PENGARUH BUKU CERITA BERGAMBAR TERHADAP PEMAHAMAN SISWA PADA KONSEP CUACA DI KELAS III SEKOLAH DASAR NEGERI: Sukalaba 1 Kabupaten Serang

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menemukan kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini disebabkan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, guru hanya menggunakan metode ceramah dan tidak memberikan suatu kesempatan berimajinasi supaya siswa dapat membangun konsep sendiri. Oleh karena itu, penulis mengambil solusi yaitu menggunakan buku cerita bergambar dalam pembelajaran konsep cuaca di kelas III sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep cuaca dengan menggunakan buku cerita bergambar. Peneliti menggunakan metode eksperimen, jenis Pre Experimental Design, yaitu One-Group Pretest-Postest Design. Peneliti menggunakan teknik sampling jenuh untuk mengumpulkan sampel. Instrumen yang digunakan adalah tes dan wawancara. Data tes yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perhitungan uji normalitas, homogenitas, uji-t, dan uji n-gain. Adapun data wawancara yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: kegiatan pembelajaran konsep cuaca dengan menggunakan buku cerita bergambar berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari perbedaan nilai rata-rata antara hasil pre-test 42,5 dan post-test 85. Uji normalitas pre-test 0.118 dan post-test 0,122. Uji homogenitas dapat dilihat dari Based Mean 0,640 dan Based on Median 0,649. Pada perbedaan dua rata-rata (uji t-test) pre-test dan post-test telah diketahui yaitu 0,000. Nilai sig tersebut di bawah taraf α 0,05. Sesuai dengan kriteria diperoleh Ho ditolak atau terdapat perbedaan dari nilai pre-test dan post-test. Kemudian uji anova memperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil post-test. Pada uji scheffe yang menunjukkan bahwa mean dari kelompok tinggi berbeda secara nyata dengan kelompok sedang dan rendah. Dan pada uji n-gain meningkat dari nilai n-gain pre-test dan post-test, yaitu mulai dari 0,25 sampai dengan 1. Dari semua hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh buku cerita bergambar terhadap pemahaman siswa pada konsep cuaca di kelas III sekolah dasar Sukalaba 1. Kemudian hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa sangat menyukai pembelajaran IPA dengan menggunakan buku cerita bergambar

URGENSI PERJANJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KREDITUR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA

Artikel ini berfokus pada implementasi pemberian pinjaman dana hak tanggungan yang menjadi objek jaminan berupa objek yang bernilai uang manakala terjadi kredit macet yang diatur dalam perjanjian pokok sebagai upaya perwujudan kepercayaan kreditur lembaga perbankan yang keberadaannya diminati masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara pada pengumpulan peraturan perundang – undangan hak tanggungan, perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, perjanjian kredit dalam peraturan hukum selain undang – undang, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder lebih kepada konsep atau teori yang relevan dengan isu sentral dengan melengkapinya dalam daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian menjadi unsur utama dalam mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur perbankan kepada debitur sesuai aturan UU Hak Tanggungan dan Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 1132. Apabila barang yang dijaminkan oleh debitur kepada sejumlah kreditur, pasal tersebut berlaku manakala diatur dalam perjanjian. Akibat hukum dari pemberian kredit karena objek jaminan debitur bernilai uang menjadi perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok sehingga asas kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pasti dalam hukum

THE URGENCY OF MORTGAGE AGREEMENT AS AN EFFORT TO REALIZE THE TRUST BY BANK AS CREDITOR

This study focuses on the legal certainty of the implementation of loans for mortgage rights which are the object of collateral in the form of money-valued objects when bad loan occurs, which are regulated in the main agreement as an effort to manifest the trust of creditors of banking institutions whose existence is highly sought after by the Indonesian people. The method used in this study focuses on the normative with the conceptual approach and statute approach. The results of this study indicate that Credit agreements must be considered by the bank as creditor and by the customer as the debtor, considering that credit agreements have a vital function in granting, managing, and managing the credit itself. The existence of a guarantee in a bank credit agreement is significant, namely as a means of legal protection for bank security in overcoming risks. There is a certainty that the debtor customer will pay off his loan. This is based on the explanation of Banking Laws, PBI, and POJK, which requires banks' caution as creditors for loans to debtors based on the belief in the debtor's ability to pay off his obligations as agreed in the agreement. The land is material security which is most in demand by banking institutions as security of mortgage rights. The use of land as a trusted and consumptive credit is based on the consideration of the safest land and has a relatively high sale value. The urgency of objects Securing mortgage rights as stipulated in the credit agreement cannot be separated from the guarantee itself. Credit guarantees are always stated in an additional agreement, namely the Collateral agreement. The need for funds by people or institutions provides credit by providing excellent services and providing legal protection for the parties in the transaction so that no one is harmed in the transaction. The state provides legal protection by stipulating legal regulation relating to credit so that banks as creditors have legal certainty in the process of executing credit collateral objects for optimal repayment. Mortgage Law states that creditors have full rights in executing debtor's collateral goods when bad loans do not have to go through litigation

PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI UPAYA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

AbstraksiTerbentuknya lembaga komisi yudisial merupakan amanat UUD1945 yang patut dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraansebagai upaya lembaga mandiri dari kekuasaan kehakiman.Keberadaan komisi yudisial sebagai lembaga mandirimempunyai kewenangan dalam mengusulkan pengangkatanhakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangkamenjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,sertaperilaku hakim. Kehadiran komisi yudisial merupakankeniscayaan yang diharapkan oleh setiap negara khususnyaIndonesia untuk menegakkan sistem peradilan yang bersih. Kata Kunci : Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakima

Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, peradilan agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah direspon positif oleh masyarakat, khususnya kalangan peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan KHES memberikan kodifikasi dan unifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kesulitan para hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah hanya merujuk kepada kitab – kitab fiqih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak memiliki pedoman hukum positif yang bersifat unifikasi, sehingga terjadi perbedaan dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Salah satu faktor yang sangat mendukung perkembangan pelembagaan keuangan syariah di Indonesia adalah adanya dukungan peraturan perundang – undangan yang selalu pro-aktif memberikan payung hukum dan regulasi. Jika peran payung hukum dimainkan untuk mendasari tumbuhnya lembaga – lembaga keuangan syariah di berbagai bidang, maka peran regulasi dilaksanakan untuk memberikan kerangka (framework) dalam operasional kegiatannya. &nbsp; Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, KHE

Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan it

Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia

Technological progress is very rapid, especially in the field of information technology, such as the internet, smart cities, big data, and artificial intelligence has provided convenience in efforts to improve the quality of access to electronic-based service systems of various things. intended for modern society. Technological developments have provided positive benefits. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as a justice system in Indonesia has provided the latest innovation by issuing an e-court service system. E-court has a positive impact on society as a means to register cases that are evidence of the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to realize electronic court as a form of modern court that applies fast, simple and low cost principles. In the case of e-online filling all registration files are sent electronically including e-SKUM and e-payment. This is of course based on the regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018. Although Indonesia's e-court services are quite new, and lag behind other countries such as Singapore, this step is considered appropriate for people who need a quick process in registering cases. Based on PERMA's e-court, advocates are asked to register to facilitate the dispute resolution process in the e-court system and become an absolute requirement to be able to represent their clients. However, there are several conditions that must be carried out by lawyers and only lawyers who have been legally recognized

PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI ERA TEKNOLOGI

Sistem transaksi jual beli konvensional dianggap sudah tidak mengakomodir keinginan konsumen untuk berbelanja dengan tidak harus keluar rumah atau gedung kantor, menggunakan sarana komputer atau handphone dan terhubung jaringan internet dengan membuka situs-situs belanja online yang kian menjamur memenuhi pangsa pasar, memudahkan transaksi jual beli secara e-commerce menjadi solusi bagi masyarakat. E-Commerce&nbsp;lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Meskipun transaksi elektronik telah mengalami amandemen dalam perundang – undangannya yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus, E-commerce diatur dalam Undang – Undang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Transaksi jual beli E-commerce secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.Kata Kunci : Transaksi Jual Beli, E-commerce, Undang-undan

Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara

This study provides an overview of strengthening the merger of state-owned sharia banks, namely BNI Syariah, BSM, BRI Syariah which merged into Bank Syariah Indonesia (BSI). The purpose of the study was to determine the legal arrangements for strengthening the merger of Islamic banks to become BSI and its impact on the stability of state finances during the COVID-19 pandemic. The research method used in this study uses normative research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary sources of law use legal regulations related to mergers of banking institutions and secondary sources of law from several kinds of literature such as journals and books relating to the issues being discussed. Meanwhile, legal material analysis techniques are used descriptively. The result of the research is the strengthening of the merger of BUMN Islamic banks starting with the existence of an agreement that is outlined in the written form of an Islamic commercial bank merger agreement as regulated in several applicable legal regulations. The merger of Islamic commercial banks during a pandemic is the right step to maintain the country’s economic stability, as stated in Perpu No.1 / 2020 and POJK No.18 / POJK.03 / 2020. The impact of the merger of Islamic commercial banks, of course, has a positive impact, Indonesian Islamic banks can compete globally by prioritizing more complete services, wider coverage, and better capitalization. For the state, it is certainly a good thing that can be done by the Ministry of BUMN, by initiating the merger of 3 sharia-based state-owned subsidiaries (BNI Syariah, BSM, BRI Syariah) merging into PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Keywords : Merger, Sharia Banks, Financ