Redefinisi Administrasi dalam Lintasan Pemikiran Filsafat

Dengan menggunakan metode  kontemplasi yang diikuti dengan analisa skeptis atas  aplikasi konseptual pada fakta-fakta yang terjadi dalam realitas aplikasi rumusan administrasi, hasil kajian terhadap definisi administrasi sebagai kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasio dalam pencapaian tujuan secara bersama, produk pemikiran filsafat rasional ternyata yang melahirkan praktek-praktek yang rasional yang direkayasa sehingga yang rasio dapat saja direkayasa menjadi sesuatu yang tidak rasio, sebaliknya pun demikian, sesuatu yang tidak rasional dapat direkayasa menjadi rasional, dimana hal itu disebabkan oleh ulah manusia dalam kerjasama.

MANAJEMEN RISET BERBASIS HASIL

Suatu realitas terkemas dalam pemikiran rasional dan atau sebaliknya maka uraian akan berada dalam pemikiran yang tersusun secara metodologis dan pada saat itupun pemikiran filosofis positivisme akan menuntun pemikir kearah pencapaian kebenaran ilmiah.\ud Namun ketika realitas dan rasionalitas dalam menelusuri kebenaran ilmiah akan berhadapan dengan sejumlah nilai yang sangat berpngaruh, maka penelusuran akan berada dalam ruang probabilitas yang membuka pencaharian kebebenaran akan berada dalam berbagai kemungkinan pilihan sehingga pencarai kebenaran ilmiah akan memilih kemungkinan yang pasti untuk membantu penemuan yang dicari. Ketika kondisi demikian itu terjadi, maka pencari kebenaran ilmiah akan menerapkan kaidah-kaidah metodologi dalam aplikasi sebagai seni yang diperlakukan.\ud Dua situasi yang harus diperankan oleh seseorang pencari kebenaran ilmiah melahirkan dua mashab penelitian yang selalu tampil dalam kadar pemikiran dan aplikasi yang sangat bervariasi dengan hasil baik itu dalam bentuk laporan hasil penelitian maupun dalam kemasan apa yang disebut dengan skripsi, tesis dan disertasi.\ud Terlepas dari berbagai hasil penelitian yang diperoleh, kecenderungan memperlihatkan bahwa kegiatan penelitian berlangsung sekedar memenuhi persyaratan formal baik yang diperlakukan oleh sesuatu lembaga secara kompeten maupun oleh lembaga pemesan.\ud Suatu hasil dengan bobot temuan yang dapat dijadikan solusi dalam pemecahan masalah hanya dapat dilakukan ketika proses kegiatan berlangsung dalam system pengelolaan yang secara fungsional berawal dari kegiatan perencanaan dan berakhir dengan hasil yang diinginkan, hasil yang dapat diterapkan dalam realitas empirik yang terjadi.\ud Pengelolaan proses penelitian demikian itu diuraikan oleh tim penulis dalam buku yang berjudul ??? Manajemen Riset\ud Berbasis Hasil ??? sebagaimana tersajikan dihadapan para pembaca.\ud Sangatlah disadari bahwa penyusunan buku dengan judul sebagaimana dikemukakan diatas, tidaklah terhindar dari berbagai kekurangan, namun demikian penulis sangat berkeyakinan dengan pengalaman berpuluh tahun sebagai tenaga akademis memberikan jaminan atas kualitas uraian yang dipaparkan atas dasar kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku.\ud Kesadaran dan keyakinan tim penulis buku ini memperhadirkan kehadapan para pembaca, utamanya para mahasiswa ketiga strata pendidikan dalam berbagai bidang ilmu pengtetahuan selain kepada mereka yang menyenangi dunia penelitian.\ud Akhirnya, tim penulis menyampaikan perasaan yang sangat terbuka dalam menerima kritikan guna penyempurnaan isi ke depan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, dimana metode penelitian pada saat tertentu harus dipahami sebagai ilmu pengetahuan dan pada saat lainnya ketika metode diaplikaasikan ia akan menjadi seni bagi para peneliti

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar

: The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganilisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhu the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makas-sar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this

Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

: This research aims to get a description of the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the District of Tamalanrea Makassar and the factors which influence the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the district of Tamalanrea Makassar. The type research that is used is descriptive. The study is a form of qualitative research. The data was collected using observation techniques, interviews, library research and documentation. Data were collected from different sources to obtained enough data. The data obtained then analyzed in a qualitative way, according to the number of variables used as indicators in this research. The results of this research indicate that implementation of the waste retribution policy include (a) rate retribution, (b) procedures for collecting, (c) sanctions given and (d) the utilization of retribution in the District of Tamalanrea Makassar is not in accordance with local regulations number 14 of 1999. The factors that influence the implementation of the waste retribution policy as follows: (a) inhibiting factors, which consists of resource factors, and communication factors. (b) supporting factor, consists of disposition factors

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

: This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first. Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar

: The results showed that in principle the implementation of the tasks and functions performed by the Inspectorate Department of the duties at the district office Takalar Regional Employment Board has the right in accordance with all the applicable procedure for and guided by the laws in force. It is characterized by the Inspectorate offices in other words KabupatenTakalar has successfully carry out their duties. The process of functional supervision performed by Inspectorate Agencies KabupatenTakalar the Regional Employment Board KabupatenTakalar, running with three stages of the survey, Audit Work Program, working papers examiner, examination reports. Factors affecting namely: procedures of activity, human resources, facilities and infrastructure, and budge

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar

Abstract: The purpose of this research is to know the process of the implementation of the menganilisis Rule and Area No. 2 in 2008 the area of Makassar city that deals with the form of a pem-assisted street children, homeless, beggars, buskers and in the city of Makassar, as well as the factors that memepngaruhu the process of implementing regulation no area in 2008. Research results show that in the implementation of local regulations No. 2 in 2008 in the city of Makassar, Makassar City Government has done a number of coaching programs in the form of coaching, advanced coaching, prevention and rehabilitation efforts in accordance with the direction contained in the regulation of the construction area No. 2 in 2008 in the town of Makas-sar. next perform empowerment to street children, the homeless, beggars, and troubadours. As for the factors that affected both the nature of that support as well as its nature a barrier where the supporting factor consists of (1) the availability of regulation as a legal basis in the minimize the number of street children, the homeless, beggars, Buskers, and (2) the establishment of partnership between local authorities and private companies, (3) the availability of adequate resources to build the street children, the homeless, beggars, Buskers, and (4) the availability of facilities and infrastructure that supports mentoring programme and (5) an adequate budget. While the factors restricting consists of (1) modernization, industrialization, the urbanization of poverty (2), (3) social conditions, (4) social change, From all the facts that happened so that the authors say that the application of these regulations is not quite optimal as expected during this. Keywords: policy, construction, street children, homeless, beggars, street performance.Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memepngaruhu proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama iniKata kunci: kebijakan, pembinaan, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengame

Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Abstract: This research aims to get a description of the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the District of Tamalanrea Makassar and the factors which influence the implementation of local regulation number 14 of 1999 about retribution of waste in the district of Tamalanrea Makassar. The type research that is used is descriptive. The study is a form of qualitative research. The data was collected using observation techniques, interviews, library research and documentation. Data were collected from different sources to obtained enough data. The data obtained then analyzed in a qualitative way, according to the number of variables used as indicators in this research. The results of this research indicate that implementation of the waste retribution policy include (a) rate retribution, (b) procedures for collecting, (c) sanctions given and (d) the utilization of retribution in the District of Tamalanrea Makassar is not in accordance with local regulations number 14 of 1999. The factors that influence the implementation of the waste retribution policy as follows: (a) inhibiting factors, which consists of resource factors, and communication factors. (b) supporting factor, consists of disposition factors.Keywords: retribution, policy, waste managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 1999 tentang retribusi persampahan di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan meliputi (a) tarif retribusi, (b) tata cara pemungutan,  (c) sanksi yand diberikan dan (d) pemanfaatan retribusi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 1999. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi persampahan adalah sebagai berikut:(a) faktor penghambat, dimana terdiri dari faktor sumberdaya, dan faktor komunikasi. (b) faktor pendukung, terdiri dari faktor disposisi.Kata kunci: retribusi, kebijakan, persampaha