Resource Optimization in Government Transformation Academies: A Study at the Ministry of Communication and Informatics in Indonesia

Various problems in the implementation of highly complex and multidimensional government programs pose challenges to developing countries, including Indonesia. Comprehensive efforts are needed to overcome these constraints, including appropriate resource allocation, institutional capacity enhancement, strengthening good governance, combating corruption, addressing social and economic inequalities, political stability, and adaptation to environmental and geographical factors. This article describes the resources utilized in the implementation of a GTA program based on the types of resources. The approach employed in this study is descriptive and qualitative, while the data collection method utilizes the examination of government documents. The objective of this research is to explore and analyze the current state of resource utilization within government networks with the aim of identifying areas for optimization and improvement. The combination of human resources, partnerships, and technological resources in the GTA program, along with the utilization of qualitative research methods, demonstrates a comprehensive and multifaceted approach to government transformation and resource optimization. The program aims to enhance efficiency, effectiveness, and digital transformation within the government, while the research contributes to a deeper understanding of the current practices and challenges. By integrating these findings into policy and programmatic decisions, governments can strive towards better resource allocation, improved service delivery, and ultimately, more effective and responsive governance in the context of government networks. Keywords: governance network, resource governance, government progra

Penelitian E-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)

Perkembangan e-Government di Indonesia tidak menunjukkan tren positif. Faktor penyebabnya, antara lain minimnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai masukan dalam mengoptimalkan investasi. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian-penelitan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir dari perspektif dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penelitian ni menggunakan metode Systematic Literatur Review dengan sumber data Portal Garuda-Indonesian Publication Index (IPI). Jumlah artikel yang ditemukan sebanyak 105 yang kemudian dikelompokkan berdasarkan dimensi PeGI dan metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara kuantitas jumlah penelitian terkait e-Government masih kurang. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian penelitian juga tidak menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan e-Government di Indonesia. Namun fakta tersebut membuka potensi penelitian dengan tema e-Government yang masih sangat besar. Penelitian dengan tema ini membutuhkan dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai lembaga terkait sehingga berkontribusi meningkatkan posisi e-Government Indonesia

Kesiapan E-Skills Pemerintah Daerah dalam Implementasi E-Government di Kawasan Mamminasata

Aspek penting dalam pengembangan eGov di Indonesia adalah sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi (e-Skill) dan kompeten dalam mengimplementasikan konsep-konsep pelayanan berbasis elektronik. Kombinasi Parameter SKKNI yang dipetakan ke dalam ICT user skills, ICT practitioner skills, e-business skills menghasilkan konsep keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan SDM di bidang kominfo (Gevernment ICT Skills). Penelitian ini menggambarkan kesiapan SDM bidang TIK yang dilaksanakan menggunakan strategi survei dengan populasi pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkup pemerintah daerah yang tersebar di 4 wilayah dalam kawasan Mamminasata yaitu Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesiapan e-Skills di Kawasan Mamminasata berada pada indeks 52% yang berarti SDM memahami dan siap dalam pemanfaatan dasar TIK, memahami operasional TIK, memiliki pengetahuan teknis, serta mampu mengeksploitasi penggunaan TIK pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pemerintah

Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Website pemerintah daerah merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat luas. Keberadaan website membantu sekaligus menutupi keterbatasan pemerintah dalam hal diseminasi berbagai informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesenjangan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data. Objek observasi adalah website pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia berdasarkan daftar website pemerintah daerah yang diperoleh dari website Kementerian Dalam Negeri RI. Pengukuran kinerja website dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disediakan oleh GTMatrix. Berdasarkan hasil pengujian website pemerintah daerah diperoleh bahwa rata-rata Page Speed Grade 59% atau di grade E. Artinya kualitas website pemerintah daerah berdasarkan index yang dihasilkan Google masih sangat rendah. Rendahnya kualitas web tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja website dan secara langsung akan mempengaruhi minat pengguna internet untuk mengunjungi website pemerintah daerah. Hal serupa juga dihasilkan oleh YSlow Grade dari Yahoo dimana rata-rata YSlow Grade 74% atau di grade C

The ICT Literacy Development Model for Farmers and Fishermen Community (Model Pengembangan Literasi TIK Masyarakat Tani dan Nelayan)

