Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Kuliner Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan baik omzet maupun profit usaha kuliner selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan populasi adalah usaha kuliner di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 46 usaha kuliner. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, studi kepustakaan dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan signifikan baik omzet maupun profit yang diperoleh pelaku usaha kuliner dalam bentuk rata-rata penurunan omzet dan profit antara sebelum dan saat terjadi Pandemi COVID-19. Keywords:  Pendemi; COVID-19; Usaha Kuline

Teacher’s Delivery Format and ADDIE Model to Adjust the Online Learning System during the Pandemic Period

The type of the research is research and development by using the ADDIE model. The ADDIE model of instructional design is a generic instructional model that provides an organized process for developing instructional materials. This systemic model is a five-step cyclical process that can be used for both traditional and online instruction. The five steps are analyzing, designing, developing, implementing, and evaluating. The sample of the research were 36 students of Biology study program at one public university in Sulawesi Barat. The learning tools developed consist of semester learning plan (RPS), lecture contracts, learning media, and evaluation instruments. The research found that the validity of the learning device was 90.4% and in the very valid category with minor revisions. Then, the practicality of learning devices based on the implementation of RPS and observation results was 94% which indicates a very practical category to use. The effectiveness of learning devices based on student learning test results was 80.45% which indicates an effective category. Thus, the results of this research were valid, practical, and effective

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2518 K/Pdt/2018)

AbstrakPerjanjian jual beli tanah merupakan salah satu perjanjian yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia. Akan tetapi, jual beli tanah sering mengalami berbagai macam permasalahan yang mana salah satu penyebabnya adalah kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan perjanjian itu sendiri. Dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak jarang ditemui adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Itikad buruk sering ditujukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang beritikad baik. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut cara penentuan itikad baik dan buruk serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam jual beli tanah. Kata kunci: Perjanjian, Jual beli tanah, Itikad, dan Perlindungan Hukum. AbstractLand sales and purchase agreement is one of many agreements that often can be found in our society especially in Indonesia. However, land sales and purchase often get various problems that one of the cause is mistake when that agreement was made. When that agreement was made, occasionally followed with bad faith from one of the partie. Bad faith often done for their own interest so that will cause lost for the other partie that had a good faith. That situation of course will cause injustice for parties who get lost. Therefore, there needs to further analysis about how to determine good faith and bad faith also how legal protection to partie that have a good faith in land sales and purchase. Keywords: Agreement, Land sales and purchase, Faith, and Legal Protection

ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI PHK PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI MASA PANDEMI COVID 19.

ABSTRAK Menyebarnya wabah Covid 19 di seluruh dunia, mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghindari penularannya dengan memberlakukan Lock down dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut menyebabkan omzet / penghasilan perusahaan menurun secara signifikan, karena kegiatan produksi perusahaan terhambat dan mengakibatkan kerugian drastis, ditambah lagi bagi perusahaan yang telah merugi pada tahun sebelumnya. Pada akhirnya perusahaan tutup serta terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para pekerja. Sebagai konsekuensinya, perusahaan wajib memberikan uang pembayaran kompensasi PHK sesuai ketentuan undang - undang. Pembayaran kompensasi PHK dalam jumlah besar sulit dipenuhi secara langsung oleh pengusaha mengingat kondisi keuangan perusahaan yang sedang collapse akibat kerugian secara terus menerus.  Kata Kunci : PSBB, PHK, Covid-19. ABSTRACT The spread of the Covid 19 outbreak throughout the world, has had a negative impact on life and the world economy, including in Indonesia. The Indonesian government responded with various regulations and policies to avoid the spread of the virus by imposing a Lockdown and PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy. This policy caused the company's turnover / income to decrease significantly, because the company's production activities were hampered and resulted in drastic losses, plus for companies that had suffered losses in the previous year. In the end, the company closed and was forced to lay off workers (Termination of Employment). As a consequence, the company is obliged to provide compensation payments for layoffs in accordance with the provisions of the law. Employers will find it difficult to pay compensation for layoffs in large amounts directly, considering the company's financial condition is collapsing due to continuous losses. Keywords : PSBB, Termination of Employment, Covid-19.

