Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021)

ABSTRACT  This paper aims to explain the dynamics political in Myanmar in 2021 will lead to the transfer of power in Myanmar. This research method uses an article review obtained through library research. The results of this paper indicate that Myanmar cannot build a democratic system without trust between civilians and the military, leading to the diversion of the military. During British rule, elections were actually held three times between 1951 and January 1952. Myanmar experienced civilian rule from 1948 to 1958, from 1960 to the following decade when the government was ruled by the army. Myanmar held several elections, and in 1990 the National League for Democracy won the election, but lost to the army and refused to accept victory over the National League for Democracy. In 2021, it will be the same as in 1990, when the military refuses to concede victory. However, when the military shifts power away from civilians, Myanmar's dark past repeats itself and military control becomes paramount. Without this control, the transition from a non-democratic regime to a more democratic one cannot be accompanied by a change in the military environment. However, according to Myanmar's 2008 Constitution, the military occupies 25% of parliament's seats. So that 75% of parliamentary decisions, the military took part in granting their rights. According to Myanmar's history, the military has taken up its political role and is constantly involved and has a strong influence in Myanmar's politics which cannot be separated. Seeing the development of the case of the takeover of power by the Junta, it seems that it will be difficult for the people to regain the power of the elected government, the public's condemnation of the violence that occurred seems to mean nothing. Keywords : Democracy, Military, Myanmar, Civil ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan di Myanmar. Metode penelitian ini menggunakan review artikel  yang diperoleh melalui stdui kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukan Myanmar belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang mana tidak ada kepercayaan antara sipil maupun militer yang mengakibatkan pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak militer. padahal pada saat inggris menjajah, praktek pemilihan umum sebenarnya  dilakukan tiga kali di antara tahun 1951 dan Januari 1952. Myanmar mengalami pemerintahan sipil di tahun 1948-1958 dan dihitung dari tahun 1960 hingga dekade selanjutnya pemerintahan telah dipegang oleh militer. Myanmar beberapa kali mengadakan pemilihan umum, di tahun 1990 yang mana partai Nasional Liga untuk demokrasi menang dalam pemilihan namun ditolak oleh militer  dan tidak mau mengakui kemenangan atas partai Nasional Liga untuk Demokrasi. Hingga di tahun 2021, sama halnya dengan tahun 1990 yang mana militer menolak dan tidak mengakui hasil kemenangan. Akan tetapi, militer mengalihkan kekuasaan dari sipil sehingga masa kelam Myanmar kembali terulang kembali.Pengendalian atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Namun, menurut konstitusi menurut konstitusi Myanmar tahun 2008, militer mendapatkan kursi parlemen sebanyak 25%. Sehingga 75% keputusan parlemen militer turut andil dalam memberikan hak suaranya. menurut sejarah myanmar, militer sudah mengambil peran politiknya dan terlibat secara terus-menerus dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik myanmar yang tidak bisa dipisahkan. Melihat perkembangan kasus pengambilalihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa–apa. Kata Kunci : Demokrasi, Militer, Myanmar, Sipil 

ANALISIS STRATEGI POLITIK SRI WAHYUMI MARIA MANALIP-PETRUS SIMON TUANGE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2013

