Menuju Efektivitas UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pelaksanaannya

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga termasuk Negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai Negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut, dengan lautan yang luas dapat dimanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran Negara.Kekayaan alam juga terdapat juga dilaut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam tersebut belum dapat di manfaatkan dan dikelolah secara maksimal. Seperti dikatakan oleh Susanto Zuhdi seorang guru besar fakultas ilmu budi daya, UI, bahwa Indonesia saat ini belum memakai potensi kelautan secara optimal, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini masih berorientasi pada daratan dan belum memandang laut sebagai komponen utama. Oleh karena itu sampai saat ini bangsa Indonesia cenderung sebagai bangsa daratan, karena lebih mengenal daratan daripada lautan, di pulau Jawa yang terkenal pada penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yang semuanya bekerja di darat.Demikian pula penduduk di luar pulau Jawa yang ada di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga mereka tidak mengetahui keadaan lautan. Mereka masih belum paham bagaimana arah angin,bulan-bulan apa bisa menggunakan perahu layar untuk berlayar,kapan mulai musim ikan,dan sebagainya. Kebanyakan penduduk Indonesia yang memahami persoalan laut adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil,karena mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya dari bekerja di laut.Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan dilaut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan dilaut.Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang di pandang muda untuk di manfaatkan yaitu di bidang perikanan ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil dibidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di ingkat nasional, kelebihan pangan dibidang perikanan sudah lama di Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain.Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kwalitas unggulan. Disamping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran Indonesia

DELIK NEDOSA SEBAGAI TINDAK PIDANA ADAT SANGIHE

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai serta proses dan mekanisme pelembagaan pidana adat  dan bagaimana  keberadaan  delik nedosa sebagai tindak pidana adat Sangihe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka dapat disimpulkan: 1. Pelembagaan hukum pidana adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-penga­dilan Sipil. 2. Perkara Sumbang atau “Pencemaran Darah” (Delik Nedosa) merupakan tindak pidana yang sangat unik yang cuma ada dalam Aturan Adat Sangihe Talaud. Baik dalam aturan adat 1917 dan 1932 serta deklarasi 1951 dinyatakan bahwa; nikah itu terlarang diantara orang-orang yang berkeluarga dalam garis lurus ke atas dan yang ke bawah, yang bersepupu, anak bersaudara. Penerapan hukumannya setinggi-tingginya 5 tahun penjara. Karenanya, peranan Delik Nedosa sangat penting dalam kaidah-kaidah hukum Adat yang masih di hormati dan di taati hingga kini oleh masyarakat Sangihe Talaud. Kata kunci: Nedosa, adat Sangih

Analysis of Legal Protection for Debtors of Home Loan (KPR) at National Commercial Banks in Indonesia

Non-performing loan have become a major concern of bank management, including in home loan (KPR), because in addition to causing losses to banks and debtors, they also have an impact on the health and reputation of banks. Initial allegations of causes of KPR problems in addition to the ability of the debtor, fluctuations in income, also the debtor does not know the risk of credit agreements, so the credit agreement is suspected of being legally flawed. This study aims to determine the legal problems in the Credit Agreement, as well as the protection of KPR debtors, in resolving non-performing loans. Research objects of National Commercial Banks in Indonesia, especially banks in North Sulawesi. Conclusion, the legal basis of the Credit Agreement namely The Act No.10 of 1998 concerning Banking that credit is always based on a Credit Agreement between creditors and debtors as a form of binding on both parties, Article 1313 of the Civil Code and Article 1320 of the Civil Code. Legal protection against KPR debtors must be given by reinforcing the rules of the Law/ Government Regulation considering the position of debtors is weak when applying for credit, lack of information and understanding of credit risk at bank KPR. Keywords: home loans, credit agreements, non-performing loan, legal protection DOI: 10.7176/JLPG/82-0