Implementation of The Provision of Wages Below the Minimum Wage Provisions in Micro Enterprises and Small Businesses

This research is based on the application of wages below the minimum wage for businesses that meet the criteria for micro and small businesses. As it is known that the provisions of the district and city minimum wages are a form of safety net for the economic life of Indonesian workers. However, often a common problem for micro and small businesses is that they cannot meet the minimum wage requirements because the economic capacity of their own businesses is different from that of large businesses. Through the Employment Creation Act, the government finally made changes to the labor cluster by providing special rules for micro and small businesses in terms of providing wages below the minimum wage. The problems that will be studied in this research are regarding the requirements to be able to provide wages below the minimum wage provisions and how to provide wages under the minimum wage provisions. The method used by the author in this study is a normative juridical research. The results of the research are an explanation of the conditions for businesses that can pay their workers' wages below the minimum wage, how to make a Collective Agreement so that they can pay wages below the minimum wage

Komposisi Kimia Penyusun Minyak Atsiri Daun Insulin (Tithonia diversifolia (Hamsley) A.Gray) dari Kalimantan Selatan

Daun Insulin (Tithonia diversifolia) merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk mengatasi glikemia. Analisis komposisi Kimia penyusun minyak atsiri dari daun Insulin yang berasal dari Kalimantan Selatan belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan komponen kimia penyusun minyak atsiri Daun Insulin (T. diversifolia) untuk melengkapi data dasar daun Insulin yang diperoleh dari Kalimantan Selatan. Sampel daun Insulin diperoleh tumbuh liar dari Desa Hulu Pasar, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Indonesia. Sebelum didistilasi, daun dikeringanginkan kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 50 ᵒC selama 30 menit. Metode distilasi rebus digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri daun Insulin. Sampel didistilasi selama 48 jam sehingga diperoleh minyak bening berwarna kekuningan dengan rendemen minyak 0,02% (b/b). Minyak hasil distilasi selanjutnya dianalisis dengan Kromatografi Gas-Spektra Masa (KG-SM). Hasil kromatogram minyak atsiri daun Insulin menunjukkan adanya 6 puncak yang teridentifikasi melalui spektra massa merupakan senyawa limonen (32,14%), β pinen (24,88%), α pinen (21,73%), trans kariofilen (11,68%), bisiklogermakren (5,24%), dan β felandren (4,33%). Komponen kimia penyusun minyak atsiri daun Insulin termasuk dalam golongan monoterpena dan seskuiterpena hidrokarbon

EKSISTENSI DAN PERAN LEMBAGA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 20 PK/PID/2020)

AbstractA Notary, is one of the professions in the law field, that truly deserves legal protection in carrying out their duties and functions as public officials that are authorized to make authentic deeds. Therefore, in the even of a notary is suspected of committing a violation of criminal law or an unlawful act, the role of the Notary Honorary Council is urgently needed to participate in providing legal protection for notaries. The duties and functions of the Notary Honorary Council itself is to give approval or refusal for the purposes of investigation in the judicial process. This also plays an important role because it aims to maintain the authority of a notary, so that there is no legal process that goes wrong or inappropriate even arbitrarily by criminalizing the act of a notary as a criminal offense, not necessarily an error in criminal law. However, in practice, this function still has several obstacles. This can be seen in the Court Verdict No. 20/PK/Pid/2020, where a notary is criminally charged, even though it is not classified as a criminal realm, but in the administrative realm. Keywords: Notary Honorary Council, criminal law, and legal protection. AbstrakNotaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melalukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020, dimana seorang notaris dijerat hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, hukum pidana, dan perlindungan hukum

AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG MELANGGAR PASAL 40 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020)

AbstractNotaries as public officials have the function to create perfect evidence, act carefully and do their work in all honesty to maintain the dignity of a notary. In the making of an authentic deed, witnesses who participate in the making of the authentic deed are required. Witnesses and its qualification, or conditions that must be met by the witnesses have been determined by the law that can be found in Article 40 of Law Number 2 of 2014. The issue raised in this case is the Supreme Court Decision Case Number 156 K/PDT/2020. In this case, there are two deeds of sale and purchase which have the siblings of the seller stated as the witnesses . Therefore, this study will discuss what legal consequences arise from these actions and the responsibility of the notary as the party who made the deed of sale and purchase of the land. Keywords: Witness, Sale and Purchase, Deed AbstrakNotaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat Notaris. Dalam pembuatan akta otentik, diperlukan saksi-saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta otentik tersebut. Saksi sendiri diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh saksi telah ditentukan oleh Undang-undang. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020. Pada kasus ini, dua orang kakak beradik menjadi saksi pada akta jual beli tanah yang dibuat oleh satu sama lain. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa yang timbul dari tindakan tersebut serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta jual beli tanah tersebut. Kata Kunci: Saksi, Jual Beli, Akt