Memenangkan suatu kompetisi politik semua entitas politik baik itu partai maupun kandidat sangatlah memerlukan strategi politik, hal ini dimaksudkan agar kemenangan politik, baik itu berupa dukungan politik maupun perolehan suara dalam pemilu bisa diperoleh secara efisien dan efektif. Perubahan peta politik di indonesia dengan diimplementasikannya otonomi daerah, yang mana salah satunya yaitu, pemberlakuan proses pemilihan kepala daerah secara langsung, menuntut para entitas politik yang terlibat di strategi politik mereka jika hal itu tidak dilakukan, tujuan akhir yaitu kemenangan politik, akan menjadi suatu hal yang sulit untuk diperoleh, karena walaupun mereka memiliki berbagai keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan dengan para pesaing-pesaing mereka, namun jika tidak memiliki strategi yang tepat, bukan mustahil keunggulan-keunggulan itu menjadi tidak berarti, bahkan bisa saja menjadi sesuatu yang kontraproduktif dalam perjuangan politik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis strategi politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa kekuatan kandidat SWM-PASTI terletak pada nama besar figur Sri Wahyumi Maria Manalip yang pada saat itu adalah seorang anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Talaud dari partai PPRN dengan gebrakan melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, aksi unjuk rasa menuntut oknum-oknum tidak bertanggungjawab adalah salah satu strategi yang banyak menuai simpati masyarakat, ditambah lagi figur seorang calon wakil bupati petrus simon tuange yang adalah birokrat handal di bitung menambah simpati masyarakat, namun demikian walaupun memiliki kelemahan oleh kedua kandidat tidak menyurutkan simpati masyarakat untuk mendukung kedua pasangan Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam memenangkan pilkada talaud tahun 2013.Kata Kunci : Strategi Politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Konflik Antarkampung di Wilayah Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara Sumber, Pemicu dan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yaitu: (1) apakah yang menjadi sumber persoalanyang melatari konflik antarkampung di wilayah Tompaso Baru? (2) faktor-faktor apakah yang menjadipemicu konflik antarkapung di wilayah Tompaso baru? Dan (3) Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalamkonflik antarkampung di wilayah Tompaso Baru?Studi ini akan dilaksanakan di wilayah Tompaso Baru (Kecamatan Tompaso Baru dan KecamatanMaesaan), Kabupaten Minahasa Selatan, dan menjadikan rumah tangga sebagai responden. Adapun jenisstudi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu: community studies,formal/informal leaders studies, kajian dokumenter, dan kajian historisHasil-hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Sumber konflik di wilayah Tompaso Baru tebataspersoalan pemuda dan atau kelompok pemuda seperti: perilaku membuat keonaran di desa lain, pencurian,percecokan atau adu mulut, bersenggolan ketika berpapasan, kalah dalam perkelahian, dan dendam pribadi;(2) fenomena konflik di wilayah Tompaso Baru umunya dipicu oleh tindakan-tindakan seperti: adanyaejekan dari satu pihak ke pihak tertentu ketika perpasanan, bersenggolan dengan pihak tertentu, membuatkeonaran di lokasi tertentu guna memancing emosi pihak-pihak tertentu, mabuk di tempat umum; dan (3)konflik antarkampung di wilayah Tompaso Baru tidak terbatas melibatkan kelompok pemuda, tetapi padakasus-kasus tertentu melibatkan pula mereka yang sudah tergolong bukan pemuda lagi karena sudahberumur di atas 40 tahun

Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 dikatakan penyelenggaraan pemilu pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas mandiri; jujur;adil; kepastian hukum; tertib; proporsionall; profesional; akuntabel; efektif dan efesien. Asa tersebut berlaku bagi semua komponen/ elemen yang ada dalam warga negara indonesia termasuk diabilitas dan pemilih pemula yang baru pertama kali memilih. Kegiatan politik bagi pemilih pemula yang pada umumnya terdiri dari siswa SMU atau mahasiswa semester satu pada pilkada tahun 2014 menjadi penting, karena kegiatan ini bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda gambar, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suara untuk memilih belum sepenuhnya paham terhadap kegiatan dalam pemilihan umum, mereka mungkin saja mengalami kebingungan untuk memilih siapa yang akan dipilih para wakil rakyatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpukan Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara tahun 2019, sikap atau perilaku pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh factor sosiologis, Psikologi, dan RasionalKata Kunci: Perilaku, Pemilih Pemula, Politi

KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi. Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagihidup dan kehidupan yang punya harta). Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.Kata Kunci : Kinerja, Zakat, Pengelolaan

KERJASAMA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI SINGAPURA

ABSTRAKPekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, selain itu PMI biasa disebut sebagai penyumbang devisa terbanyak untuk Indonesia. Pekerja Migran Indonesia ditempatkan diberbagai negara, salah satunya Singapura. Karena dengan julukan penyumbang terbanyak devisa negara perlu adanya campur tangan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan PMI untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang ada diluar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kerjasama Indoensia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga peranan pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus PMI di Singapura. Penelitian ini menggunakan analisa narrative dengan menggunakan catatan yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukan kerjasama sama yang pernah ada antara kedua negara adalah seperti Memorandum of Understanding antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Association Employment of Agencies Singapore (AEA(S)) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindak lanjut dari kedua negara setelah adanya MoU ini adalah dari Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengeluarkan kartu pekerja Indonesia Singapura dan dari Singapura lewat Ministry of Manpower Singapore mengeluarkan Employment of Foreign Manpower atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Peran pemerintah dalam menanggapi kasus PMI di Singapura sudah sangat baik karena pengaduan yang di terima oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018 ada 62 pengaduan tinggal 9 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian. Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kerjasama; Peran Negara  INDONESIA AND SINGAPORE COOPERATION IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SINGAPORE ABSTRACTIndonesian Migrant Workers (IMW) are every Indonesian citizen who will, is, or has done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia, besides that IMWs are commonly referred to as contributors to the most foreign exchange. IMWs are placed in various countries, one of which is Singapore. Because with the name of the largest contributor to foreign exchange, there is a need for government intervention for the placement and protection of Indonesian Migrant Workers to ensure the safety of Indonesian citizens abroad including Indonesian Migrant Workers. For this reason, this research can be known to the extent of Indonesia's cooperation with Singapore in the protection of migrant workers and also the role of the government in responding to cases of Indonesian migrant workers in Singapore. In this study using narrative analysis using notes in the field. The results of collaborative research that has ever existed such as the Memorandum of Understanding between the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers and the Employment of Association Agencies concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers. Follow-up from both countries after the MoU was from Indonesia through the Republic of Indonesia Embassy in Singapore release cards for Indonesian workers from Singapore and Singapore Singapore Ministry of Manpower Singapore release the Employment of Foreign Manpower. The government's role in responding to cases of migrant workers in Singapore has been very good because of complaints 2018 there are 62 complaints, only 9 complaints that are still in the process of being resolved. Key word: Indonesian Migrant Workers; Coorperation; Nation Role

REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019-2024: STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses rekrutmen politik oleh partai politik yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, fokus group discussion, dan studi dokumentasi. Informan terbagi dalam dua kategori, yaitu informan formal yang dipilih dari pengurus partai dan informan informal yang mewakili masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan dapat menentukan kualitas calon legislatif yang akan diusung. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penetilian ini yaitu proses rekrutmen yang dilakukan partai politik sangat penting bagi partai dan juga masyarakat untuk mengetahui kualitas, pemahaman, prinsip, serta tujuan yang dimiliki seorang calon legislatif.Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Legislatif

SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO)

This research aims to study and analyze scientifically the Selection of the District Election Committee in the 2020 Regional Head Election in Manado City, viewed from the regulatory aspect. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive analysis method to comprehensively disclose the selection of the District Election Committee in the 2020 Regional Head Election in Manado City. Respondents in this study amounted to 13 people were determined by purposive sampling with a research focus using the theory of Mifta Thoha (2008), namely the patronage system, merit system and career system. Data was collected by means of interviews, observation and documentation.  Data analysis used a triangulation approach. The results show that of the three recruitment systems that have been analyzed by researchers related to the patronage system, the Merit System and the career system of these three systems, of course, each of them has an influence, weakness and strength. This becomes a recommendation for the selection process of the upcoming sub-district election committee so that in the selection process, the General Ellections Comission will be truly professional and accountable, not looking at one interest

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAK IKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019 KECAMATAN NUANGAN

Ketidakikutsertaan Masyarakat masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan sebuah pilihan dari masyarakat itu sendiri namun pilihan tersebut bukanlah pilihan terbaik dalam sebuah demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi golput dalam pemilu legislatif di bolaang mongondow timur tahun 2019 kecamatan nuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh David Moon dibedakan atas 3 bagian, yaitu: Faktor sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang sosial maupun keadaan ekonomi pemilih; Faktor Psikologis, menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat dan Faktor Rasional, menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwamasyarakat yang tidak ikut memilih (nonvoting), ada beberapa masyarakat yang pada saat pemilu berlangsung mereka tidak berkenan hadir dikarenakan sedang menempuh pendidikan diluar kota, mereka menganggap bahwa tidak ada urgensi untuk ikut memilih, masyarakat Kecamatan Nuangan lebih mementingkan pekerjaan untuk memenuhui kebutuhan pokok keluarga, terutama para nelayan dan petani. faktor psikologis merupakan salah satu pendorong yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya, dilihat dari sikap kepribadian yang apatis, intoleran, otoriter dan lain sebagainya atas partisipasi politik dari para pemilih Kata Kunci : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemil

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI ILEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA DAN FILIPINA

Illegal fishing still occurs in Indonesian waters, although various efforts have been made to deal with it. This illegal activity is not only a problem for Indonesia, but also a cross-country problem because the actors and activities are cross-country, and because of that, the handling of this problem must be carried out cross-country, especially through bilateral cooperation. This study aims to determine the Indonesian Government's Efforts to Handle Illegal Fishing on the Border of Indonesia and the Philippines. The lack of a defense and security system in Indonesian waters has led to the emergence of threats such as illegal exploitation and exploration of fishery products that are not reported and are not in accordance with predetermined rules carried out by foreign parties. This act of fishing activity is commonly referred to as Illegal. This research uses a descriptive-analytic research method.With data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that cooperation between Indonesia and the Philippines can run well if the Philippines itself is quick in responding to ideas and agreements that have been mutually agreed upon, the slow response from the Philippines itself makes the second agreement slow to process, therefore the strategy that can be carried out by Indonesia in encouraging a quick response from the Philippines itself is by discussing every collaboration that is ongoing or has expired intensively and continuously. Bilateral talks can accelerate cooperation between the two countries in a better and more advanced direction.   &nbsp