The position of farmers and fishermen are very strategic in realizing food sovereignty in Indonesia.  Limitations of agricultural land, which is not optimal production levels and the capacity of farmers and fishermen in the implementation of the technology is a challenge in realizing that goal. Inability of farmers and fishermen in accessing information is believed to be one factor in delays in the adoption of technology, especially ICT. Issues that later emerged is the digital divide characterized by the inability of farmers and fishermen in accessing and using information through online media with ICT. This study adopted a method of preparing strategy of development of information systems developed by Gottschalk with some modifications made. Ultimately this study generates an ICT literacy development model that can be adapted to the needs of the target/participants/farmers and fishermen. As a variation of the model, preparation of the instrument can be adapted to traditional conditions such as language or cultural symbols adhered and understood the local community.Posisi petani dan nelayan sangat strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Keterbatasan lahan pertanian, tingkat produksi yang tidak optimal serta kapasitas petani dan nelayan dalam mengimplementasikan teknologi menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Ketidak-mampuan petani dan nelayan dalam mengakses informasi diyakini menjadi salah satu faktor terhambatnya adopsi teknologi khususnya TIK. Permasalahan yang kemudian muncul adalah kesenjangan digital (digital devide) yang ditandai dengan ketidak mampuan petani dan nelayan dalam mengakses dan menggunakan informasi melalui media online dengan TIK. Penelitian ini mengadopsi metode penyusunan strategi pengembangan sistem informasi Model Y yang dikembangkan oleh (Gottschalk, 2005) dengan beberapa modifikasi yang dilakukan. Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan sebuah model pengembangan literasi TIK yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan target/peserta/petani dan nelayan. Sebagai variasi model, penyusunan instrumen dapat disesuaikan dengan kondisi trasdisional seperti bahasa atau simbol-simbol budaya yang dianut dan dipahami masyarakat setempat

Implementation of E-government Strategies in Parepare City Using Cassidy Model and Dimensions of Indonesia E-government Ranking - Implementasi Strategi E-government Kota Parepare Menggunakan Model Cassidy Dan Dimensi Pemeringkatan E-government Indonesia (Pegi)

The development of e-Government in Indonesia has started since 2003, but progress has not been able to answer the challenges and needs of the community as well as pressure from the pace of technological development. This study is an effort to strategize the implementation of e-Government in Parepare to realize governance with the effective use of information technologyin accordance with the vision of Parepare to be a cyber city. The method used is the combination of Cassidy Model and Dimensionsof PeGI. The dimensions is used to limiting the scope and direct the process and results to produce a strategy implementation of comprehensive e-Government. Bureaucratic Reform Program is also used as a reference, especially in managing the business processes of public services in the Parepare City.This study generates recommendations from the policy, institutional, applications, infrastructure, and planningdimensions.This strategy was later embodied in the policy of the Master Plan for Information and Communication Technology (RITIK) Parepare guiding along Bureaucracy Reform Team and Unit of Work in the Field of Communication and Information.Keywords:e-Government, Cassidy Model, PeGI, Bureaucracy ReformPengembangan e-Government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003, namun perkembangannya hingga saat ini belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat serta tekanan akibat laju perkembangan teknologi yang sangat pesat. Penelitian ini merupakan upaya dalam menyusun strategi implementasi e-Government di Kota Parepare untuk mewujudkan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif sesuai dengan visi Kota Parepare untuk menjadi kota cyber. Metode yang digunakan mengkombinasikan Model Cassidy dan Dimensi PeGI. Dimensi-dimensi PeGI digunakan untuk membatasi rung lingkup serta mengarahkan proses dan hasil penelitian sehingga menghasilkan sebuah strategi implementasi e-Government yang komprehensif. Program Reformasi Birokrasi juga dijadikan acuan implementasi khususnya dalam menata proses bisnis layanan publik yang ada di Kota Parepare. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi dari dimensi kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Strategi ini kemudian diwujudkan dalam kebijakan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kota Parepare yang dijadikan pedoman bersama Tim Reformasi Birokrasi dan Unit Kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika

Microsoft Project 2010

XII + 260.;23 c

Jurnal Pekommas

1-110 hlm.; 25 C