ANALISIS PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA PRINGGONDANI KECAMATAN SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER

The phenomenon of marriage at a young age is still happening in the community, especially in Pringgondani Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. Marriage at an early age is the practice of marriage between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household, but the ages of both of them have not yet reached the predetermined date.Early marriage in Pringgondani Village, Sumber Jambe District is caused by several factors including tradition / culture factors, parental factors, educational factors, and customs factors. Early marriage also has several positive impacts, namely faster independence, preventing adultery and reducing the economic burden on parents, while the negative impact is the loss of adolescence and play for adolescents and immature reproductive organs, especially if pregnancy occurs. And the 'urf' analysis of early marriage in Pringgondani Village is if viewed from the object, it includes 'urf' amali, seen from its scope including 'urf khos' and if seen from its validity it includes 'ufr shahih because it does not contradict syara's argument'

TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap status dan perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Sebab, hal ini menyangkut status kewarganegaraan sang anak yang lahir dari perkawinan campuran berikut perlindungan pada hak-haknya. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran, akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Iusoli dan Campuran. Berdasarkan ketentuan ini, anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Akan tetapi hak ini, hanya bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaraanKata kunci : Hukum, Perlindungan Anak dan Perkawinan Campura

PENGGUNAAN PARALLEL BARS BAGI ANAK CEREBRAL PALSY YANG MENGALAMI HAMBATAN BERJALAN DI SLB D YPAC BANDUNG

Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan penggunaan parallel bars yang mengalami hambatan berjalan bagi anak cerebral palsy. Masalah hambatan berjalan yang dialami siswa ditandai dengan siswa yang tidak mampu berdiri, terdapat kelayuhan pada bagian anggota gerak bawah, posisi jalan anak yang berbentuk O, dan tulang belakang anak scoliosis dan kiposis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan parallel bars yang mengalami hambatan berjalan bagi anak cerebral palsy di SLB D YPAC Bandung. Tujuan penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu bagaimana cara mengurangi hambatan berjalan anak cerebral palsy, bagaimana penggunaan parallel bars dengan benar, hambatan apa saja yang dihadapi guru, bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan proses pelaksanaan penggunaan parallel bars. Penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan jumlah sampel 2 orang subjek diperoleh kesimpulan bahwa pada awal menggunakan parallel bars BY masih dibantu oleh guru namun setelah beberapa kali menggunakan parallel bars BY sudah bisa sendiri untuk berdiri dari kursi roda dan memegang parallel bars. PY pada awal menggunakan parallel bars belum bisa menggunakan parallel bars dengan benar, untuk pindah dari kursi roda ke parallel bars PY masih mengalami kesulitan hingga harus dibantu oleh dibantu guru. Hal pertama saat PY melakukan terapi berjalan PY diam di parallel bars dengan tujuan untuk menyeimbangkan posisi badannya agar tidak jatuh. Posisi tangan BY dan PY masih menempel ke parallel bars. Siswa pada umumnya mampu mengatasi hambatan yang ada dan guru selalu memberikan nasehat dan membantu siswa agar penggunaan parallel bars bisa berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Kata kunci: Parallel bars, Hambatan berjalan, Cerebral pals

DUALISME HUKUM PERKAWINAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN

A sirri marriage is one in which the woman's guardian marries a man in front of two witnesses, but the marriage is not reported or registered with the Office of Religious Affairs (KUA). Marriage registration, in this situation, is covered by the law that governs the duty to register with the Marriage Registrar, which can be found in either the Marriage Law or the KHI (Islamic Law Compilation). Thus, if a marriage satisfies the elements of religious procedures and marriage registration procedures based on the norms established by the legislation, it can be considered legal activity. Sirri's marriage is invalid from a legal standpoint because there is no guarantee that it will benefit the establishment of the household without marriage registration and verification with a marriage certificate. Furthermore, on a religious level, it adheres to the Islamic law principles/rules that denying injury takes precedence over getting advantage

MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MANDIRI

Negara hukum merupakan negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip negara hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam negara hukum adanya perhubungan antara negara dan hukum, negara hukum memerlukan adanya  fondasi, substansi dan tujuan yang memberikan arah, di mana kekuasaan negara dibatasi (limitasi) oleh hak hak warga negara. Oleh karena, kekuasaan dan kelakuan didasarkan pada adanya kesepakatan  dan semua perhubungan ditundukkan pada aturan aturan yang ditetapkan bersama. Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, maka dilakukan regulasi  dengan kearah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan ini merupakan tuntutan di era reformasi, maka digantilah beberapa aturan yang menghambat terciptanya kekuasaan kehakiman yang mandiri seperti UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. diganti dengan Unadang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara

Tanah dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, di mana pertambahan penduduk yang begitu pesat yang tidak diiringi dengan penambahan luas tanah ini telah menimbulkan persoalan, terutama dalam pengadaan sarana  prasarana kehidupan, oleh karena itu nagara harus membuat regulasi yang tepat untuk pengadaan tanah, mengingat tanah yang dikuasai oleh negara terbatas sedangkan kebutuhannya yang sangat mendesak cukup luas dan sering menimbulkan konflik kepentingan antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah.Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatif, pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan warga negara oleh negara, dengan disertai beberapa contoh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewesdezaak)Negara sebagai organisasi kekuasaan dapat membuat regulasi yang tepat dalam pengadaan tanah dan dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan antara pihak yang berhak dengan penyelenggara pengadaan tanah, maka diterbitkannya UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tasnah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Kata kunci: Penyelesaian, Perselisihan, Tanah

Prosedur Pelaksanan Peralihan Hak Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris

Seperangkat aturan hukum yang berlaku disuatu negara merupakan suatu sistim, dimana ketentuan hukum yang satu akan memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum yang lainnya, termasuk ketentuan hukum waris sebagai ketentuan hukum materiil (substansial) yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang akan diperoleh dari harta warisan disatu sisi,disisi yang lain pewarisan atas barang barang tidak bergerak ini memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum agraria (UUPA) beserta aturan pelaksana dibawahnya, terutama mengenai pendaftan hak atas tanah,agar beralihnya hak atas tanah dan benda benda yang berada diatasnya memiliki legalitas dan untuk menghindari timbulnya perselisihan hak dikemudian hari

PROBLEMATIKA PENBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Perkembangan dunia perekonomian juga menuntut bidang hukum untuk memberikan perhatian yang serius khususnya lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh kebutuhan akan kredit atau fasilitas kredit untuk penambahan modal, hal ini perlu adanya lembaga jaminan. Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, pada awalnya tidak diatur dalam perundang – undangan, hanya dipelihara melalui putusan putusan pengadilan atau yurisprudensi.Dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, maka akan memberikan kepastian tentang apa saja yang dapat dijadikan objek dan yang dapat dibebani fidusia dan hak-hak apa yang melekat, baik bagi pemberi fidusia (debitur) maupun penerima penerima fidusia (kreditur). Aturan Undang - Undang ini masih baru dan tentu masih terdapat kekuranggan atau kelemahan, maka perlu penyempurnan melalui regulasi yang dibuat oleh lembaga – lembaga yang berwenang.Kata Kunci: Problematika,  Jaminan Fidusi

RELEVANSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN AGENDA REFORMASI: DIMENSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL

In life, humans certainly cannot be separated from their social interactions with others. Friction between individuals or between nations is something that is inevitable. That is because the understanding of the legal system and culture of a different society. The difference in opinion certainly needs to be harmonized by not locking up the meeting room of everyone's expression. From here, the existence of legal rules/norms on the one hand becomes important in people's lives. On the other hand, the recognition, respect and protection of human rights are also important to be accommodated. Therefore, this article examines the law as a means of maintaining social order, and human rights as a set of rights that describe the existence of human freedom in expressing their actions, and how relevant they are to the reform agenda, namely enforcing the law against violators of human rights seriously, both in national and international