KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Permasalahan yang timbul dalam hukum perdata internasional yakni hukum dari negara mana yang berlaku terhadap status personal mereka. Solusi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu bila ia mempunyai habitual residence di Indonesia yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku bagi status personalnya. Bagi yang mempunyai habitual residence di luar negeri maka dia diperlakukan sebagai orang asing. Hak waris atas rumah dan tanah dapat diturunkan misalnya dari hak milik menjadi hak pakai.The promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey to the law of two different countries. The raising problem in the International Civil Law is which law can be used to give their personal status. The solution used by children who have dual citizenship is since they have habitual residence inIndonesiaautomatically they are the citizenship ofIndonesiaand the law ofIndonesiaused to give their personal status. On the other hand, those who have habitual residence in overseas country, they are considered as foreigners. Inheritances rights of land and house are the proprietary can be changed become use rights

Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Permasalahan yang timbul dalam hukum perdata Internasional yakni hukum dari negara mana yang berlaku terhadap status personal mereka. Solusi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu bila ia mempunyai habitual residence di Indonesia yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku bagi status personalnya. Bagi yang mempunyai habitual residence di luar negeri maka dia diperlakukan sebagai orang asing. Hak waris atas rumah dan tanah dapat diturunkan misalnya dari hak milik menjadi hak pakai.The promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey to the law of two different countries. The raising problem in the International Civil Law is which law can be used to give their personal status. The solution used by children who have dual citizenship is since they have habitual residence inIndonesiaautomatically they are the citizenship ofIndonesiaand the law ofIndonesiaused to give their personal status. On the other hand, those who have habitual residence in overseas country, they are considered as foreigners. Inheritances rights of land and house are the proprietary can be changed become use rights

IMPLEMENTATION OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD PRINCIPLES IN INTERCOUNTRY ADOPTION IN INDONESIA

Adoption of Indonesian children by foreigner is a form of intercountry adoption. In Indonesia such adoption is not prohibited but conditions are more difficult because it is a last effort or ultimum remedium for the best interests of the child. Therefore petition for intercountry adoption throught the court, its decision in the form of a court decision, because the proof as the same as the evidence in civil suit.This is defferent from the petition of national adoption.This paper discusses the implementation of the best interest of child’s principle in Indonesia and how to conduct intercountry adoption in Indonesia in order to avoid any attempts of illegal adoption. This paper concludes that the Indonesian Government has issued a number of laws and regulations govern the intercountry adoption. These laws require implying the principle of the best interest of children in order to protect the interest of children who is adopted by foreigner. In order to undertake the adoption, the court should decide that it is eligible after the Ministry of Social of the Republic of Indonesia approves adoption application

TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TEBU DI JAWA TIMUR

Dengan adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 1975 tentang tebu rakyat intensifkasi maka diharapkan sistem sewa tanah pertanian yang dilakukan oleh pabrik gula terhadap petani menjadi hapus dan digantikan dengan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hal ini berarti petani tidak lagi menyewakan tanahnya, tetapi petani bertindak sebagai manager suatu usaha tani dengan dengan segala akibatnya dengan bimbingan tehnis dari pihak pabrik gula. Sehingga dengan adanya proyek TRI diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula dan terjadi peningkatan pendapatan petani tebu

PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Untuk mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan yang mantap di daerah Jawa Timur, diper1ukan upaya perencanaan pembangunan jangka panjang khusuenya mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalianpemanfaatan ruang yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang hakekatnya merupakan rencana untuk mengadakan keterpaduan program-program pembangunan sektoral pada suatu ruang wilayah dalam kerangka tata ruangnasional

perlindungan benda purbakala di kecamatan trowulan kabupaten mojokerto

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji Perlindungan Benda Purbakala Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan monodisipliner yaitu penclekatan disiplin ilmu hukum. Sumber data dalam peneiitian ini diperoleh dari instansi laka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dan wawancara dengan Muspika Kecamatan Trolwulan Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara Sedangkan metode analisa data mengunakan metoda analisa interpretasi