Second-order sensitivity of parallel shear flows and optimal spanwise-periodic flow modifications

The question of optimal spanwise-periodic modification for the stabilisation of spanwise-invariant flows is addressed. A 2nd-order sensitivity analysis is conducted for the linear temporal stability of parallel flows U0 subject to small-amplitude spanwise-periodic modification e*U1, e<<1. Spanwise-periodic modifications have a quadratic effect on stability, i.e. the 1st-order eigenvalue variation is zero. A 2nd-order sensitivity operator is computed from a 1D calculation, allowing one to predict how eigenvalues are affected by any U1, without actually solving for modified eigenvalues/eigenmodes. Comparisons with full 2D stability calculations in a plane channel flow and in a mixing layer show excellent agreement. Next, optimisation is performed on the 2nd-order sensitivity operator: for each eigenmode streamwise wavenumber and base flow modification spanwise wavenumber b, the most stabilising profiles U1 are computed, together with lower bounds for the variation in leading eigenvalue. These bounds increase like b^-2 as b goes to 0, yielding a large stabilising potential. However, 3D modes with wavenumbers |b0|=b and b/2 are destabilised, thus larger control wavenumbers should be preferred. The modification U1 optimised for the most unstable streamwise wavenumber has a stabilising effect on other streamwise wavenumbers too. Finally, the potential of transient growth to amplify perturbations and stabilise the flow is assessed. Combined optimal perturbations that achieve the best balance between transient linear amplification and flow stabilisation are determined. In the mixing layer with b<1.5, these combined optimal perturbations appear similar to transient growth-only optimal perturbations, and achieve a more efficient overall stabilisation than optimal 1D and 2D modifications computed for stabilisation only. This is consistent with the efficiency of streak-based control strategies.Comment: 23 pages, 15 figure

Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Judul dari skripsi ini adalah ”Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (2) Bagaiamana hubungan pembuktian terbalik terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatife. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting penerapannya dalam tindak pidana korupsi, maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula, dan mengenai hubungan pembuktian terbalik dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga dikatakan masih sangat kecil pengaruhnya karena walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda atau harta benda istri maupun anak tidak didapat dari tindak pidana korupsi tetapi jaksa penuntut umum masih diberi kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang kemungkinan telah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga pembuktian terbalik lemah memberikan pengaruh terhadap penjatuhan keputusan hakim (vonis)

Factors Associated with Abdominal Obesity in the Productive Age in Surabaya

Obesity has become a public health and nutrition issues the world both developed countries and developing countries, including Indonesia. Abdominal obesity is one type of obesity where there is abdominal fat deposits as measured by waist circumference. Abdominal obesity is more at risk of health problems such as diabetes mellitus, metabolic syndrome, hypertension and cardiovascular disease than general obesity. Behavioral and environmental factors as well as genetic plays a role in the onset of abdominal obesity. The purpose of the study was to analyze factors associated with abdominal obesity in the productive age (15–64 years) in Surabaya. The independent variables used were age, sex, marital status, family size, education, occupation, smoking, physical activity, consumption of vegetables and or fruit, food or sugary drinks, fatty foods and mental health. This research was analytical study use cross sectional design. The study used secondary data from Basic Health Research Surabaya 2007 amounted to 2191 respondents by simple random sampling. Data were analyzed with Chi-square test and logistic regression. Result of analysis showed that risk factors of abdominal obesity were age 35–64 years, female gender and married or divorced status, level of education ≤ SMA and consume fatty food regularly. The most influential risk factors are female. Increasing knowledge, physical activity, and reducing fat intake can prevent the risk of abdominal obesity

Hubungan Variasi Harian Nilai Turbulence Kinetic Energy Dan Fluks Panas Di Wilayah Kota Bandung

