Corruption: Measuring the Unmeasurable

While the strategy of measuring and quantifying has been extremely successful, and valuable in the progress of science, it does not follow that it is universally useful. We argue that attempts to measure corruption can be counterproductive in several different ways. Qualitative and action oriented approaches may prove more valuable. A political economy explanation of why extremely distorted and biased measures of corruption continue to be used is also offered.Corruption, measurement, quantitative imperative, corruption perception index

Temačno prijateljstvo v Avstriji in Sloveniji

Young companies with growth opportunities face serious problems when it comes to financing. The private venture capital (VC) market fails to provide sufficient funding for this segment. First, we present the main characteristics of start-up companies and market failures that can lead to government intervention. These failures include asymmetric information embodied in the business plan; high transaction costs of the investment process from the investment decision to the exit; and positive externalities in the economy, as the government prefers other goals than profit realization. Government participation is categorized as direct or indirect intervention. We present international studies showing that indirect government intervention can have both beneficial and negative effects on the vc market. Finally, the Hungarian government’s participation and intervention are evaluated on the domestic vc market

PENGARUH EMOTIONAL INTELLIGENCE DAN WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA

ABSTRACT  The purpose of this study was to analyze the competence or discipline in improving the quality of patent services, and their implications for customer satisfaction. This type of research is quantitative research, and the method used is Path Analysis. Data was obtained through a questionnaire collected from 100 people of interest in the Lowokwaru District Office, Malang. The findings of the study indicate that better competence is able to improve the quality of patent services, but has no implications for public satisfaction. Likewise, better discipline is also able to improve the quality of patent services, and has strong implications for public satisfaction. This indicates that the quality of Patent service has the ability to bridge the influence of competence or discipline on customer satisfaction. Keywords: Competence, Discipline, Patent Service Quality, Customer Satisfaction ABSTRAK  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan kompetensi maupun disiplin dalam meningkatkan kualitas pelayanan paten, serta implikasinya pada kepuasan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan metode yang digunakan adalah Analisis Jalur.Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang masyarakat kepentingan di Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang semakin baik, berkemampuan meningkatkan kualitas pelayanan paten, tetapi tidak memiliki implikasi pada kepuasan masyarakat. Begitu juga dengan disiplin yang semakin baik, juga berkemampuan meningkatkan kualitas pelayanan paten, dan memiliki implikasi yang kuat terhadap kepuasan masyarakat. Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan Paten memiliki kemampuan dalam menjembatani pengaruh kompetensi maupun disiplin terhadap kepuasan konsumen.Kata kunci: Kompetensi, Disiplin, Kualitas Pelayanan Paten, Kepuasan Konsume

Corruption: Measuring the Unmeasurable

While the strategy of measuring and quantifying has been extremely successful, and valuable in the progress of science, it does not follow that it is universally useful. We argue that attempts to measure corruption can be counterproductive in several different ways. Qualitative and action oriented approaches may prove more valuable. A political economy explanation of why extremely distorted and biased measures of corruption continue to be used is also offered

Nemzetközi korrupciós rangsorok tudományos megbízhatósága

A korrupció - rejtőzködő természetéből fakadóan - nehezen mérhető. A módszertanilag nem kellőképpen megalapozott mérések és az így kialakított rangsorok azonban legalább olyan gazdasági kockázatot jelentenek, mint maga a korrupció. Jelen tanulmány célja, hogy a dokumentumelemzés módszerét alkalmazva, a szakirodalom áttekintését követően megvizsgálja a legismertebb korrupciós percepciós index számításának módszertani megfelelőségét. A korrupciós mérésekkel szemben a nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott legfontosabb kritikák is rávilágítanak arra, hogy a legtöbb esetben nem biztosított a korrupciós méréseket kibocsátó szervezetek függetlensége, a felhasznált adatforrások és az alkalmazott módszertan transzparenciája. Mindezekből következően, valamint a válaszadói csoport nem megfelelő összeállítása, az adatforrások összesítésének hiányosságai miatt - módszertani megalapozottság hiányában - az eredmények nem alkalmasak az egyes országok összehasonlítására, tudományos következtetések levonására, de még olyan diagnózist sem állítanak fel a vizsgált jelenséggel kapcsolatban, amely hatékony eszközként szolgálhatna a megfelelő szakpolitikai döntések meghozatalához

The Scientific Reliability of International Corruption Rankings

Owing to its hiding nature, corruption is difficult to measure. However, measurements lacking sufficient methodological grounds and the rankings so created pose just as much of economic risk as the corruption itself. The objective of the present study is to examine the methodological compliance of the calculation of the most well-known corruption perceptions index after having reviewed the specific literature and by using the method of document analysis. The most important criticisms formed against corruption measures in the international specific literature also highlight that in the most cases the independence of the organizations issuing the corruption measures, the transparency of data sources used and the applied methodology are not ensured. It follows from all of the above, and due to improper compilation of the respondent group and the inadequacies of the summary of the data sources - in the absence of methodological substantiation - the results are not suitable for comparing the countries, to draw scientific conclusions, and they do not even make a diagnosis related to the phenomenon examined which could serves as an efficient tool for making the appropriate policy decisions

