Financing Development in Africa: Trends, Issues and Challenges

Access to finance is critical to successful development in Africa. This paper presents recent trends in various aspects of development finance and provides a critical assessment of the costs of meeting the Millennium Development Goals in the region. It also examines recent proposals for financing the MDGs. Furthermore, it examines the key international commitments made to Africa as well as the extent to which donors have fulfilled these commitments. Finally, it examines issues and challenges arising from recent initiatives on aid and debt.Development; Finance; MDGs; Africa; Trends

Global Trade Models and Economic Policy Analyses: Relevance, Risks and Repercussions for Africa

Computable general equilibrium (CGE) models are widely used for trade policy analyses and recommendations. Simulation results from these models have also been used as a basis for offering advice to African countries on what positions to take in multilateral trade negotiations. There is however increasing discomfort with the use of these models for policy recommendations, especially in Africa. In this paper we compare the results of several CGE studies that examined the impact of potential Doha Round reforms on Africa and demonstrate that the results differ drastically both in terms of magnitude and direction. Part of the discrepancies in results can be explained by differences in database, model structure, and choice of parameters. Others are, however, difficult to explain because several studies either do not report key assumptions made or do not provide a clear description of how their framework differs from those in the literature. We also show that the modelling approach and the database used in most CGE studies do not take account of key features of African economies that have serious implications for the impact of trade reforms on Africa. Finally, we outline potential consequences of the misuse of CGE models for policy evaluation and suggest pitfalls to avoid if CGE model results are to be taken seriously by policy makers in Africa.Trade Reforms; CGE Models; Doha Round; Africa

Konflik Antara Al-‘urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia

Ada kesalahpahaman terkait dengan statemen bahwa hukum Islam dalam hal ini syariat menolak keberadaan nilai-nilai lokal (hukum adat) pada sebuah komunitas dalam batas geografi tertentu. Paradigma itu tentu saja keliru mengingat sebagian ajaran-ajaran dalam Islam justru merupakan adopsi, adaptasi, reformasi, inovasi dari tradisi, kebiasaan atau hukum adat bangsa Arab sendiri. Dalam konteks keindonesiaan, munculnya teori Receptie yang diinisiasi oleh Snouck Hurgronje mendegradasi pengamalan hukum Islam yang harus diresepsi terlebih dahulu oleh hukum adat. Teori iblis ini kemudian menjadi senjata politik dengan program devide et imperayang ingin membenturkan kaum adat dengan ulama yang mewakili pembela hukum Islam, dengan maksud ingin menjauhkan umat Islam dari hukum agamany

“Pergeseran Budaya Siber & Visual di Sektor Pariwisata Indonesia” Respon Kementerian Pariwisata Menghadapi era Tourism 4.0 Melalui Peran Komunitas Milenial & Pengembangan Destinasi Digital

Munculnya era tourism 4.0, merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas informasi melalui media digital. Era tourism 4.0 juga menjadi penyebab munculnya fenomena pergeseran budaya siber dan visual pada wisatawan Indonesia, khususnya generasi milenial. Merespon hal tersebut, Kemenpar selaku leading sector pariwisata Indonesia, mengeluarkan dua kebijakan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kebijakan tersebut sebagai lesson learned bagaimana Kemenpar beradaptasi untuk menyesuaikan dan menjangkau wisatawan milenial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan pentingnya kebijakan Kemenpar dalam menggagas GENPI sebagai komunitas milenial yang mempromosikan parwisata Indonesia dan kebijakan untuk mengembangkan destinasi wisata berkonsep “kekinian” melalui pendekatan digital

Low Mach-number collisionless electrostatic shocks and associated ion acceleration

The existence and properties of low Mach-number ($M \gtrsim 1$) electrostatic collisionless shocks are investigated with a semi-analytical solution for the shock structure. We show that the properties of the shock obtained in the semi-analytical model can be well reproduced in fully kinetic Eulerian Vlasov-Poisson simulations, where the shock is generated by the decay of an initial density discontinuity. Using this semi-analytical model, we study the effect of electron-to-ion temperature ratio and presence of impurities on both the maximum shock potential and Mach number. We find that even a small amount of impurities can influence the shock properties significantly, including the reflected light ion fraction, which can change several orders of magnitude. Electrostatic shocks in heavy ion plasmas reflect most of the hydrogen impurity ions.Comment: In Plasma Physics and Controlled Fusio

Governance and New Mode of Governing: Indonesia as a Metaphor

Changes in global development policy orientation that put the community (society) rather than the state as its main target has been raised various debates about how to create a better society for development processes. This paper critically discuss the discourse of governance as an instrument of regulation in the new development model through some conceptual apparatus such as social capital, participation and deliberative democracy. Through a post-foundationalist approaches and studies of post-Suharto Indonesia, this paper examined the operation of governance discourse. The main thesis is that the absence of the dimension of power in governance has ignored the political configuration and even failed to notice the various interests in society

Family Care Unit dalam Penanganan Permasalahan Keluarga

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan program Family Care Unit atau FCU dalam menangani permasalahan keluarga. FCU adalah unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Tujuannya adalah meningkatnya koordinasi, kerja sama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga berbasis PSKS; meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan keluarga; menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini dengan Mixed Method, yaitu dominan less dominan kuantitaf, sehingga dapat mengukur tingkat efektivitas dari program FCU dalam menangani masalah keluarga. Subjek penelitian ini adalah pelaksana program, pengurus FCU sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dinas Sosial Kabupaten, dunia USAha, tokoh masyarakat, keluarga pionir, dan penerima manfaat yaitu keluarga plasma. Indikator penelitian meliputi program FCU, kelembagaan dan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian lembaga sosial di kelurahan cukup baik, namun sinergitas dalam penanganan kasus belum optimal. FCU berjalan dengan baik, karena mendorong kegiatan yang sudah ada di kelurahan menjadi lebih baik. Oleh karena itu FCU dapat diterapkan di kelurahan dengan melibatkan stakeholder yang ada serta perlu ada pendampingan yang intensif