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBANTUAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ancaman pidana pembantuan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan :1. Ancaman dalam perbuatan pidana pembantuan pada tindak pidana korupsi tidak dikurangi sepertiga. Pembantuan tindak pidana korupsi pada prinsipnyta adalah sebagaimana ajaran penyertaan dalam hukum pidana, tetapi yang membadakan adalah bahwa ancaman pidana pada tindak pidana umum dikurangi sepertiga sedangkan pada tindak pidana korupsi ancaman pidananya tidak dikurangi. 2. Pertanggungjawaban pidana pada pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi, maka pada diri si pembuat harus dibuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan pada diri si pembuat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Yang membedakan kemudian adalah bagaimana kualitas perbuatan orang yang melakukan pembantuan dengan pelaku utam

Advanced Methods for Real-time Identification and Determination of Seismic Events

Natural disasters pose an indistinguishable threat to populations all around the world, affecting ~200 hundred million every year, with earthquakes being the most deadly. Global seismic monitoring allows for robust real-time analysis to provide useful information about an event to assist in earthquake emergency response. Additionally it is an essential tool for monitoring anthropogenic seismic sources like nuclear weapons tests, the use of which can have disastrous effects on human life, ecological environments and public health, ramifications that can last for generations. The focus of this thesis is on characterizing and identifying unique seismic events in near-real-time using the waveforms of initial seismic phase arrivals from teleseismic stations, their derivative products like radiated earthquake energy and rupture duration, and machine learning (ML). This thesis is a compilation of several works addressing novel methods for seismic event identification of: global tsunamigenic earthquakes, uncharacteristically high-energy tsunami earthquakes, deep earthquakes, and underground nuclear explosions (UNE). First, I present the current Real-Time Earthquake Energy and Rupture Duration Determinations (RTerg) products and methodology applied to a case study of fast-rupturing tsunami earthquakes in the Solomon Islands, testing the robustness of the RTerg derivative waveform products and Tsunami Earthquake (TsE) discriminant threshold used for real-time analysis. Second, I show how peaks in RTerg energy flux curves from teleseismic stations and their differences in broadband and high frequency bandwidths can be associated with depth phase arrivals (P, pP, sP) to identify deep earthquakes, highlighting the potential for real-time depth determinations using first derivative waveform products without additional processing of waveforms. Next, I introduce nuclear explosion monitoring from a global network of stations, starting with the compilation of the first openly available and comprehensive UNE seismic waveform and event catalog termed GTUNE (Georgia Tech Underground Nuclear Explosions). GTUNE seismic records are sourced from declassified nuclear tests, previously published datasets and openly available waveforms and were assembled into a user‐friendly format compatible with most python‐based ML packages. The next contribution to this thesis is the development of a global UNE classifier using labeled P-wave seismograms from GTUNE. I trained a Convolutional Neural Network (CNN) to identify three classes: earthquake P-wave, nuclear P-wave, and noise. I found that the model can accurately characterize most events, finding over 90% of the signals in the validation set, even with limited training data. Lastly, I combine the thesis works described thus far and applied similar ML methodology to classify/predict deep earthquakes, using both a CNN and a Deep Neural Net (DNN), trained on both physical features of the energy flux time series (prominence and peak density) as well as the original waveforms. Results show better single station predictions using the original waveforms. By contrast, for full network determinations, the energy flux products perform the best, despite the smaller training dataset. We anticipate that ML models like our UNE and deep earthquake classifiers can have broad application for other “small data” seismic signals including volcanic and non-volcanic tremor, anomalous earthquakes, tsunami earthquakes, ice-quakes or landslide-quakes.Ph.D

