Isolation and folk physics

There is a huge chasm between the notion of lawful determination that figures in fundamental physics, and the notion of causal determination that figures in the "folk physics" of everyday objects. In everyday life, we think of the behavior of an ordinary object as being determined by a small set of simple conditions. But in fundamental physics, no such conditions suffice to determine an ordinary object's behavior. What bridges the chasm is that fundamental physical laws make the folk picture of the world approximately true in certain domains. How? In part, by entailing that many objects are approximately isolated from most of their environments. Dynamical laws yield this result only in conjunction with appropriate statistical assumptions about initial conditions

Disagreement, equal weight and commutativity

How should we respond to cases of disagreement where two epistemic agents have the same evidence but come to different conclusions? Adam Elga has provided a Bayesian framework for addressing this question. In this paper, I shall highlight two unfortunate consequences of this framework, which Elga does not anticipate. Both problems derive from a failure of commutativity between application of the equal weight view and updating in the light of other evidence

ANALISIS HASIL TES KONDISI FISIK ATLET PUSLATKAB KARATE TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022 KONI PAMEKASAN

Kondisi fisik adalah salah satu faktor terpenting dalam pelatihan bagi atlet, dan itu diperlukan bagi mereka untuk mencapai kinerja terbaik. Tujuan utama dari latihan karate adalah untuk meningkatkan potensi fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan biomekaniknya ke tingkat yang setinggi-tingginya. Kondisi fisik merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang atlet karate agar dapat mencapai prestasi yang optimal dalam olahraga. Kondisi fisik harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap cabang olahraga. KONI Kabupaten Pamekasan ­­melakukan tes kondisi fisik kebugaran jasmani guna persiapan Kejuaraan PORPROV Jawa timur 2022 secara berkala. Tes dan pengukuran menjadi salah satu tolak ukur KONI Kabupaten Pamekasan sebagai proses evaluasi  kondisi fisik para atlet. Tes kondisi fisik ini dilakukan bagi seluruh atlet, termasuk pada atlet cabang olahraga karate. Hasil tes kondisi fisik atlet karate dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan ex - post facto. Ex - post facto. Data yang telah terkumpul di analisis dengan mencari nilai rata-rata, dan serta membandingkan data hasil tes fisik atlet KONI Kab. Pamekasan.  Hasil penelitian ini menunjukan adanya penurunan pada aspek tes koordinasi (lempar tangkap bola) yang dimana nilai  rata-rata tahun 2021adalah 27.62 dan rata-rata tahun 2022 19.25, push up  tahun 2021 adalah 44.75 dan tahun 2022 adalah 37.62, plank tahun 2021 adalah 91.75 dan tahun 2022 adalah 98.87, square jump hasil rata-rata tahun 2021 adalah 26.37 dan tahun 2022 adalah 22.62, Illinois agility run tahun 2021 adalah 16.75 dan tahun 2022 adalah 16, dan bleep test hasil nilai rata-rata tahun 2021 adalah 7.32 dan tahun 2022 adalah 7.23 atlet karate Kabupaten Pamekasan. Secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada kesimpulannya, hal ini dapat dipengaruhi oleh kualitas program latihan dan konsistensi atlet dalam berlatih. Hal ini perlu adanya perhatian khusus baik dari pembina maupun pelatih guna meningkatkan kemampuan dan kekuatan atlet dalam mencapai prestasi. Kata Kunci: Karate, Kondisi fisik

Bayesianism, Infinite Decisions, and Binding

We pose and resolve several vexing decision theoretic puzzles. Some are variants of existing puzzles, such as ‘Trumped’ (Arntzenius and McCarthy 1997), ‘Rouble trouble’ (Arntzenius and Barrett 1999), ‘The airtight Dutch book’ (McGee 1999), and ‘The two envelopes puzzle’ (Broome 1995). Others are new. A unified resolution of the puzzles shows that Dutch book arguments have no force in infinite cases. It thereby provides evidence that reasonable utility functions may be unbounded and that reasonable credence functions need not be countably additive. The resolution also shows that when infinitely many decisions are involved, the difference between making the decisions simultaneously and making them sequentially can be the difference between riches and ruin. Finally, the resolution reveals a new way in which the ability to make binding commitments can save perfectly rational agents from sure losses

LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN DI MAN YOGYAKARTA III

Kegiatan PPL dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu bagi semua jurusan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, begitu pula dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan salah satu kegiatan yang bersifat intrakurikurer sehingga harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling. Kegiatan ini mencakup pemahaman mengenai berbagai aspek kependidikan dan berbagai bentuk layanan bimbingan yang dapat diberikan oleh seorang guru bimbingandankonseling, dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga pendidik yang bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling secara profesional di Sekolah.Pelaksanaan PPL yang dilaksanakan pada semester khusus inidimulai pada bulan Agustus sampai September,terlaksanadenganlancar dan baik sesuai program yang telah direncanakan.Adapun keberhasilan semuanya tidak terlepas dari semua pihak. Pada akhirnya kegiatan PPL dapatmemberikan manfaat bagi praktikan. Program kerja PPL BK di MAN Yogyakarta III seperti, membantu administrasi BK, layanan klasikal dilakukan sebanyak 4 kali, konseling individual dilakukan sebanyak 3 kali, konseling kelompok 1 kali, pembuatan media seperti poster, booklet, blog, bimbingan kelompok dilakukan 1 kali, home visit, analis kebutuhan siswa mengggunakan MLM dan DCM. Program kerja PPL BK di MAN Yogyakara III ini sebagian besar berjalan dengan baik tetapi untuk konferensi kasus sementara ini praktikan belum menemukan kasus yang perlu di konferensikan

Environmental legislation and the impact of lobbying activities

The paper is concerned with effects of lobbying activities by political pressure groups that wish to affect environmental legislation. Two interest groups are considered, environmentalists on the one hand and a polluters' lobby on the other. These two groups can influence the environmental policy in two ways. First, they support those political parties that promise to implement their favoured kind of environmental regulation. This support has an impact on election probabilities and, therefore, on the environmental policy measures implemented by the new government. The second way of influencing political decisions is to exert pressure on an existing government. These two approaches are used in the paper to address the questions of how environmental quality is affected by lobbying activities and how large the resource waste due to lobbying is.

La dignità dei corpi senza nome

Le molteplici implicazioni di una corretta diagnosi identificativa di cadaveri e resti umani di identità ignota si riverberano sul piano morale, giuridico e amministrativo, imponendo la messa in atto di strategie operative sempre più raffinate. Il fenomeno, che in Italia ha raggiunto dimensioni ragguardevoli in ragione dei recentissimi flussi migratori, ha indotto le Autorità competenti ad adottare Protocolli di indagine in grado di rispondere ai quesiti identificativi. Pacifica l’equazione «sconosciuto=scomparso», si auspica la raccolta contestuale dei dati pertinenti agli scomparsi e ai cadaveri sconosciuti mediante la creazione del «Registro nazionale degli scomparsi», in parallelo con quello dei corpi senza identità, istituito nel 2007 presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. La disamina della legislazione italiana in materia precede una breve ricognizione delle metodiche antropologico-forensi di maggiore impiego a fini identificativi

