabang Gorontalo, Jenis sumber data yangdipakaipada pengamatan tersebut ialah tersusun melaluidata prmer dengan datasekunder. Hasil penelitian bahwa bahwa Akad qardh diperlihatkan bagi nasabah Bank Syariah Indonesia yang mempunyai usaha kecil tetapi belum bisa dengan cara ekonomi juga hendak pengembangan upayanya dan lebih khusunya dalam memberikan kepada nasabah Ketika melakukan takeover dari bank konvesional. Jaminan atau agunan untuk pembiayaan Qardh ini tidak ada terkecuali ada hal-hal yang mungkin lebih mengarah ke pembiayaan yang lebih besar. Sedangkan proses penyeselesaian dalam hal nasabah tidak atau maupun terlambat atau menunggak/macet dalam mengembalikan pinjaman, pada umumnya sama dengan bank-bank konvensional lainnya dimana, proses pengembalian pinjaman nasabah ke bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo ada tahap-tahapnya, seperti Ketika keterlambatanya masih satu atau dua hari ataupu satu minggu masih dalam menanyakan melalui via telpon, Ketika sudah dikatakan satu bulan menunggak pihak bank mendatangi tempat tinggal nasabah

Efektipitas pasal 25 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap produk komputer rakitan ( studi terhadap layanan purna jual beli di gorontalo)

x, 89 ha

UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar bagi para pencari keadilan dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara. Dengan adanya Undang-Undang ini pula telah memperluas access to justice bagi pencari keadilan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara membuka ruang-ruang tertutup yang sebelumnya tidak dapat dimasuki oleh para pencari keadilan. Sehingganya bagi warga masyarakat/Badan Hukum yang merasa dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengambil upaya Hukum administrasi. Dengan begitupula kita dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa administrasi dengan  memperoleh sumbangsih berupa pengetahuan sekaligus menjelaskan secara definitif suatu sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan, atau  melalui upaya administratif terlebih dahulu. Adapun Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Administrasi dan Peradilan dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara