Melayani Rakyat Menjaga Negara : Sejarah Sosial, Politik, dan Ekonomi PT. Pos Indonesia (Persero)

Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat di abad ke-21 ini telah memanjakan masyarakat dengan kemudahan berkomunikasi yang tidak terbayangkan bentuknya, katakanlah, tiga puluh tahun yang silam ketika sarana komunikasi elektronik belum mengalami perkembangan secara mengagumkan sebagaimana kita lihat dewasa ini. Sementara komunikasi masih tetap merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan yang kini mengemuka bukanlah antara ada atau tidak adanya komunikasi, melainkan seberapa cepat komunikasi dapat dipertukarkan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu juga seberapa canggih sarana dan bentuk komunikasi yang dipilih, yang pada gilirannya sangat berpengaruh pada kemudahannya untuk digunakan dan hingga tingkat tertentu, dinikmati. Saat ini sarana komunikasi antar manusia sudah dalam bentuk audio-visual yang canggih, cepat, dan praktis, sementara tiga puluh tahun yang silam orang masih harus bersusah payah menggunakan sarana yang serba manual, lambat dan tidak praktis

‘NOT A RELIGIOUS STATE’ A study of three Indonesian religious leaders on the relation of state and religion

This article explores the concept of a ‘secular state’ offered by three Indonesian religious leaders: a Catholic priest, Nicolaus Driyarkara (1913–1967), and two Muslim intellectuals who were also state officials, Mukti Ali (1923–2004) and Munawir Sjadzali (1925–2004). All three, who represented the immediate generation after the revolution for Indonesian independence from the Dutch (1945), defended the legitimacy of a secular state for Indonesia based on the state ideology Pancasila (Five Principles of Indonesia). In doing so, they argued that a religious state, for example an Islamic state, is incompatible with a plural nation that has diverse cultures, faiths, and ethnicities. The three also argued that the state should remain neutral about its citizens’ faith and should not be dominated by a single religion, i.e. Islam. Instead, the state is obliged to protect all religions embraced by Indonesians. This argument becomes a vital foundation in the establishment of Indonesia’s trajectory of unique ‘secularisation’. Whilst these three intellectuals opposed the idea of establishing a religious or Islamic state in Indonesia, it was not because they envisioned the decline of the role of religion in politics and the public domain but rather that they regarded religiosity in Indonesia as vital in nation building within a multi-religious society. In particular, the two Muslim leaders used religious legitimacy to sustain the New Order’s political stability, and harnessed state authority to modernise the Indonesian Islamic community

Islam dan negara :transformasi gagasan dan politik islam di indonesia

Buku ini Adalah persoalan-persoalan di dalamnya dibahas mendalam dan luas mencakup juga tentang hubungan islam dan negara sejak indonesia memasuki demokrasi pada tahun 1998447 hlm,; 25 Cm

Teologi Baru Politik Islam : Pertautan Agama,Negara,dan Demokrasi

xxii,294hlm;22c

Masyarakat agama dan pluralisme keagamaan : perbincangan mengenai Islam, masyarakat madani, dan etos kewirausahaan

Bahtiar sang penulis menunjukkan kepada kita, bahwa agama sesungguhnya mempunyai peran-peran strategis di era global tersebut. Lewat analisis yang kritis, Bahtiar dengan lincah dan fasih menunjukkan kepada kita bagaimana agama Islam berbicara tentang demokrasi, pluralisme, masyarakat madani, dan etika bisnis

Indonesia’s (Future) Civil Society: Examining Its Religio-Cultural Basis

“Civil Society” merupakan istilah yang sampai sekarang masih hangat diperdebatkan. Ada relasi antara Civil Society dengan demokrasi, dalam hal ini berkaitan dengan pengertian demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, disamping uraian tentang apa "civil Society” itu, yang lebih menarik adalah bantahan penulis terhadap tesis bahwa Islam tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ide-ide demokrasi, dalam hal ini dengan civil society. Demokrasi hanya cocok untuk masyarakat Barat atau negara-negara Eropa dengan koloninya. Menurut penulis, pendapat ini muncul karena pandangan mereka hiang monolitik dalam memahami Islam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka tentang hakekat Islam yang sebenarnya. Sementara dalam pandangan penulis, lslam adalah agama yang polyinterpretable. Dan yang pasti tidak ada diktum yang sah dan logis bahwa Islam bertentangan dengan sistem politik modem (demoknrsi). Lalu bagaimana affinitas nilai-nilai Islam dengan ide tentang Civil Society Dan bagaimana dengan Indonesia dengan situasi politiknya sendiri? Inilah hal-hal yang iuga dicoba diuraikan dalarn Makalah ini

Islam and the State in Indonesia: Munawir Sjadzali and Development of a New Theological Underpinning of Political Islam

The relationship between Islam and the state is one of the complex issues in Indonesia. Since the beginning of independence, the debate on Islam and the country has a lot of coloring the history of this nation. Most Indonesian Muslims are eager remedy make Islam the state religion and ideology. This desire has repeatedly attempted, but always failed. Both non-Muslims and most Muslims do not want Islam serve as the official state religion and ideology underlying system state. History proves that both parties have always managed to ward off the desire first.Even so, it does not mean the struggle among Muslims who want Islam as a state ideology has been stopped by the failure. Efforts in that direction continue to be run by the figures from the beginning wanted a formalization of Islam in the state system. At the beginning of the New Order, some of the fight for the restoration of Islamic parties that dissolved during the reign of Indonesia's first president Sukarno. They also want the implementation of the Jakarta Charter which clearly guarantees the existence of Islam in the country.DOI: 10.15408/sdi.v2i2.83