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Pasca Pemekaran Daerah

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menjadi Undang- Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus merubah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari sentralistik ke desentralisasi. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Ratnawati (2009:11) mengemukakan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada masa reformasi merupakan kebijakan yang tepat untuk melakukan pemekaran daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu daerah yang dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Kayong Utara yang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. Alasan pemekaran tersebut dilatarbelakangi 3 (tiga) faktor yaitu (1) Sulitnya pembangunan baik dari aspek pembangunan infrastrukturnya maupun pembangunan sumber daya manusianya; (2) Luas wilayah Kabupaten Ketapang yang luasnya ± 35.808 km2 sulit membagi porsi APBD Kabupaten Ketapang untuk pembangunan di 25 kecamatan, dengan kondisi APBD Kabupaten Ketapang kurang dari 1 Trilyun Rupiah (3) Rentang kendali Pemerintahan sehingga menghambat akses pelayanan publik ke masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Ferazzi (2007) bahwa alasan yang menyebabkan suatu negara melaksanakan pemekaran wilayah adalah bahwa pemekaran wilayah lebih disebabkan adanya keuntungan dari administrasi pemerintah daerah yang menjadi lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa tentang (1) Proses pemekaran Kabupaten Kayong Utara; (2) Kinerja pemerintah Kabupaten Kayong Utara pasca pemekaran daerah; (3) Optimalisasi peran dan fungsi pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam pemekaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pemekaran Kabupaten Kayong Utara didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dan diperoleh hasil bahwa proses pemekaran Kabupaten Kayong Utara sudah memenuhi prosedur administrasi dari tahapan daerah persiapan, Kabupaten Ketapang (daerah induk) dan Pemerintah Provinsi x Kalimantan Barat. Pada pemenuhan persyaratan teknis, Kabupaten Kayong Utara dinyatakan memenuhi skor minimal persyaratan sedangkan daerah induknya yaitu Kabupaten Ketapang tidak memenuhi skor minimal persyaratan sehingga proses pemekaran Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan dengan mekanisme hak inisiatif DPR. (2) Pasca pemekaran daerah, kinerja perekonomian dan kinerja pelayanan publik selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan untuk kinerja keuangan Kabupaten Kayong Utara masih rendah. Hal tersebut disebabkan tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) masih tinggi serta tingkat kemandirian fiskal masih rendah. Belum optimalnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah setiap tahunnya adalah salah satu penyebab utama masih rendahnya kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. (3) Dalam mengoptimalisasikan peran dan fungsi pemerintah dalam pemekaran daerah, Kabupaten Kayong Utara melaksanakannya dengan berbagai program dan kegiatan. Program tersebut meliputi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kebijakan sekolah gratis dan Program 10 Sarjana per desa. Seperti apa yang dikemukakan Dik Roth (2007) bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan demokrasi, meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pengelolaan potensi daerah. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: (1) Perlu adanya upaya untuk mendorong pemerataan pertumbuhan semua sektor perekonomian pembentuk PDRB di Kayong Utara khususnya pada sektor pertambangan yang berkaitan dengan potensi tambang di Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Pulau Maya Karimata meliputi Aurum, Timah Putih, Pasir Kuarsa dan Granit dan Bauksit yang belum dikelola secara optimal. (2) Perlu adanya dorongan dari kebijakan pembangunan daerah oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan melakukan revitalisasi semua sektor untuk meningkatkan produktifitas dalam mengelola sektor-sektor potensial agar mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (3) Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara melalui penyediaan informasi tentang potensi dan peluang usaha serta fasilitas - fasilitas lain serta mengupayakan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung usaha tani, perkebunan, perikanan dan peternakan dan pengusahaan sumber daya alam lainnya. (4) Penambahan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Sultan Muhammad Jamaluddin I (Tipe D) yang terdiri dari 4 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 dokter spesialis dasar, 5 tenaga farmasi dan 30 orang perawa

Public Procurement Oversight Authority : an assessment of its effectiveness in fighting corruption and promoting ethical practices in public procurement in Kenya

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Masters of Arts in Applied Philosophy and Ethics at Strathmore UniversityThe debate on corruption and financial impropriety has been raging in Kenya for the past 20 years. Procurement processes by public institutions has been identified as the main conduit for loss of public funds in the various reports by both the Ethics and Anti-Corruption Commission and the Public Procurement Oversight Authority. As part of the reform process to address this problem, the Public Procurement Oversight Authority was established. This study focused primarily on an in-depth assessment of the PPOA and its effectiveness in fighting corruption and promoting ethical practices in public procurement in Kenya. It makes recommendations aimed at strengthening the institution. This study adopted a descriptive study design. Purposive sampling was used to select the study subjects and a total of 84 respondents were interviewed. Descriptive statistics was used to generate data on study variables and inferences made on the performance of the PPOA.Content and thematic analysis was used to analyze qualitative data on views and perceptions of the respondents. The findings show that the number of cases on corruption in Public procurement has increased since the establishment of PPOA.This may not necessarily mean that PPOA had failed with regard to promoting ethical practices. In fact,the study revealed that PPOA’s performance was good and had achieved majority of targets set for the year especially on conducting Audits and assessment. The increasing trend could be as a result of expanded democratic space in Kenya since the enactment of the Constitution 2010 and the growth of the media which has made dissemination of information easy and the effect of the economic growth within the same period, which may have translated to more procurement. In addition, the findings revealed a well-defined institutional framework and elaborate structures put in place by PPOA. The PPOA has the capacity and strategies to fight corruption and promote ethical behavior in the procurement process. However, there is need to strengthen it by increasing the human capacity and resources, improve communication, intensify follow-ups on audits done and enhance collaboration with other institutions like EACC and DPP for strict law enforcement. In addition, this research recommends collaboration with educational institutions to specifically incorporate ethics in the learning curriculum in order to mould individuals at an early stage. Also, further research should be done to assess the interaction of PPOA with the county governments and the impact on its capacity