INTERAKSI SOSIAL IBU PEKERJA PABRIK DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) : Studi Deskriptif terhadap Ibu Pekerja Pabrik di Cimahi Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran ganda ibu pekerja pabrik yang merasa kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan sebagai anggota masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat, mereka mewujudkannya dengan mengikuti kegiatan PKK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses interaksi, faktor pendorong, faktor penghambat, upaya mengatasi penghambat, dan manfaat untuk kehidupan keluarga ibu pekerja pabrik dalam kegiatan PKK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Temuan hasil penelitian terungkap bahwa: (1) Interaksi yang dilakukan ibu pekerja pabrik dalam keikutsertaannya pada kegiatan PKK, yaitu dengan melakukan interaksi bersama keluarga, masyarakat sekitar, dan kader PKK. (2) Faktor pendorong yang dirasakan yaitu adanya dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh keluarga, masyarakat sekitar, rekan kerja dan organisasi PKK, serta faktor penghambatnya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dengan menyeimbangkan semua peran, membuat skala prioritas waktu, dan lebih memotivasi diri untuk mengikuti kegiatan PKK. (4) Manfaat kegiatan PKK bagi ibu pekerja pabrik terdapat pada aspek sosial, agama, kesehatan, maupun ekonomi. Kata Kunci: Interaksi Sosial, Ibu Pekerja Pabrik, Kegiatan PKK The research is motivated by the dual role of factory worker mothers who face troubles in dividing the time between family, work, as well as society members. In their role as society members, they actualized by involving PKK activities. This research aims to understand the interaction process, supporting factors, inhibiting factors, efforts to overcome obstacles, and benefits for factory worker mothers’ family in PKK activities. The research was using descriptive qualitative approach. Data collection technique was carried out by observation, depth interview, and documentation studies. The research findings revealed that: (1) Interaction which factory worker mothers performed in participation of PKK activities, that is by doing interaction along with family, surrounding society, and PKK’s caders. (2) The supporting factors perceived are the supports and cooperation from the families, surrounding society, colleagues, and PKK organization, and the inhibiting factor is the limited time. (3) Efforts to overcome the inhibiting factors is by balancing all roles, creating time scale priority, and having more self-motivation to involve in PKK activities. (4) The benefits of PKK activities for factory worker mothers can be found in social, religion, health, and also economics aspects. Keywords: Social Interaction, Factory Worker Mothers, PKK Activitie

La normativa sammarinese in materia di prevenzione e repressione della violenza di genere

Con legge 20 giugno 2008, n. 97 «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere» la Repubblica di San Marino si è dotata di un impianto normativo teso al contenimento del fenomeno della violenza domestica, sessuale e di genere, il cui tratto saliente è dato dal coinvolgimento della compagine sociale nel contrasto delle condotte delittuose (Santolini & Venturini, 2013/2014. La progressiva sensibilizzazione della collettività (Authority Pari Opportunità, 2010)rispetto a fenomeni tollerati in ragione di stereotipi culturali radicati nel contesto sociale tende a favorire l’emersione di episodi altrimenti destinati a rimanere ignoti agli organi giudiziari. Essa appare, pertanto, espressiva della «(…) acquisita consapevolezza del legislatore del fallimento, in materia di violenza di genere, delle modalità tradizionali di formazione e trasmissione della notitia criminis», conseguenti alle «difficoltà oggettive della vittima (…) di reagire alla violenza subita con i tradizionali strumenti della querela o della denuncia» (Santolini&Venturini, 2013/2014, 27), posta l’esistenza di fattori di vulnerabilità specifica del soggetto passivo (ragioni di carattere culturale, sociale o religioso, dipendenza economica e/o psicologica) che lo relegano in posizione subalterna rispetto al perpetrator

Il profiling vittimologico nella scomparsa di persona

L’impiego dello strumento dell’autopsia psicologica, consistente nella valutazione delle condizioni psicologiche di un individuo deceduto in circostanze potenzialmente riconducibili ad un evento suicidario, potrebbe rivelarsi di estrema utilità per tratteggiare l’identikit tipologico dello scomparso, con il duplice intento di favorirne il rintraccio e di valutare l’indice di vulnerabilità e di rischio di categorie psico-comportamentali affini. Un opportuno adattamento dello strumento d’indagine post-mortem alle peculiarità del fenomeno in esame, unitamente all’impiego della tecnica di recupero mnestico guidato dell’intervista cognitiva somministrata ai testimoni dell’evento critico, potrebbe riservare indubbie potenzialità per l’elaborazione di un modello investigativo di supporto alle attuali tecniche operative di polizia. A partire dagli spunti della penultima Relazione del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, si ipotizza una metodologia di indagine ad hoc