STUDI TENTANG PUTUSAN SELA PERKARA SOLLAR CELL ATAS NAMA TERDAKWA IR. PAULUS IWO (PUTUSAN SELA NO. 5/PID-SUS.TPK/2017/PN.MDO)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pertanggung jawaban pidana korporasi, dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana analisisi putusan sela perkara solar cell atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo (Putusan sela No. 5/Pid-Sus.TPK/2017/PN.Mdo).  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penegakan hukum khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dari segi penanganan dilakukan sangat luar biasa berbagai kalangan memandang Tindak Pidana Korupsi merupakan “extraordinary crime” secara regulasi mengganti Undang – Undang tentang korupsi dengan menambah pasal – pasal menurut sanksi pidana maksimal (Hukum Mati) dan bagi aparat penegak hukum harus berani menerapkan sanksi yang maksimal serta sanksi sosial, mencabut hak politik. Adapun pertanggung jawaban pidan korporasi dalam tindak pidana (korupsi) kehajatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi dapat dibebani hukuman oleh negara; dengan hukuman administrasi negara; hukum perdata maupun hukum pidana. Serta korporasi dipandang sebagai subjek hukum maka dapat disesuaikan sanksi tersebut diatas. 2. Studi tentang putusan sela no. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dana / anggaran pengadaan sarana dan prasarana penerangan umum di Kota, Kota Manado sejumlah 251 unit untuk wilayah Manado dan 25 unit di pasang di Kec. Bunaken dengan nilai Rp. 10.087.410.000 (sepuluh miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) Dinas Tata Kota Kota Manado sebagai penyandang dana (Prinsipal) proses pemeriksaan / persidangan  telah memenuhi syarat / diatur dalam KUHAP Pengadilan Tipikor Manado telah dalam persidangan Terdakwa Ir. Paulus Iwo yang didampingi pengacara terdakwa, dihadiri JPU dalam pembacaan surat dakwaan. Membaca eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, membaca tanggapan Penuntut Umum, dari kedua belah pihak telah mengajukan saksi – saksi, tiba Majelis Hakim memeriksa dan menuntut perkara dengan berbagai pertimbangan, ketentuan pasal 143 jo 156 KUHAP, mengadili : Menolak ekspesi penasehat hukum terdakwa dan Menyatakan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor : No. 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd atas nama terdakwa Ir. Paulus Iwo tersebut dilanjutkan. Diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dibacakan dan ditanda tangani Kata kunci: studi, putusan sela, perkara, sollar cel

Effect of the Preparation Method on the Structural and Catalytic Properties of MnOx-CeO2 Manganese Cerium Mixed Oxides

MnOx-CeO2 catalysts (molar ratio Mn/Ce 1) were prepared using two methods: co-precipitation and citrate methods. The prepared solids were calcined at 500°C, and characterized by XRD, nitrogen adsorp-tion-desorption technique and SEM morphological, they were, then, tested in the toluene combustion reac-tion. The catalytic performances of the prepared solids were evaluated in the temperature range 150-400°C. The XRD analysis of the two solids showed that the only crystalline phase detected is cerium oxide. BET surface area measurements showed that the incorporation of manganese led to an increase in the spe-cific surface area of ceria, the solid prepared by the co-precipitation method led to the highest specific sur-face area (156 m²/g). The solids showed good performances in the toluene combustion reaction that depend strongly on the preparation method. The best catalytic activity was obtained for the catalyst prepared by the citrate method achieving a complete conversion of toluene at 250 ° C. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3525

A Comparative Study on Spinel Iron-cobalt Oxide Prepared by Co-precipitation and Hydrothermal Routes

Spinel iron-cobalt oxide was synthetized by coprecipitation and hydrothermal process. The nanostruc-tures of the prepared samples were characterized as functions of the calcination temperature and the hy-drothermal synthesis time, using X-ray powder diffractometry (XRD) and nitrogen adsorption–desorption technique ( BET, BJH ). Using chloride salts as start materials and both of sodium hydroxide and ammo-nia as precipitating agents; The results show that the CoFe2O4 obtained has a mesoporous structure with a pore distribution strongly depending on the experimental conditions. The crystallite size and lattice pa-rameter showed a same variation as function of ( i ) the calcination temperature in the coprecipitation method, ( ii ) the synthesis time in the hydrothermal process. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3509