Lapisan Batas Meteorologi merupakan suatu lapisan yang berada di bagian terbawah dari Troposfer. Salah satu fenomena yang terjadi di lapisan batas ini adalah Turbulensi yang memiliki durasi singkat namun memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan cuaca di Troposfer. Dalam aktifitas Turbulensi terdapat nilai Turbulence Kinetic Energy (TKE) dan mempengaruhi transfer panas atau Fluks Panas di atmosfer. Observasi meteorologi menggunakan Sonic Anemometer dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai tersebut. Komponen pengamatan yang dihasilkan merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung nilai TKE dan Fluks Panas, yaitu komponen u, v, w, dan T. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di wilayah kota Bandung (studi kasus tanggal 26 september 2014), didapatkan variasi angin harian yang berhembus dari arah Barat hingga Utara dengan kecepatan rata-rata 4 knots. Namun pada siang hari, angin berhembus secara bergantian dari arah Barat dan dari arah Timur. Siklus harian dari nilai TKE menunjukkan adanya variasi dengan nilai yang besar saat matahari mulai muncul dan berakhir sebelum tengah hari. Sedangkan untuk siklus harian dari Fluks Panas menunjukkan fluktuasi yang signifikan saat tengah hari hingga matahari terbenam. Hal ini menunjukkan bahwa proses konveksi saat pagi hari dipengaruhi oleh Turbulence Kinetic Energy dan nilai Fluks Panas mempengaruhi proses konveksi setelah nilai TKE turun hingga matahari terbenam.Kata Kunci : Lapisan batas, Turbulence Kinetic Energy (TKE), Fluks PanasAbstrack : Meteorological Boundary Layer is a layer at lowest part of troposphere. One of phenomena at this layer is Turbulence which has a short duration but has a major influence in the weather at the Troposphere. Turbulence activities consists of a Turbulence Kinetic Energy (TKE) value and affect heat flux at the atmosphere. Meteorological observation using Sonic Anemometer can be used to calculate these values. The variables used to calculate TKE value and Heat Flux, the variable u, v, w, and T, obtained from these observation. From the observations at Bandung region (case study was september, 26, 2014), found variations in the daily wind blows from the West and North with an average speed of 4 knots. But during the day, wind blows alternately from the West and from the East. The daily cycle from TKE value indicate a variation with a great value when the sun began and endeed before noon. As for the daily cycle of heat flux show significant fluctuations at noon to sunset. This suggests that the process of convection during the morning influenced by Turbulence Kinetic Energy and value of Heat Flux affects the convection process after TKE value decline until the sunset

Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure

Lahirnya hak kebendaan akan melahirkan kreditor, kreditor yang terlahir akibat dari adanya jaminan kebendaan adalah kreditor preferen dimana kreditor preferen itu mempunyai berbagai ciri-ciri unggulan, antara lain yaitu didahulukannya pelunasan hutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Namun ciri istimewa ini akan tampak kabur saat berbenturan dengan kreditor privilege yang eksistensinya juga diatur dalam undang-undang. Benturan antara kreditor privilege dengan kreditor preferen ini melemahkan posisi kreditor preferen, hal ini terutama terkait dengan pelunasan hutang karena terjadinya force majeure, dan pembayaran jaminan oleh pihak asuransi. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi force majeure, kreditor preferen sudah seyogyanya menjadi kreditor konkuren namun tetap memegang karakter sebagai kreditor preferen karena janji-janji dalam pembebanan hipotek kapal laut.Property rights will engender creditors, creditors which are produced due to the existence of zakelijke zekerheid (property guarantee) are preferred creditors who has various superior characteristics, including the payment will be prioritized than other concurrent creditors. But the superior characteristics of the preferred creditors will looks weak when it crashed with privilege creditors which the existence are regulated in Law. The conflict between preferred creditors and privilege creditors makes the preferred creditors character become so weak, it is related to debt fulfillment because of force majeure and guarantee payment by the insurance company. This situation happened because when there was a force majeure, then the preferred creditors now should be just a concurrent creditors but they still hold the characters of preferred creditors because of the implication of the promises when the ship mortgage agreement made

Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut

Pembebanan hipotek atas kapal laut dilakukan dengan menggunakan akta otentik, pembuatan akta otentik jaminan hipotek adalah kewenangan dari Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang. Faktual, pembebanan hipotek selalu dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek yang berisi janji-janji terlebih dahulu. Walaupun tidak diwajibkan, Surat Kuasa Memasang Hipotek dirasa oleh masyarakat dapat lebih menjembatani dan melindungi kepentingan para pihak. Hipotek merupakan jaminan kebendaan, maka harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan jaminan hipotek tersebut dalam register umum yang sifatnya terbuka. Pemenuhan asas publisitas ini akan membawa implikasi kepada pihak ketiga di luar perjanjian jaminan hipotek tersebut.The imposition of a ship mortgage should be done by using an authentic deed, the making of motrtgage's deed is the authority of Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal as it is designated by the law. Factually before the parties go to the Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal for the imposition of a ship mortgage they will go to the notary to make such an attonery, which called Surat Kuasa Memasang Hipotek that contains some promises and agreements made and agreed by the parties. Eventhough this Surat Kuasa Memasang Hipotek is not a must but the substance of this deed could even more in giving protection and could accommodate the willingness of the parties, and also give more protection to the parties. Ship mortgage is a property rights guarantee, thats why it must fulfil the publicity principle which is done by registering the mortgage into the general register

Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan

Kepemilikan hak atas tanah, dapat dibuktikan dengan didaftarkan dan dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah yang mana merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Hak atas tanah yang telah didaftarkan tersebut dapat mengandung cacat administratif, sehingga dapat diajukan pembatalan sertipikat tersebut. Prosedur penyelesaian gugatan pembatalan hak atas tanah ini perlu dibahas lebih lanjut, apakah melalui Badan Pertanahan Nasional, atau melalui lembaga pengadilan. Sertipikat hak atas tanah yang telah dibatalkan tersebut dapat juga sedang dibebani dengan jaminan Hak Tanggungan, tentu saja dengan dibatalkannya sertipikat hak atas tanah tersebut akan menimbulkan implikasi lebih lanjut kepada proses penjaminan Hak Tanggungan yang melekat.The ownership of land rights, may be prooved by the registration status and the outcome of the certificate which become the authority of Badan Pertanahan Nasional. The registered land rights might consist of administrative flaw, so that it might be proposed for the cancellation. The procedure of the cancellation lawsuit must be discussed further, is the lawsuit through Badan Pertanahan Nasional, or must be through court process. The land rights certificate that is cancelled is probably becoming the security object, in this case, Hak Tanggungan object. This condition will definetely brought further implication to the Hak Tanggungan process that based on security law

Penerapan Gaya Eklektik pada Interior Dream Of Kahyangan Art Resto Surabaya

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan gaya eklektik pada Dream of Kahyangan Art Resto di Surabaya. Gaya eklektik merupakan gaya yang bersifat pribadi dan berkaca pada masa lampau. Gaya ini bersifat tidak terstruktur, namun dalam penerapannya tetap ditekankan pada keserasian setiap elemen interiornya. Keserasian itu dapat diwujudkan dengan adanya benang merah atau penghubung antara setiap elemen interiornya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya benang merah atau penghubung pada elemen interior Dream of Kahyangan Art Resto, sehingga penerapan gaya eklektik pada restoran tersebut terlihat serasi, selaras, dan harmoni

Sanksi Pidana dalam Perkara Penyelanggaraan Transfer Dana

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara penyelenggaraan transfer dana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana, yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin termasuk Badan USAha bukan Bank dari Bank Indonesia dan secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya, atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana. 2. Pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara penyelenggaraan transfer dana, tergantung dari jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada jenis tindak pidana yang apabila dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). Jenis tindak pidana tertentu apabila dilakukan oleh korporasi maka pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga). Di samping pidana pokok, juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan

Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi

Lembaga jaminan Fidusia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang didambakan oleh para pelaku USAha yang membutuhkan modal, dengan menjaminkan benda bergerak berharga miliknya, namun tanpa keharusan melepaskan hak penguasaan atas benda bergerak berharga yang dijaminkan tersebut. Fidusia mengalami perjalanan panjang hingga diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu masa perkembangannya adalah dengan adanya putusan mengenai benda inventaris atau benda benda persediaan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia. Melalui UUJF pun juga diatur mengenai dapatnya benda persediaan dijadikan objek jaminan Fidusia, namun aturan yang diberikan tidaklah komprehensif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana karakternya, dan perlindungan hukumnya apabila ada sengketa di antara para pihak.Nowadays, Fiduciary security agency has been a necessity coveted by entrepreneurs who need capital by mortgaging their valuable chattel/moving goods without relinquishing the right of control over the collateral valuable chattel. Fiduciary has been in a long phase until the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary has been enacted. One of its development periods is the presence of a decision regarding an inventory or supplies secured to fiduciary insurance agency. It is also regulated about the availability of supplies become fiduciary objects through UUJF. Since the given rule is not comprehensive, it is necessary to figure out how its characters and legal protection when a dispute arises among the parties