Parameter symmetries of quantum many-body systems

We analyze the occurrence of dynamically equivalent Hamiltonians in the parameter space of general many-body interactions for quantum systems, particularly those that conserve the total number of particles. As an illustration of the general framework, the appearance of parameter symmetries in the interacting boson model-1 and their absence in the Ginocchio SO(8) fermionic model are discussed.Comment: 8 pages, REVTeX, no figur

Pairing gaps near ferromagnetic quantum critical points

We address the quantum-critical behavior of a two-dimensional itinerant ferromagnetic systems described by a spin-fermion model in which fermions interact with close to critical bosonic modes. We consider Heisenberg ferromagnets, Ising ferromagnets, and the Ising nematic transition. Mean-field theory close to the quantum critical point predicts a superconducting gap with spin-triplet symmetry for the ferromagnetic systems and a singlet gap for the nematic scenario. Studying fluctuations in this ordered phase using a nonlinear sigma model, we find that these fluctuations are not suppressed by any small parameter. As a result, we find that a superconducting quasi-long-range order is still possible in the Ising-like models but long-range order is destroyed in Heisenberg ferromagnets.Comment: 13 pages, 7 figure

Fiscal consolidation strategy: An update for the budget reform proposal of march 2013

Recently, we evaluated a fiscal consolidation strategy for the United States that would bring the government budget into balance by gradually reducing government spending relative to GDP to the ratio that prevailed prior to the crisis (Cogan et al, JEDC 2013). Specifically, we published an analysis of the macroeconomic consequences of the 2013 Budget Resolution that was passed by the U.S. House of Representatives in March 2012. In this note, we provide an update of our research that evaluates this year’s budget reform proposal that is to be discussed and voted on in the House of Representative in March 2013. Contrary to the views voiced by critics of fiscal consolidation, we show that such a reduction in government purchases and transfer payments can increase GDP immediately and permanently relative to a policy without spending restraint. Our research makes use of a modern structural model of the economy that incorporates the long-standing essential features of economics: opportunity costs, efficiency, foresight and incentives. GDP rises because households take into account that spending restraint helps avoid future increases in tax rates. Lower taxes imply less distorted incentives for work, investment and production relative to a scenario without fiscal consolidation and lead to higher growth

Fiscal consolidation strategy : [Version 21 September 2012]

In the aftermath of the global financial crisis and great recession, many countries face substantial deficits and growing debts. In the United States, federal government outlays as a ratio to GDP rose substantially from about 19.5 percent before the crisis to over 24 percent after the crisis. In this paper we consider a fiscal consolidation strategy that brings the budget to balance by gradually reducing this spending ratio over time to the level that prevailed prior to the crisis. A crucial issue is the impact of such a consolidation strategy on the economy. We use structural macroeconomic models to estimate this impact focussing primarily on a dynamic stochastic general equilibrium model with price and wage rigidities and adjustment costs. We separate out the impact of reductions in government purchases and transfers, and we allow for a reduction in both distortionary taxes and government debt relative to the baseline of no consolidation. According to the model simulations GDP rises in the short run upon announcement and implementation of this fiscal consolidation strategy and remains higher than the baseline in the long run. We explore the role of the mix of expenditure cuts and tax reductions as well as gradualism in achieving this policy outcome. Finally, we conduct sensitivity studies regarding the type of model used and its parameterization

PERANAN HUKUM HUMANITER DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui beberapa Konvensi dasarnya dibagi atas Hukum The Hague dan Hukum Geneva yang merupakan cakupan dari Hukum Perang, serta lainnya merupakan cakupan dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan sejauh manakah konvensi konvensi tersebut dapat  mengatur dan ditaati oleh negara-negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa embrio Hukum Humaniter mulai dikenal serta dikembangkan melalui Hukum Perang dan mempunyai kaitan erat dengan Hukum Internasional. Bahkan Hukum Perang sangat banyak memberikan ciri khas dan sebagai peletak dasar pertumbuhan Hukum Internasional. 2. Bahwa demikian eratnya hubungan antara Hukum Perang yang belakangan ini berkembang sebagai Hukum Humaniter dengan Hukum Internasional merupakan konsekuensi logis dari situasi masyarakat internasional yang telah mengalami beberapa perang besar, misalnya Perang di Eropa, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. 3. Hukum Humaniter merupakan pengembangan dari Hukum Perang dan lebih menjadikan manusia humanis atau pasifis, yang dalam lain perkataan menjadi lebih manusiawi dan cinta damai. Meskipun hanya sebagai disiplin Ilmu Hukum yang baru berkembang, akan tetapi kilas balik Hukum Humaniter tidak terpisahkan dari Hukum Perang, serta pada saat sekarang ini menjadi titik perhatian oleh karena semakin meningkatnya tuntutan terhadap arti pentingnya penerapan Hak-hak Asasi Manusia di kalangan masyarakat internasional. Kata kunci: Hukum, humaniter, masyarakat internasional

EKSTRADISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tindak pidana termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi dan bagaimana pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Ektradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ektradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ektradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Bagi negara Republik Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30. Pelaksanaan ekstradisi dapat juga dilakukan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi Bagi negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik. 2. Diperlukan peningkatan hubungan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi baik melalui pembuatan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama dalam hubungan diplomatik untuk kepentingan bersama dalam menggulangi kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi. Kata kunci: Ekstradisi, pelaku, tindak pidana, korups