CATATAN SINGKAT: BUKTI PIDANA DARI ASPEK FENOMENOLOGI

Bukti pidana, yaitu alat bukti dan barang bukti untuk dan dalam perkara pidana,  diperlukan guna menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan siapakah pelakunya.  Hukum Acara Pidana Indonesia membedakan antara alat bukti, sebagai dasar untuk menentukan peristiwa dan pelakunya, dan barang bukti (corpus delicti) sebagai bukti pendukung; tetapi baik alat bukti maupun barang bukti yang dapat ditemukan diperlukan untuk merekonstruksi peristiwa oleh karenanya untuk maksud penulisan ini  -  kajian dari sudut pandang fenomenologi  -  keduanya akan disebut sekaligus sebagai bukti pidana. Kita sering mendengar kata-kata seperti: “Berdasarkan alat-alat bukti ditemukan fakta-fakta sehingga dapat disimpulkan bahwa …”; atau “Itu hanya opini yang tidak didasarkan pada alat bukti …”. Seberapa banyak bukti yang dibutuhkan dan bagaimana kualitasnya untuk sampai pada kesimpulan bahwa bukti-bukti itu telah “membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”[1]? [1] Bagian dari pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yang keseluruhannya berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

GAMBARAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) SISWA SEKOLAH DI SD ADVENT 01 TIKALA MANADO

Derajat kesehatan anak pada saat ini belum bisa dikatakan baik karena masih banyak terdapat masalah kesehatan khususnya pada anak sekolah. Permasalahn perilaku kesehatan pada anak usia sekolah dasar biasanya berkaitan dengan kebersihan perorangan, lingkungan dan munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah semakin memperjelas bahwa nilai-nilai PHBS disekolah masih minimal dan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan intervensi yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan tentang PHBS pada anak sekolah. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sekolah adalah sekumpuln perilaku yang di praktekkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah berdasarkan kesadaran, sehingga mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Penelitian ini bertujuan mengetahui Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Siswa di SD Advent 01 Tikala Manado. Penelitian ini adalah suatu penelitin yang bersifat deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian ini 150 responden. Pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian: Gambaran Pengetahuan 96,1% dikategorikan sangat baik, gambaran sikap 90,8% dikategorikan sangat baik, dan gambaran tindakan 76,8% dikategorikan baik. Kesimpulan: belum adanya kesinambungan dari pengetahuan, sikap, dan tindakan untuk membentuk suatu perilaku yang baik. Tingkat pengetahuan dan sikap sudah sangat baik tapi tindakan untuk membentuk suatu perilaku yang baik. Tingkat pengetahuan dan sikap sudah sangat baik tapi tindakan siswa dalam kategori baik.Kata Kunci: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sekolah, Siswa Sekolah DasarABSTRACTHealth status of the child at this can’t be said to be either because there are till many health problems especially among school children. Behavioral health problems in children of primary school age are usually associated with personal hygiene, environment and the emergence of a variety of disease that often affects school is still minimal and has not reached the expected level. Therefore, we need and actions of clean and healthy lifestyle on the child school. The behavior of living clean and healthy schools is a set behaviors that are practiced by leaners, teacher, and school environment based on public awareness, so as to prevent disease improve health, as well as play an active role in cerating healthier environment. This research aims to know the imge clean and healthy lifestyles in elementary school students Advent 01 Tikala Manado. Methods: The study was a qualitative method. Number of samples in the study as many 150 respondents. Data collection through interviews using questionnaire. Result: on overview of knowledge 96,1% categorized very well, 90,8% attitude representation categorized very well and 76,8% action picture categorized either. Conclusion: The absence of continuity knowledge, attitudes, and actions to establish a good behavior. Knowledge level and attitude, is very good but the actions of the students have only been on either category.Keyword: The behavior of living clean and healthy schools, elementary school student

Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia

xv.; 319 hal.; bibl.; 19 c

Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia

xv.; 319 hlm.; ill.; 20 c

PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGGUNAAN HUKUMAN FISIK OLEH GURU TERHADAP MURID SEKOLAH DASAR DI KOTA MANADO DAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berkenaan dengan pemberian hukuman fisik kepada murid dan untuk mengetahui bagaimana pandangan guru Sekolah Dasar di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang praktik hukuman fisik terhadap murid, di mana dengan menggunakan metode penelitian sosiolegal disimpulkan bahwa: 1. Data bahwa lebih kurang 1/3 responden (36,84% dari N), yang menyatakan ada praktik hukuman fisik di sekolahnya menunjukkan praktik hukuman fisik masih cukup sering terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Sebagian besar responden (63,16% dari N) masih menerima adanya hukuman fisik tidak langsung terhadap tubuh murid; untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat ringan, jawaban kurang lebih berimbang antara yang memandang sebagai patut dipraktikkan (47,37% dari N) dan yang menjawab tidak patut dipaktikkan (42,10% dari N); sedangkan untuk hukuman fisik langsung terhadap tubuh murid yang bersifat sedang dan berat hampir semuanya memandang sebagai tidak patut dipraktikkan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap murid di Manado dan Minahasa Utara masih sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang penggunaan hukuman fisik oleh guru terhadap murid.Kata kunci: guru, murid, hukuman fisi

Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia

xvi, 320 hlm, 21 c

Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia

buku ini merupakan kajian dari sudut ilmu hukum pidana sehingga sesuai dengan tugas ilmu hukum, isi buku bersifat menjelaskan, menganalisis, mensistematiskan, dan fungsi kritik terhadap bagian hukum pidana tersebut. Buku ini juga menampilkan teori-teori yang saling bertentangan

Urgency of Private Data Protection In The Digital Communication Era

The purpose of this paper is to find out how the basis for personal data protection and the urgency of its protection in the era of digital communication now, which is the normative legal research method concluded that personal data is constitutionally protected by The 1945 Constitution in Article 28G paragraph (1) and Article 28H paragraph (4) , as well as by Law, especially Law No. 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 26, where the urgency of protecting personal data as part of Privacy rights/privacy rights because: a. interference with personal data results in financial losses due to fraud, etc. b. the community right now also seems to be more sensitive so that it is easier to file criminal reports and/ or civil lawsuits because there needs to be more certainty about what personal data is protected; and c. disruption of personal data has great potential to cause citizens to feel disturbed and uncomfortable, thereby disrupting government efforts to encourage the development of digital communications reception; where the regulation should be in the form of a Law, the Law on the Protection of Personal Data, which will be a companion to the Information and Electronic Transactions Law, which makes guidelines for details of personal data that need to be protected and need to be included in the provisions criminal offenses relating to certain acts that violate personal data